alexametrics

PKS Incar Pilwali Surabaya, Sudah Siapkan Sistem Penjaringan Calon

16 November 2019, 15:48:25 WIB

JawaPos.com – PKS belum pernah menempatkan kadernya sebagai kepala daerah di Jatim. Baik gubernur, wali kota, bupati, maupun wakil-wakilnya. Dalam rakornas PKS di Jakarta belum lama ini, partai yang memiliki lima kursi di DPRD Surabaya tersebut mengincar pilwali Surabaya.

”Selain Surabaya, ada Trenggalek. Di dua daerah itu kami punya perwakilan di pimpinan DPRD,” kata Ketua DPW PKS Jatim Irwan Setiawan setelah rakornas kemarin (15/11). Menurut dia, persaingan di Pilwali Surabaya 2020 bakal terbuka bagi siapa pun. Belum ada kader yang sangat menonjol seperti pilwali sebelumnya. Yakni, ketika Wali Kota Tri Rismaharini yang maju sebagai incumbent menang telak dengan 86 persen suara.

PKS memiliki mekanisme berbeda untuk menjaring para calon kepala daerah. Jika PDIP, Nasdem, Gerindra, hingga PSI menggalar pendaftaran terbuka, PKS tak melakukannya. Akan ada voting untuk menentukan siapa kader internal yang layak diusung. Untuk calon eksternal, partai mendatangi tokoh-tokoh masyarakat yang dianggap kompeten.

Proses pemilihan untuk pilwali Surabaya sudah dilakukan. Namun, Irwan mengatakan bahwa prosesnya masih berjalan. Belum semua pemilik suara menentukan pilihan. ”November ini seharusnya sudah diumumkan,” ujarnya.

Setelah muncul nama, partai akan menyurvei tanggapan publik. Jika citranya dianggap mumpuni, nama tersebut bakal diusung. ”Biar pecah telur. Sebab, khusus Jatim, PKS belum menempatkan wakilnya sebagai kepala daerah,” tutur pria yang baru dilantik sebagai ketua DPW PKS Jatim pada Kamis (14/11) itu.

Nama yang sering muncul dari PKS untuk pilwali Surabaya adalah Reni Astuti. Bahkan, Presiden PKS Sohibul Iman pernah menyinggung nama Reni saat memberikan pembekalan kepada caleg terpilih PKS pada Agustus lalu. Namun, Irwan belum mau berkomentar soal nama. Dia masih menghormati proses pemilihan di internal partai.

Jika maju, Reni harus rela meninggalkan jabatan sebagai pimpinan dewan. Namun, Asosiasi DPRD Kota Seluruh Indonesia (Adeksi) masih berupaya mengajukan revisi UU Pilkada di DPR RI.

Irwan mendukung usul tersebut. Dia lebih sreg dengan peraturan pilkada lama. Anggota dewan tak perlu mengundurkan diri dari jabatan, tetapi cukup cuti. ”Idealnya, memang lebih bagus aturan yang dulu. Jadi, calonnya lebih variatif,” ungkapnya.

Anggota DPRD Jatim Armuji yang masih menjabat ketua Adeksi juga masih berupaya melobi DPR. Rencananya, Armuji bertemu langsung dengan Ketua DPR RI Puan Maharani untuk menyampaikan usul itu. ”Tapi, belum ada tanggapan. Di Kemendagri juga belum direspons,” jelasnya.

Ketua DPRD Surabaya periode 2014–2019 tersebut juga berniat mendaftar pilwali melalui PDIP. Jika partai menunjuknya nanti, dia cukup mengajukan cuti. Armuji tak mempermasalahkan jika nanti muncul pesaing dari anggota dewan. ”Enggak masalah. Ngapain takut dengan persaingan. Semakin banyak calonnya, makin sip,” ucapnya.

Editor : Dhimas Ginanjar

Reporter : sal/c20/eko


Close Ads