alexametrics

Di Surabaya, Belum Berani Pakai Dana BOS untuk Beli Paket Internet

14 Agustus 2020, 18:48:46 WIB

JawaPos.com – Masih banyak halangan untuk melaksanakan pendidikan jarak jauh di metropolis. Belum semua sekolah berani mengalokasikan dana bantuan operasional sekolah (BOS) untuk membeli paket internet bagi siswa pada masa pandemi Covid-19. Mereka beralasan bahwa belum ada aturan petunjuk teknis (juknis). Padahal, dalam masa pandemi saat ini, banyak wali murid yang mengeluh terkait dengan biaya paket internet. Sempat ada kabar dari pemerintah pusat bahwa dana BOS bisa digunakan untuk biaya paket internet bagi guru dan siswa.

Koordinator Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) SMP Swasta Surabaya Erwin Darmogo mengakui, memang wacana BOS bisa dialokasikan untuk biaya paket internet sudah lama menggelinding. Namun, aturan tersebut belum dilengkapi petunjuk teknis. Setidaknya, hingga Kamis (13/8), juknis itu belum tersebar. ’’Belum jelas juknis SPj-nya. Ya, mana berani kalau begitu,’’ kata Erwin kemarin.

Daripada ada persoalan keuangan di belakang, banyak pengelola sekolah yang akhirnya memilih untuk tidak mengalokasikan anggaran buat membeli paket internet tersebut. ’’Misalnya, berapa paket yang boleh dibeli, berapa gigabyte, beda provider, beda harga. Teknis-teknis semacam ini juga perlu diatur biar lebih jelas kan,’’ tegas Erwin.

Dengan begitu, keluhan orang tua terkait dengan biaya paket internet itu belum bisa ditangani dengan tuntas melalui dana BOS. Erwin menuturkan bahwa sekolah akhirnya membuat terobosan masing-masing. Terobosan dari Dinas Pendidikan (Dispendik) Surabaya dengan menggandeng televisi swasta lokal di Surabaya dianggap sangat membantu. ’’Kalau yang SMP, lewat TV9. Ini membantu sekali. Beberapa tugas diambil dari situ,’’ paparnya.

Kepala SMP PGRI 6 Surabaya Banu Atmoko menceritakan, pihaknya selama ini juga belum mengalokasikan secara khusus pembiayaan kuota internet bagi siswa dan guru. Yang ada adalah internet sekolah dipakai bersama oleh guru yang masuk sekolah. ’’Tidak sampai membelikan orang per orang. Karena itu kan SPj-nya tidak ada aturan yang jelas,’’ ujar dia.

Agar orang tua tidak terbebani, sistem pembelajaran pun dibuat tidak sepenuhnya online melalui aplikasi telekonferensi seperti Zoom atau Google Meet. Sebab, dua aplikasi tersebut dianggap cepat menghabiskan kuota. ’’Sekolah pakai Google Classroom. Anak-anak juga mendapatkan pembelajaran dari TV9. Soal-soalnya dari situ. Mereka mengerjakan tugas, terus difoto dan dikirim lewat WhatsApp,’’ ujar Banu. Berdasar pengalamannya, WhatsApp relatif lebih sedikit menghabiskan kuota.

Sementara itu, anggota Komisi D DPRD Surabaya Herlina Harsono Njoto mengungkapkan bahwa pemerintah sebenarnya memang sudah memperbolehkan penggunaan dana BOS untuk biaya paket internet. Namun, bila sekolah ragu, pemanggilan terhadap dinas pendidikan bakal diagendakan di komisi D. ’’Akan kami minta untuk membuat petunjuk teknisnya seperti apa. Sebab, aturan dari atas sebenarnya kan sudah ada. Tinggal teknisnya ini,’’ ujar Herlina kemarin.

Dengan mekanisme yang tepat dan sesuai aturan, dia yakin orang tua bakal sangat terbantu dengan penggunaan dana BOS tersebut. ’’Kalau tak ditemukan formulanya, yang sakno siswa dan orang tuanya,’’ kata politikus Partai Demokrat tersebut.

