alexametrics

KTP Pelanggar PSBB Sidoarjo Ditahan, Juga Kena Surat Teguran

16 Mei 2020, 18:48:35 WIB

JawaPos.com − Penindakan di Sidoarjo mulai berjalan. Jumat (15/5) petugas gabungan merazia pelanggar aturan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) jilid II. Warga yang keluar rumah diperiksa. Mereka membawa surat keterangan RT/RW atau tidak. Hasilnya, 250 orang terbukti tidak membawanya.

Razia surat keterangan RT/RW itu digeber mulai pukul 10.00. Lokasinya di dua titik pusat kota. Yaitu, Jalan Pahlawan, tepatnya depan pintu A GOR Delta, dan Jalan KH Mukmin. Di depan GOR, polisi menepikan pengendara roda dua. Setelah itu, petugas satpol PP meminta mereka menunjukkan surat keterangan RT/RW. Yang bisa menunjukkan surat tersebut boleh melanjutkan perjalanan.

Namun, pemakai jalan yang tidak membawa surat keterangan RT/RW diminta berhenti. Petugas memberikan sanksi administratif. Yakni, surat teguran dan penahanan KTP. Salah satunya Salsabila Azizah. Bersama ibunya, dia hendak menuju Jalan Untung Suropati untuk pesan makanan buat berbuka puasa. Di depan GOR, Azizah diminta menepi. ’’Sebenarnya sudah tahu harus bawa surat RT/RW, tapi lupa,’’ ucapnya.

Lestyo Hadi Waluyo juga terjaring. Saat ditanya petugas, warga Kelurahan Ploso, Tambaksari, Surabaya, itu tidak bisa menunjukkan surat keterangan RT/RW. ’’Habis mengantar barang ke Sidoarjo terus balik ke Surabaya,’’ ucapnya. Setelah razia satu jam di Jalan Pahlawan, petugas berpindah tempat. Penindakan dilangsungkan di Jalan KH Mukmin. Juga, sekitar satu jam. Sejumlah pengendara terjaring penertiban.

Kasatlantas Polresta Sidoarjo Kompol Eko Iskandar menyatakan, mulai kemarin penindakan PSBB jilid kedua diterapkan. Setiap pengendara wajib menunjukkan surat keterangan RT/RW. ’’Syarat itu harus dipenuhi,’’ paparnya di GOR Delta kemarin.

Eko menjelaskan, aturan tersebut tidak melarang orang keluar rumah, tetapi membatasi pergerakan warga. Pekerja dan orang yang memiliki keperluan mendadak seperti membeli obat dan pergi ke rumah sakit tetap diperbolehkan.

’’Kami tidak mematikan ekonomi. Kami imbau warga membawa surat keterangan RT/RW,’’ tuturnya. Total petugas menjaring 250 pelanggar hingga pukul 12.00. Untuk tahap awal, petugas masih menoleransi. Sanksi baru berupa surat teguran tertulis.

Kabid Ketenteraman dan Ketertiban Umum Satpol PP Yani Setyawan menyatakan, warga yang tidak membawa surat keterangan RT/RW dikenai sanksi administratif. KTP mereka ditahan. ’’Selama masa PSBB, yakni 14 hari,’’ jelasnya.

Bukan hanya itu, pemkab menyiapkan sanksi sosial. Warga yang melanggar bakal dikenai hukuman sosial. Misalnya, membersihkan jalan, ikut menjadi petugas pemakaman dan membersihkan kuburan, serta menjadi penyuluh Covid-19.

Dalam PSBB tahap kedua, anggota satpol PP memelototi tempat usaha yang melanggar aturan. Kafe, warkop, dan warung makanan diimbau tidak menyediakan tempat duduk. Hanya melayani pemesanan. ’’Kalau ada yang melanggar, kursi dan wifi kami sita,’’ jelasnya.

RT-RW Seleksi Warga Keluar-Masuk

Gugus Tugas Penanganan Covid-19 mengoptimalkan pengawasan di tingkat desa. Bahkan sampai tingkat RT. Ketua RT diberi kewenangan untuk mengeluarkan surat jalan bagi warganya. Kemarin seluruh form surat jalan sudah dibagikan ke tiap RT.

’’RT-RW atau gugus tugas di desa kami perkuat. Wewenangnya kami tambah,’’ kata Ketua Gugus Tugas Penanganan Covid-19 Sidoarjo Nur Achmad Syaifuddin.

Pada tahap I, wewenangnya sebatas memfilter orang dari luar yang masuk. Saat ini mereka berhak memfilter orang dari dalam ke luar. ’’Dengan surat jalan itu, warga jadi bicara dengan RT. Sehingga RT bisa memfilter mana yang diperkenankan dan tidak,’’ kata Cak Nur, sapaan akrabnya.

Dengan begitu, posko relawan di desa benar-benar berdaya untuk melindungi. Babinkamtibmas dan babinsa juga diterjunkan ke desa-desa. Tidak lagi di cek poin. Termasuk satpol PP. Ikut turun langsung penertiban hingga ke tingkat RT. ’’Apa pun kebutuhannya di sana kami upayakan,’’ kata Cak Nur. Di sisi lain, tes masal terus dilakukan Dinas Kesehatan (Dinkes) Sidoarjo. Ada 6.600 warga yang telah menjalani rapid test. Hasilnya, 2−3 persen peserta tes reaktif. Jumlah tersebut, menurut Kepala Dinkes Sidoarjo drg Syaf Satriawarman Sp Pros, memang tidak terlalu banyak. Namun, persebarannya cukup mengkhawatirkan.

’’Hampir di semua titik tes ditemukan hasil reaktif,’’ ucap Syaf. Itu menunjukkan bahwa persebaran virus korona jenis baru tersebut sudah ada di berbagai wilayah Sidoarjo. Kondisi itu perlu diwaspadai. Jaga jarak antarwarga perlu ditingkatkan lebih ketat lagi. Termasuk juga melaksanakan pola hidup sehat dalam kehidupan sehari-hari.

Syaf sebelumnya, puncak pandemi diprediksi berakhir Mei ini. Namun, jika melihat jumlah kasus positif terus bertambah, bulan ini puncak belum terjadi. Diperkirakan Juni baru terjadi. ’’Awal hingga pertengahan Juni (puncak pandemi),’’ katanya.

Saksikan video menarik berikut ini:

Editor : Dhimas Ginanjar

Reporter : aph/uzi/may/c15/roz

Alur Cerita Berita

Lihat Semua


Close Ads