alexametrics

Dewan Penasihat Surat Ijo Apresiasi Janji Kampanye Machfud-Mujiaman

21 November 2020, 19:00:25 WIB

JawaPos.com–Ketua Dewan Penasihat P2TSIS Muhammad Farid melihat permasalahan surat ijo hanya bisa diselesaikan dengan komitmen dan keberanian besar dari kepala daerah. Hal itu diungkapkan dalam acara bedah buku Arek Suroboyo Menggugat pada Sabtu (21/11).

Acara diselenggarakan Perkumpulan Penghuni Tanah Surat Ijo Surabaya (P2TSIS) itu membahas upaya mengakhiri praktik persewaan tanah negara di Surabaya. Sebab, sudah puluhan tahun mereka menunggu komitmen pemerintah untuk menyelesaikan masalah itu.

Dalam buku tersebut, juga termaktub janji Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Surabaya Machfud Arifin dan Mujiaman untuk menghapuskan surat ijo. ”Hanya Pak Machfud yang berkomitmen dengan pemilik tanah surat ijo. Dari awal, beliau berkomitmen kuat agar masalah ini segera tuntas,” ujar Farid.

Sebelumnya, beredar kabar kontrak politik antara Pasangan Calon Nomor Urut Satu Eri Cahyadi dan Armuji dengan penghuni surat ijo. Kontrak tersebut, berisi janji mereka untuk menyelesaikan masalah itu.

Terkait kabar kontrak yang sedang ramai dibahas warga itu, Farid tidak ambil pusing. Selama ini, penghuni surat ijo sama sekali tidak pernah melakukan perjanjian politik dengan Eri-Armuji.

”Ruwet, isi kontrak itu nggak jelas. Saya juga baru tahu itu. Yang jelas P2TSIS tidak ada kontrak dengan Eri-Armuji,” ungkap Farid.

Farid juga menyesalkan isi kontrak tersebut. Sebab, tanah surat ijo dianggap sebagai barang milik daerah. ”Saya nggak tahu, barang milik daerah yang mana mau dihibahkan. Tanah surat ijo itu bukan milik daerah,” tegas Farid.

Dia memaparkan, sejak 1970 sudah ada persetujuan antara wali Kota Surabaya dengan Gubernur Jawa Timur. Artinya, tanah negara yang partikelir bisa dijadikan hak milik. Sayangnya, pada tahun itu wali kota tidak pernah menindaklanjuti.

”SK HPL 1953 ada 11 diktum. Itu syarat yang harus dicukupi Pemkot Surabaya. Tiga diktum itu cacat hukum, cacat administrasi, dan cacat prosedur. Sehingga, pemkot tidak memenuhi diktum,” papar Farid.

Sementara itu, Calon Wakil Wali Kota Surabaya Mujiaman yang hadir pada acara itu mengatakan, buku itu sudah memuat sejarah surat ijo, dasar hukum, dan solusi. Saat ini, tinggal kehendak dan kemauan pemimpin.

”Machfud-Mujiaman akan berjuang bersama rakyat untuk membuat surat ijo menjadi SHM. Langkah pertama retribusi akan dihapus. Berikutnya SHM di depan mata, karena bisa dipertanggungjawabkan secara akademik dan politik,” tutur Mujiaman.

Dalam bedah buku itu juga terungkap Pemkot Surabaya menerapkan dua tagihan sekaligus terhadap tanah surat ijo (TSI). Yakni pajak bumi dan bangunan (PBB) dan izin pemakaian tanah (IPT). Dua tagihan itu diberlakukan jauh sebelum ada payung hukum. Sehingga, uang beserta bunga retribusi itu tidak jelas penggunaannya. Pemkot Surabaya baru sah mendapat hak pengelolaan atas tanah surat ijo setelah keluar Keputusan BPN Nomor 53 Tahun 1997.

”Sebelum keputusan BPN itu turun, Pemkot Surabaya sudah menarik retribusi sejak puluhan tahun. Lalu ke mana uang beserta bunganya. Kalau nanti berhasil menjadi SHM (sertifikat hak milik), retribusi plus bunga harus dikembalikan,” ujar pakar Hukum Tata Negara Universitas Surabaya Eko Sagitario saat menjadi pembahas bedah buku itu.

Eko mengungkapkan, surat tagihan retribusi Pemkot Surabaya lebih tepat sebagai surat ancaman. Sebab, isi surat menyebutkan, jika tidak membayar dalam tempo yang diberikan, hak pemakaian tanah akan dicabut. ”Jadi surat tagihan lebih tepat surat ancaman,” ucap Eko.

Saksikan video menarik berikut ini:

Editor : Latu Ratri Mubyarsah

Reporter : rafika



Close Ads