alexametrics

Malas Bayar Denda, Ratusan E-KTP Pelanggar Prokes Tak Diambil

14 Oktober 2021, 10:48:03 WIB

JawaPos.com – Ratusan e-KTP milik pelanggar prokes Covid-19 hingga sekarang belum diambil. Saat ini semuanya disimpan di kantor kecamatan. Nomor induk kependudukan (NIK) kartu tersebut sudah diblokir. Blokir bakal dibuka setelah denda administrasi dibayar melalui transfer.

Jumlah e-KTP yang belum diambil di setiap kecamatan cukup banyak. Sebagian besar kartu itu hingga sekarang belum diurus. Para pelanggar tersebut tak hanya berasal dari Surabaya, tapi juga luar daerah.

Kasi Trantibum Sawahan Indra Suryanto mengatakan, ada 137 e-KTP pelanggar prokes yang belum diambil di kecamatan. Padahal, hampir enam bulan. Pemilik kartu identitas itu juga tak hanya berasal dari wilayah Sawahan, tapi justru banyak dari kawasan lain hingga luar Surabaya.

Ada banyak faktor yang membuat e-KTP tidak diambil pemiliknya. Pertama, mereka masih menganggap belum perlu menggunakan e-KTP.

Kedua, pelanggar berpikir bisa membuat e-KTP baru lagi dengan alasan kehilangan. Terlebih, warga yang lokasinya di luar Sawahan. ’’Banyak yang mikir begitu,’’ kata Indra.

Padahal, lanjut dia, hal tersebut tidak bisa dilakukan. Sebab, NIK telah diblokir dispendukcapil. Salah satu cara untuk membuka blokir, pemilik e-KTP datang ke kecamatan untuk mengambilnya. Syaratnya, harus membayar denda Rp 150 ribu melalui transfer bank.

’’Bukti transfer bisa diserahkan ke petugas,’’ terangnya. Jika pembayaran sudah dilakukan, satpol PP kecamatan berkoordinasi dengan kepala seksi pemerintahan. Tujuannya, membuka blokir NIK melalui dispendukcapil.

Indra menuturkan, sehari lalu ada warga luar Surabaya yang datang ke kecamatan. Dia sempat membuat e-KTP baru tapi gagal.

Editor : Dhimas Ginanjar

Reporter : omy/c7/git

Saksikan video menarik berikut ini:




Close Ads