alexametrics

Pemkab Gresik Terus Antisipasi Potensi Paparan Covid-19 dari Industri

Bertambah Lagi Delapan Orang
21 Mei 2020, 15:48:20 WIB

JawaPos.com − Kasus konfirmasi positif Covid-19 di Gresik kembali naik cukup signifikan. Data update Rabu (20/5), tambahan itu sebanyak delapan orang. Dengan demikian, total kasus positif mencapai 68 orang. Namun, dari jumlah kasus positif tersebut, beberapa di antaranya sudah sembuh.

Tambahan delapan kasus positif baru itu terdiri atas 3 orang dari Desa Kebomas, 1 orang dari Desa Indro, 1 orang dari Desa Singosari, 1 orang dari Desa Randuagung, dan 2 orang dari Desa Menganti. Sebanyak 4 orang terpapar dari klaster pabrik rokok Sampoerna Surabaya, 3 orang dari transmisi lokal, dan 1 orang dari klaster Surabaya.

Khusus dari klaster Sampoerna, total ada 14 warga Gresik yang terpapar. Namun, tiga orang masuk data Kota Surabaya. ”Tambahan empat orang dari klaster Sampoerna itu yang sebelumnya dilakukan tes swab terhadap 36 pekerja pabrik itu. Jadi, dari 36 orang, terkonfirmasi positif 10 orang dan satu orang kasus awal,” kata Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Pemkab Gresik drg Syai fuddin Ghozali.

Kasus positif memang berpotensi terus bertambah. Sebab, tim gugus tugas Covid-19 masih melakukan tracing dan tes secara masif. Kebijakan itu sesuai arahan Gubernur Khofifah Indar Parawansa agar daerah terus menjalankan 3T. Yakni, testing yang dipercepat, tracing secara masif, hingga treatment cepat dan berkualitas. Meski begitu, jika dibandingkan dengan daerah tetangga, paparan kasus korona di Gresik jauh lebih rendah.

Berkaca pada cukup besarnya sebaran klaster Sampoerna, Pemkab Gresik juga telah melakukan tindakan antisipasi. Seluruh perusahaan diminta untuk melaku kan tes mandiri terhadap para karyawannya. Tes tersebut saat ini masih berjalan. Sejauh ini, dari laporan yang masuk ke dinas tenaga terja (disnaker), hasil rapid test ribuan karyawan di sejumlah perusahaan dinyatakan nonreaktif atau negatif.

Kepala Disnaker Pemkab Gresik Ninik Asrukin mengatakan, sejauh ini memang belum ada perusahaan yang sudah 100 persen melakukan rapid test terhadap para karyawannya. Namun, dari hari ke hari terjadi peningkatan jumlah karyawan yang mengikuti rapid test. ”Hari ini (kemarin, Red) ada 400 karyawan di-rapid test oleh perusahaan,” katanya kemarin.

Dia menyatakan, belum adanya laporan hasil reaktif tersebut merupakan kabar bagus. Sebab, Gresik merupakan kota industri.

Protes Dana JPS, Warga Gredek Datangi Camat

Sejumlah warga Desa Gredek, Duduksampeyan, kemarin (20/5) berunjuk rasa di kantor kecamatan. Mereka mempersoalkan penyaluran dana jaring pengaman sosial (JPS). Mereka mempertanyakan pengajuan bantuan untuk warga terdampak pandemi Covid-19 di Desa Gredek yang belum mendapat persetujuan camat.

Menurut Andrian Prasetyo, koordintor aksi, pihaknya ingin mengetahui alasan dana JPS untuk Desa Gredek tidak cair. Padahal, desa-desa lain mendapatkan JPS dan menyalurkannya kepada warga terdampak korona. Di desanya, ada 153 warga miskin yang belum ter-cover bantuan sosial dari sumber mana pun. ”Masih ada ratusan warga yang belum mendapatkan haknya, tetapi dana JPS juga tidak cair,” ucapnya.

Seperti diberitakan kemarin, berdasar data dari Bappeda Pemkab Gresik, Desa Gredek termasuk satu di antara empat desa yang belum dapat persetujuan camat untuk pencairan dana JPS. Salah satu penyebabnya adalah ketentuan cakupan penyaluran bantuan langsung tunai (BLT). Sesuai aturan, pemerintah desa memang harus menyalurkan 25−30 persen dari besaran dana desa (DD). Setiap keluarga penerima manfaat (KPM) mendapatkan Rp 600 ribu perbulan selama tiga bulan.

Menurut Andrian, sepengetahuannya di Desa Gredek memang ada 48 KPM yang menerima BLT dari dana desa. ”Namun, ukurannya 2530 persen ini tidak jelas. Di desa lain pe nerima lebih sedikit, tetapi ternyata juga masih bisa mendapatkan JPS,” imbuhnya tanpa menyebut nama desa yang dimaksud.

Sementara itu, Kepala Bappeda Pemkab Gresik Hermanto T. Sianturi mengatakan, salah satu ketentun untuk pengajuan pencairan dana JPS memang mesti mendapat persetujuan camat. Sebab, camat memiliki kewenangan evaluasi atas penyaluran BLT dana desa. Nah, kalau sudah ada persetujuan, pihaknya bisa menambahkan dalam daftar penerima.

Saksikan video menarik berikut ini:

Editor : Dhimas Ginanjar

Reporter : son/c6/hud

Alur Cerita Berita

Lihat Semua


Close Ads