SD dan SMP Negeri di Surabaya Dilarang Tambah Rombongan Belajar

45.283 Lulusan SD/MI Berebut Masuk 63 SMPN
20 Mei 2022, 15:48:39 WIB

JawaPos.comDinas Pendidikan (Dispendik) Surabaya melarang keras SD-SMP negeri untuk menambah pagu rombongan belajar (rombel). Setiap sekolah harus mematuhi aturan terkait batasan jumlah calon peserta didik baru (CPDB). Jenjang SMP maksimal 11 rombel dengan kapasitas 32 siswa per kelas.

Sedangkan SD maksimal 4 rombel dengan 28 siswa per kelas. Kepala Dinas Pendidikan (Kadispendik) Surabaya Yusuf Masruh mengatakan, SD-SMP negeri tidak boleh menambah kuota siswa baru. Ketentuan itu sesuai dengan Permendikbud Nomor 1 Tahun 2021 tentang PPDB TK, SD, SMP, SMA, dan SMK.

’’Ini juga memberikan peluang bagi sekolah swasta agar sama-sama kebagian siswa baru,’’ kata Yusuf Kamis (19/5).

Dalam pedoman pelaksanaan PPDB tahun ajaran 2022–2023 disebutkan, daya tampung SD negeri mencapai 21.700 siswa. Itu tersebar di 283 satuan pendidikan. Untuk SMP negeri tersedia pagu 18.880 siswa. Tersebar di 63 lembaga.

Yusuf memastikan, dengan daya tampung itu, sekolah swasta juga leluasa menjaring calon peserta didik baru. Jenjang SMP, contohnya. Tahun ini terdapat 45.283 lulusan SD/MI se-Surabaya. Nah, dengan daya tampung SMP negeri 18.880 siswa, SMP swasta masih kebagian 26.403 calon siswa. Mereka bisa mendaftar di 262 SMP swasta.

Belum termasuk MTsN dan MTs swasta serta pondok pesantren. ’’Dengan jumlah itu, saya kira swasta sangat leluasa mencari calon siswa,’’ ujar Yusuf.

Seperti tahun sebelumnya, penerimaan siswa baru paling banyak berasal dari jalur zonasi. Di jenjang SD, kuota jalur zonasi mencapai 70 persen dari kapasitas pagu sekolah. Adapun jenjang SMP sebanyak 50 persen.

Yusuf menyadari bahwa jalur zonasi akan berpotensi menuai persoalan di masyarakat. Protes bisa bermunculan. Khususnya bagi orang tua yang putra-putrinya tidak lolos di sekolah setempat. Karena itu, dispendik akan melakukan sosialisasi secara masif.

’’Kami akan bersinergi dengan petugas kelurahan dan kecamatan untuk sosialisasi. Khususnya ukur jarak antara sekolah dan tempat tinggal warga,’’ paparnya.

Dia menjelaskan, untuk jalur zonasi, pengukuran jarak sekolah dengan tempat tinggal memakai sistem radius. Radius ditentukan berdasar garis lurus antara jarak sekolah dan tempat tinggal siswa. Jarak maksimal adalah 5 kilometer. Tidak menggunakan Google Map yang mengikuti alur jalan. ’’Aturan zonasi menggunakan radius garis lurus,’’ ucapnya.

Di bagian lain, sekolah swasta menyambut positif kebijakan PPDB itu. Khususnya terkait pembatasan jumlah rombel sekolah negeri. Ketua MKKS SMP Swasta Erwin Darmogo mengatakan, kebijakan PPDB sudah sesuai dengan kesepakatan bersama sekolah swasta.

SD maupun SMP negeri dilarang menambah daya tampung siswa baru. Itu dimaksudkan agar sekolah swasta juga kebagian calon siswa. ’’Aturan PPDB kami apresiasi. Kami akan tunggu komitmen sekolah negeri untuk tidak menambah pagu,’’ kata Erwin.

PEDOMAN PELAKSANAAN PPDB 2022 JALUR ZONASI

SD

– Maksimal 4 rombel diisi 28 siswa per kelas.

– Memilih 1 sekolah.

– Seleksi berdasar usia. Jika usia sama, diprioritaskan sesuai jarak alamat tempat tinggal yang lebih dekat dengan sekolah. Ketentuan:

* Usia > 7 tahun skor 10

* Usia 6 tahun 7 bulan–6 tahun 11 bulan skor 8

* Usia 6 tahun–6 tahun 6 bulan skor 6

* Usia 5 tahun 6 bulan–5 tahun 11 bulan skor 4

SMP

– Maksimal 11 rombel diisi 32 siswa per kelas.

– Memilih 2 sekolah terdekat sesuai zonasi sebagai pilihan I dan II.

– Seleksi berdasar jarak. Jika jarak sama, diprioritaskan berdasar usia. Jika usia sama, diprioritaskan yang daftar lebih awal.

Sumber: Dispendik Kota Surabaya

Editor : Dhimas Ginanjar

Reporter : mar/sam/c7/git

Saksikan video menarik berikut ini:


Close Ads