alexametrics

Wakil Ketua DPRD: Surabaya Harus Naik Kelas

17 September 2020, 06:00:38 WIB

Jawapos.com – Wakil Ketua DPRD Kota Surabaya Laila Mufidah, menyoroti permasalahan terkait pelayanan kesehatan, pendidikan dan kelayakan hunian. Hal itu dikatakan dia, ketika ditemui pada Rabu (16/9).

Ia mengatakan, kekuatan fiskal Surabaya seperti pendapatan asli daerah (PAD) dan anggaran pendapatana belanja daerah (APBD) sangat mendukung. “Surabaya adalah kota yang memiliki potensi sangat besar, pusat perdagangan, dekat dengan pelabuhan, dekat bandara, infrastruktur yang lengkap, dan ibu kota Jawa Timur, maka sudah waktunya Surabaya naik kelas,” tutur dia.

Politisi PKB ini mengatakan, Surabaya merupakan perlintasan perekonomian dan perdagangan. Sehingga, warga kota pahlawan bukan hanya penduduk asli, namun juga bagi pendatang. Surabaya menurutnya, juga merupakan barometer daerah di Provinsi Jawa Timur, bahkan nasional.

Laila menjelaskan, kemampuan fiskal Kota Surabaya sangat tinggi. Tertinggi baik dari segi PAD atau APBD. Adapun PAD kota Surabaya mencapai Rp 5,4 triliun, sedangkan APBD nya sebesar Rp 10,3 triliun.

Dengan besarnya PAD dan APBD nya, maka menurutnya, sudah saatnya Surabaya menunjukkan diri sebagai kota terbaik kedua di Indonesia. Sehingga tidak ada lagi istilah Jakarta merupakan kota terbaik nomor satu, dua dan tiga. “Surabaya harus benar-benar mewujudkan sebagai kota nomor dua di Indonesia,” jelasnya.

Baca juga: DPRD MintaPerwali Surabaya 33/2020 Dicabut

Laila menambahkan, menurut data Indeks Pembangunan Kesehatan Masyarakat (IPKM), Surabaya menempati peringkat ke-19 di Jawa Timur. Sementara di tingkat nasional, Surabaya harus berpuas diri di angka 108. Sehingga, sudah waktunya wali kota memperhatikan kota lebih lanjut.

Menurutnya, meski Indeks Pembangunan Manusia (IPM) tinggi, bukan berarti IPKM menunjukkan angka yang sama. Sebab, IPKM merupakan data atas kebutuhan data masyarakat.

“Padahal Surabaya semua wilayah terjangkau oleh infrastruktur. Dari 63 puskesmas hanya 21 yang memiliki sarana untuk rawat inap. Kami di dewan sudah sering mengkritik, tapi tidak ada perubahan,” ujarnya menyayangkan.

Dalam kesempatan ini, Laila mengungkapkan, anggaran Dinas Kesehatan Kota Surabaya lebih kecil ketimbang Dinas Kebersihan Kota. Tentu kondisi ini layak dipertanyakan, mengingat kondisi ini cukup kontraproduktif dari sisi pelayanan kebutuhan hajat dasar masyarakat. Apalagi aspek kesehatan menjadi amanat undang-undang No 36/2009. Sehingga, pelayanan kesehatan masyarakat harus dipenuhi.

“Ini menjadi tolak ukur kepedulian pemerintah dalam memenuhi kebutuhan dasar rakyatnya. Standar pelayanan harus lebih baik, terutama di kesehatan dan pendidikan,” jelasnya. Ia mengkritisi, seyogyanya tidak boleh ada perbedaan antara pendidikan negeri dan swasta. Ketersediaan sekolah negeri di Surabaya jenjang SMP hanya sejumlah 63 negeri, sedangkan SMP swasta jumlahnya lebih dari 200 sekolah.

“Yang dibutuhkan masyarakat bukan hanya sekolah negeri, tapi akses jangkauan kepada pendidikan. Bagaimana pemerintah bisa hadir untuk menaikkan kualitas sekolah swasta. Sehingga rakyat bisa memiliki kesempatan yang sama terhadap akses pendidikan yang bisa mencerdaskan masyarakat Surabaya,” imbuhnya.

Menurutnya, Wali kota Surabaya saat ini diakui banyak orang memberikan kemajuan di bidang keindahan. Namun, Surabaya dituntut naik kelas bukan hanya dari keindahan kotanya, tetapi juga kebutuhan dasar warga.

Sementara itu, ketika ditanya terkait aspek tempat tinggal, Laila bercerita banyak kampung di tengah kota belum difasilitasi dengan perairan dan jamban yang layak. Hal ini diperparah dengan Covid-19, mengingat kondisi kumuh jauh dari standar kesehatan.

“Rusun yang sudah dibangun baik, tapi harus ditingkatkan kelasnya, karena kapasitasnya hanya 200-300 KK. Padahal yang antri untuk menempati rusun lebih dari 8 ribu KK. Artinya ada desain rusun yang harus diperbaiki,” ujarnya iba.

Kondisi ini mendorong Laila dan jajarannya untuk terus memberikan evaluasi dan masukan. Ia mengakui kemampuan fiskal Surabaya cukup besar. Sehingga, kepala daerah wajib menggunakan APBD dengan tepat sasaran.

“APBD harus digunakan dengan skala prioritas yang tepat sasaran sesuai kebutuhan, dan memiliki dampak pada peningkatan kesejahteraan serta mampu mengurangi ketimpangan sosial, pembangunan tidak boleh lagi hanya menyentuh casing di permukaan saja tapi pondasi kebutuhan dasarnya lemah,” tukasnya.

Saksikan video menarik berikut ini:

 

Editor : Kuswandi

Reporter : rafika




Close Ads