alexametrics

Sholeh Kumpulkan 90 Ribu KTP, Kurang 48 Ribu untuk Pilwali Independen

14 November 2019, 18:21:34 WIB

JawaPos.com – Pengacara M. Sholeh mengklaim sudah mengumpulkan 90 ribu KTP warga Surabaya untuk maju pilwali jalur independen. Dukungan itu masih kurang. Sebab, syarat minimalnya adalah 138.565 KTP.

Jumlah tersebut adalah 6,5 persen dari total daftar pemilih tetap (DPT) di Surabaya. Sholeh mengumpulkan dukungan itu sejak mendeklarasikan diri awal Juli lalu. ’’Kalau ditanya gimana cara dapatnya? Ya, kaki di kepala, kepala di kaki. Kerja keras,’’ ujarnya kemarin (13/11).

Untuk mempercepat pengumpulan KTP, dia berencana mendeklarasikan bakal calon wakil wali kota (bacawawali) yang menjadi pendampingnya nanti pada pilwali. Jika tidak dilakukan hari ini, deklarasi itu dilakukan besok.

Dengan adanya bacawawali, pengumpulan KTP bakal lebih cepat. Sebab, selama ini yang bergerak hanya timnya. Dia optimistis persyaratan itu bisa tercapai karena waktu yang tersisa masih panjang. Namun, dia masih merahasiakan siapa bacawawali yang akan mendeklarasikan diri nanti. Yang jelas, dia adalah laki-laki dengan latar belakang aktivis. ’’Kalau sekarang saya bocorkan, jadi tidak surprise,’’ katanya.

KPU mulai menerima verifikasi dukungan KTP pada 11 Desember 2019–5 Maret 2020. Jika dihitung sejak sekarang, masih ada waktu kurang dari 4 bulan. Menurut dia, itu adalah waktu yang cukup panjang.

Kendati begitu, Sholeh ternyata masih menunggu putusan MK terkait gugatannya mengenai syarat 6,5 persen KTP dari DPT. Dia berharap MK mengembalikan aturan persyaratan itu seperti ketentuan sebelumnya.

Dulu, calon independen hanya dimintai syarat pengumpulan KTP 3 persen dari DPT. Jika dikembalikan ke aturan tersebut, syarat pencalonan tinggal 70 ribuan. ’’Kalau cuma 70 ribu, ya sudah beres,’’ ucapnya.

Dia menyampaikan, aturan itu dibikin karena parpol ingin membatasi ruang gerak calon independen. Persyaratan tersebut, lanjut dia, seharusnya tidak dipersulit. Dengan begitu, para calon yang bertarung di pilkada bisa lebih variatif. ’’Biarkanlah calon-calon maju tanpa melalui kendaraan politik,’’ lanjutnya.

Ketua KPU Surabaya Nur Syamsi menyatakan, KPU bakal menerima berkas itu hingga 5 Maret. Para calon independen harus mengumpulkan seluruh KTP sesuai syarat minimal. Tidak boleh dicicil. ’’Harus semuanya. Kalau tidak pas sesuai syarat minimal, akan kami kembalikan,’’ terang alumnus Universitas Negeri Surabaya (Unesa) itu.

Setelah dinyatakan memenuhi syarat minimal, KPU bakal memverifikasi jumlah berkas tersebut. Setelah itu, akan dicek apakah ada KTP yang ganda atau memberikan dukungan ganda apabila ada calon independen lain atau tidak.

Persebaran KTP yang dikumpulkan juga harus merata. Paling tidak, KTP tersebut harus mewakili warga dari 16 kecamatan di Surabaya. ’’Jika kurang dari itu, maka akan gugur juga,’’ tuturnya

Editor : Dhimas Ginanjar

Reporter : sal/c13/ano



Close Ads