alexametrics

Perpanjangan PPKM Bikin Resah Pengelola Rekreasi dan Hiburan Umum

Gaperhu Berharap Perhatian Pemkot Surabaya
21 Januari 2021, 17:22:04 WIB

JawaPos.com–Baru sehari rencana perpanjangan PPKM diumumkan, beberapa pihak mulai merasa resah. Salah satunya adalah pemilik dan pengelola rekreasi serta hiburan umum (RHU) di Kota Surabaya. Salah satu hal yang memberatkan mereka adalah tidak adanya pendampingan dari Pemerintah Kota Surabaya.

Didiet Indra Yuda, ketua Gabungan Pengusaha Rekreasi dan Hiburan Umum (Gaperhu) Surabaya menyayangkan tidak adanya perhatian dari pemkot. Dari ratusan RHU, hanya terdapat 25 persen yang sudah mendapat sosialisasi terkait PPKM.

”Baru 25 persen. Harusnya ada sosialisasi, pengarahan, dan pendampingan. Jadi jelas mana yang boleh dan tidak boleh,” tutur Didiet ketika ditemui pasca pelantikan dan deklarasi pembentukan Gaperhu Surabaya pada Kamis (21/1).

Didiet yang juga General Manager Buro Garden Surabaya itu juga menyayangkan penutupan beberapa rempat hiburan malam. Dia berharap pemkot berkoordinasi terlebih dahulu dengan pihak asosiasi.

”Harusnya ada surat peringatan, jangan langsung ditutup. Supaya bisa berjalan selaras,” papar Didiet.

Dari PPKM sebelumnya, Didiet mengaku, banyak pihak merasa berat. Sebab, pelaku usaha sudah berusaha menaati protokol kesehatan sesuai dengan Perwali 67/2021 dan juga peraturan PPKM.

”Cuma, dengan tambahan 2 minggu lagi, ya jujur menyulitkan. Mempengaruhi penghasilan,” keluh Didiet.

Didiet menegaskan, seluruh pemilik dan pengelola RHU sepakat dan mendukung keputusan maupun peraturan pemerintah. Namun, dia memohon untuk pendampingan.

Ke depan, lanjutdia, Gaperhu akan menyuarakan aspirasi seluruh penelola ke Pemkot Surabaya. Dia akan menyampaikan kendala dan keluhan yang dialami pengelola rekreasi dan hiburan umum.

”Saya berharap bisa bertemu langsung dengan pemangku kepentingan supaya bisa ada solusi,” ucap Didiet.

Dia menambahkan, dengan bertemu pihak terkait di pemkot bersama-sanma bisa mencari solusi dan kejelasan teknis aturan PPKM di lapangan. Sehingga tidak ada lagi penutupan mendadak maupun kerugian ekonomi yang ditanggung pengusaha.

”Kami sepakat aturan yang ditetapkan di perwali. Kami sejalan dengan pemerintah. Tapi berusaha bertemu untuk mencari solusi. Kesempatan bertemu dan bagaimana seharusnya. Untuk teknis di lapangan minta kejelasan. Rumah karaoke, spa, memang sudah nggak boleh. Makanya kami minta kejelasan dan perhatian,” ujar Didiet.

Dia juga menyampaikan, sejak masa pandemi, rata-rata RHU sudah mengurangi 50 pegawai.

”Di Buro Garden, sudah mengurangi 12 pegawai. Kami juga belum mendapat pemberitahuan atau surat edaran  PPKM diperpanjang. Saya berharap ada sosialisasi untuk pengusaha,” ucap Didiet.

Saksikan video menarik berikut ini:

Editor : Latu Ratri Mubyarsah

Reporter : rafika




Close Ads