alexametrics

Belum Vaksin, Persatuan Waria Surabaya Minta KTP ke Dispendukcapil

21 September 2021, 20:22:31 WIB

JawaPos.com–Sebanyak tujuh transpuan mendatangi kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dispendukcapil) Surabaya, Selasa (21/9). Mereka datang untuk mengurus surat pindah tempat tinggal sebagai syarat pembuatan kartu tanda penduduk (KTP).

Sonya Vanessa, 60, salah satu transpuan, mengaku baru kali ini diberi kesempatan Dispendukcapil untuk mengurus data kependudukan. Sebelumnya, sangat sulit untuk mendapat hak warga negara seperti mendapat KTP.

”Waria di luar pulau kan nggak pulang lagi. Mereka kebanyakan pendatang. Kalau pulang, harus dandan jadi laki-laki. Soalnya menyembunyikan identitas. Jadi makanya ini kita urus KTP,” kata Sonya.

Ketua Persatuan Waria Kota Surabaya (Perwakos) itu mengatakan, rata-rata transpuan atau waria belum mendapatkan vaksin pada masa pandemi. Mereka kesulitan mendapat akses vaksin karena tidak memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK).

”Total ada 360 anggota transpuan di Perwakos. 60 persen belum vaksin karena nggak punya KTP. Jadi baru 144 yang vaksin. Ada 216 yang belum,” tutur Sonya.

Transpuan yang telah divaksin itu, lanjut Sonya, karena warga Surabaya. Sehingga mereka lebih mudah mendapatkan akses vaksin.

Ketika dikonfirmasi, Kepala Dispenduk Capil Agus Imam Sonhaji mengatakan, data NIK mereka masih aktif. Hanya saja identitasnya banyak atau belum E-KTP.

”Mereka meminta Dispendukcapil untuk membuat dan mencetak E-KTP. Itu tidak bisa cepat. Sebab, data mereka berada di luar Surabaya. Jadi data ditarik (dari tempat asal) dulu ke sini. Baru dicetak. Jadi nggak bisa langsung,” terang Agus.

Saat ini, data di E-KTP mereka masih sama. Yakni menggunakan data lama. Termasuk nama, jenis kelamin, dan lainnya.

”Gender bisa berubah jika sudah ada keputusan dari pengadilan. Yang dikeluhkan, mau nyetak E-KTP tapi jauh dari tempat asal karena sekarang tinggal di Surabaya,” ucap Agus.

Sebagai solusi, sebagian transpuan memilih untuk pindah alamat ke Surabaya. Sementara sisanya masih tetap. Tentunya semua sesuai dengan syarat yang berlaku.

”Syaratnya nggak ada yang berbeda. Semuanya sama seperti warga yang mau cetak E-KTP seperti biasanya,” ucap Agus.

Editor : Latu Ratri Mubyarsah

Reporter : rafika




Close Ads