alexametrics

Siap-Siap Aturan Baru Kos-kosan di Surabaya

15 Agustus 2019, 19:47:17 WIB

JawaPos.com – Wilayah Surabaya Timur kedatangan ribuan penghuni baru. Itu tak lepas dari adanya mahasiswa baru (maba) berbagai perguruan tinggi yang tersebar di wilayah timur. Pemkot berupaya menertibkan hunian sementara atau indekos mereka melalui perizinan pemondokan yang belum lama disosialisasikan.

Pemkot Surabaya telah mengesahkan Perda 79/2018 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Usaha Pemondokan pada akhir 2018. Aturan tersebut berisi tentang perizinan yang harus dimiliki tiap pemondokan atau penyedia jasa kos-kosan.

Dalam peraturan itu, dijabarkan mekanisme untuk mengurus perizinan. Antara lain, persyaratan yang harus dilengkapi untuk memperoleh legalitas. Bentuknya seperti izin mendirikan bangunan (IMB).

Perizinan yang diperoleh akan berlaku seterusnya. Namun, tiap tiga tahun sekali, harus dilakukan daftar ulang terhadap pemondokan yang dikelola.

Legalitas itu tidak berlaku ketika terjadi perubahan pada fisik bangunan. Pemilik harus melakukan penyesuaian dan memperbarui izin yang sudah dimiliki. Semua perizinan diurus melalui unit pelayanan terpadu satu pintu (UPTSA). Jika pemohon sudah memenuhi berkas dan tidak ada kendala, perizinan sudah terbit paling lambat dalam waktu seminggu. Sementara itu, daftar ulang paling lama memakan waktu lima hari kerja.

Meskipun aturan tersebut belum sepenuhnya diterapkan, beberapa kecamatan di Surabaya Timur sudah menyosialisasikan hal itu kepada warga. Kecamatan Mulyorejo menyampaikan perda itu ke warga di sela-sela acara yang melibatkan banyak massa.

Sekcam Mulyorejo Deddy Sjahrial Kusuma mengungkapkan, pihaknya pernah mendapatkan sosialisasi soal aturan tersebut, tetapi belum detail. Misalnya, sampai petunjuk teknis pelaksanaan. Karena itu, pihaknya hanya menyinggung sedikit soal aturan tersebut. ’’Kami sampaikan saat ada pertemuan. Nanti ada aturan baru soal kos-kosan. Mereka harus siap-siap,’’ ungkapnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Nanis Chairani mengungkapkan bahwa memang saat ini pihaknya terus menyosialisasikan aturan tersebut. Sebab, aturan itu akan diterapkan tahun depan. ’’Baru benar-benar diterapkan tahun depan. Masih ada waktu hingga akhir tahun,’’ katanya.

Editor : Dhimas Ginanjar

Reporter : gal/c20/ady



Close Ads