alexametrics

Pemkot Perlu Buat Rumah Aman bagi Korban Kekerasan Seksual

17 Januari 2022, 20:20:40 WIB

JawaPos.com – Kasus kekerasan seksual terhadap anak terus bermunculan di Surabaya. Salah satunya dialami F. Bocah yang belum genap 17 tahun itu menjadi korban pemerkosaan oleh pamannya. Mirisnya lagi, bibinya ikut terlibat dengan memegangi tangan korban ketika terjadi aksi pemerkosaan tersebut.

Kisah kelam itu diceritakan oleh IM, ibu korban, dengan suara lirih dan terbata-bata ketika menemui anggota komisi D Siti Mariyam di Fraksi PDI Perjuangan pada Jumat (14/1) lalu. IM tak mengetahui aksi keji itu karena dirinya harus menunggui anaknya yang lain di rumah sakit. Siti mengatakan, F diperkosa tiga kali. ”Ibu korban tahu kalau anaknya diperkosa dari tetangga. Korban sempat cerita ke tetangganya,” katanya.

IM, suami, dan ketiga anaknya tinggal di rumah kos-kosan di Kedurus, Karang Pilang. Sehari-hari suami IM bekerja sebagai tukang bangunan. Kondisi perekonomiannya di bawah garis kemiskinan.

Siti menyatakan, pihaknya siap memberikan pendampingan secara hukum dan psikologis bagi korban. Dia juga mendorong pemkot turut hadir dalam kasus F tersebut.

Berdasar catatan Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP5A) Surabaya, sepanjang 2021, kekerasan seksual terjadi kepada 104 anak. Siti menilai, pemkot perlu menyediakan rumah aman bagi korban kekerasan seksual. Minimal menyediakan rumah susun yang layak huni terutama bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). ”Keluarga IM butuh rumah susun supaya tidak tinggal di kosan kecil diisi lima orang,” tuturnya.

Penyediaan rumah aman sebetulnya sudah tertera dalam Perda Nomor 6 Tahun 2011 pasal 16 ayat 1. Rumah aman menjadi tempat tinggal sementara bagi anak yang menjadi korban. Baik itu korban kekerasan seksual, human trafficking, penularan HIV/AIDS, penculikan, telantar, maupun orang tuanya yang terkena penyakit kronis.

Senada dengan Siti, Sekretaris Lembaga Perlindungan Anak Jawa Timur M. Isa Ansori menuturkan, sudah saatnya pemkot memiliki rumah aman yang bisa digunakan oleh korban kekerasan seksual. Pada 2021, LPA mencatat ada 363 kasus kekerasan seksual. ”Meski angka itu total kasus di Jawa Timur, Surabaya masih ada kasusnya,” ucapnya.

PR pemkot, lanjut Isa, tidak sekadar membuat rumah aman. Pemkot juga perlu menyediakan infrastruktur di rumah aman. Misalnya, psikolog, psikiater, hingga konselor yang akan mendampingi para korban. Isa mengungkapkan, korban kekerasan seksual membutuhkan waktu pemulihan yang tidak sebentar. Paling cepat sekitar enam bulan.

Editor : Dhimas Ginanjar

Reporter : sam/c6/git

Saksikan video menarik berikut ini:



Close Ads