alexametrics

DPRD Surabaya Menyoalkan Mutasi Pejabat Jelang Pilkada

21 November 2020, 21:01:17 WIB

JawaPos.com–Komisi A DPRD mempersoalkan usul mutasi Kepala Dinas Sosial (Kadinsos) Suharyo Wardoyo (Anang) menjadi staf ahli. Hal itu disampaikan saat rapat pembahaaan RAPBD di Komisi A DPRD Surabaya dengan BKD. Anang baru beberapa bulan menjabat sebagai Kadinsos. Sebelumnya, dia menjadi Kepala Dinas Pendudukan dan Pencatatan Sipil (Kadispendukcapil).

Rapat tersebut awalnya membahas Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) 2021. Di tengah rapat, anggota Komisi A Fraksi Partai Nasdem Imam Syafi’i tiba-tiba mengemukakan wacana terkait penilaian kinerja ASN. Salah satu di antaranya adalah terkait mutasi pejabat.

”Kami kaget karena sudah ramai di medsos bahwa Pak Anang diusulkan menjadi staf ahli. Selain Pak Anang ada juga pejabat lain yang tiba-tiba langsung definitif di Dinas Pertamanan menjelang pilwali begini,” kata Imam.

Imam menyebutkan, sesuai regulasi, kepala daerah tidak diizinkan untuk memutasi pejabat 6 bulan sebelum masa jabatan kepala daerah berakhir.  Pendapat tersebut diperkuat dengan edaran Mendagri agar kepala daerah tak ikut mengurus pilkada.

Imam meminta penjelasan BKD atas realitas kebijakan di lingkungan Pemkot Surabaya tersebut. Apalagi tidak hanya Kadinsos yang dimutasi. Komisi A menyebut ada 4 pejabat yang masuk dalam gerbong mutasi.

Rapat itu dipimpin Ketua Komisi A Ayu Pertiwi Krishna. Hadir dalam rapat tersebut semua anggota Komisi A DPRD Surabaya. Rapat itu menghadirkan Kepala BKD Kota Surabaya Mia Santi Dewi dan para stafnya. Mia juga Sekretaris Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat).

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi A Camelia Habiba juga ikut menyikapi mutasi pejabat karena ramai di lingkungan Pemkot. ”Kira-kira mutasi pejabat itu karena apa ya Bu Mia? Kami ingin penjelasan,” tanya Habiba dari PKB.

Anggota Komisi A lain Muh Machmud dari Demokrat menambahkan, beredar luas bahwa Anang dimutasi karena menolak membagikan bantuan sembako untuk kepentingan pilwali. ”Apakah demikian. Apakah juga ada instruksi untuk melakukan mutasi itu?” Tanya Machmud.

Mia pun memberi penjelasan bahwa setiap ASN harus memenuhi standar kinerja pegawai. Termasuk para pejabat eselon atau kepala dinas. Mereka bisa dilakukan mutasi demi penyegaran.

Namun untuk mutasi Anang, Mia mengaku, belum tahu persis. Sebab saat ini, ada banyak mutasi. Dia menyebut jumlahnya mencapai ratusan. Termasuk untuk mengisi jabatan kosong dan menjadi pejabat definitif untuk pelaksana tugas (Plt).

”Saya tidak tahu apakah termasuk Pak Anang. Perlu kami sampaikan bahwa pergantian pejabat tidak keputusan pribadi tapi Baperjakat,” terang Mia.

Namun saat ini, mutasi itu sifatnya masih usul ke Kemendagri. Mia memastikan, yang masuk usul itu sesuai ketentuan untuk pergantian. ”Semua sesuai aturan. Kalau soal Pak Anang dikaitkan paslon, saya tidak tahu,” tutur Mia.

Ketua Komisi A Ayu pun meminta rapat pembahasan RAPBD 2021 dilanjutkan dengan remidi minggu depan. Termasuk menuntaskan masalah mutasi. Selain itu, netralitas ASN juga mengemuka dalam rapat tersebut.

Saksikan video menarik berikut ini:

Editor : Latu Ratri Mubyarsah

Reporter : rafika



Close Ads