Pemerintah kota (pemkot) sudah membuat berbagai kebijakan untuk mempermudah sistem pembelajaran secara daring. Yang terbaru memang pemberian materi melalui dua televisi swasta Surabaya. Untuk siswa SD, ada SBO TV. Siswa SMP mendapatkan materi pembelajaran di TV9.

Selain itu, pemkot berencana mengaktifkan balai RW sebagai sentra belajar siswa. Balai RW yang representatif akan dipasangi wifi dengan kapasitas lebih dari 50 Mbps. Jadi, anak-anak dari keluarga kurang mampu tidak sulit belajar secara online.

Lebih dari itu, Pemkot Surabaya juga sedang menjajaki untuk membuka 21 SMP di Surabaya. Perinciannya, 11 SMP negeri dan 10 SMP swasta. Sekolah tersebut sudah menjalani assessment, termasuk simulasi untuk menjalankan protokol kesehatan.

Sebelumnya, Kadispendik Supomo menjelaskan bahwa pembukaan sekolah sangat bergantung pada hasil kajian Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19. Dalam tim tersebut juga dilibatkan tenaga ahli kesehatan dan epidemiolog. ’’Pembelajarannya akan disesuaikan dengan kondisi pandemi. Tidak semua siswa bakal masuk. Bergantung izin orang tua juga,’’ jelas Supomo.

Dukungan dari Dewan

Rencana pemkot memulai lagi pembelajaran tatap muka mendapatkan angin segar. Sejumlah anggota komisi D mendukung kebijakan tersebut. Asalkan, pemkot menjamin sekolah mampu menerapkan protokol kesehatan yang superketat.

Ketua Komisi D DPRD Khusnul Khotimah menjelaskan, pembukaan kembali sekolah masih disiapkan. Pemkot belum menentukan tanggal pastinya. ’’Rencananya, ada 21 sekolah yang kembali melakukan pembelajaran tatap muka,’’ katanya.

Meski mendukung program tersebut, politikus PDIP itu memberikan dua catatan. Pertama, pemkot tidak bisa memaksakan pembelajaran tatap muka. Sebab, keputusan itu harus mendapatkan persetujuan bersama. Mulai pihak sekolah sampai wali murid. ’’Jika ada sekolah yang menolak, diperbolehkan,’’ terangnya.

Catatan kedua, kebijakan tersebut harus dikaji mendalam. Telaah itu berasal dari akademisi, dokter anak, sekolah, hingga orang tua. ’’Sehingga melibatkan seluruh kalangan,’’ paparnya.

Ketiga, seluruh keputusan harus berdasar pertimbangan orang tua. Ketika wali murid tidak memberikan izin, pemkot dan sekolah harus legawa. Dia juga meminta siswa yang tidak mengikuti pembelajaran tatap muka mendapatkan kesetaraan. Contohnya, dalam hal memperoleh nilai. ’’Tidak ada perubahan nilai,’’ paparnya.

Anggota komisi D Akmarawita Kadir menyatakan, pembelajaran daring belum berjalan optimal. Sistem itu banyak dikeluhkan. Misalnya, warga yang tidak mampu hanya memiliki satu gadget. Persoalan lain adalah penilaian. Guru sulit melihat perkembangan siswa dari segi skill, afektif, dan pengetahuan. Akmar, sapaan akrabnya, mencontohkan afektif. Misalnya, penilaian tata krama. ’’Daring tidak bisa melihat itu,’’ jelasnya.

Politikus Golkar itu menuturkan, saat ini pemerintah sudah memberikan lampu hijau agar sekolah di wilayah yang berstatus zona hijau dan oranye kembali dibuka. Dia berharap pemkot melakukan persiapan. Sarpras sekolah dilengkapi. Mulai tempat cuci tangan hingga hand sanitizer. ’’Ventilasi harus diperhatikan. Intinya, protokol kesehatan harus ketat,’’ jelasnya.

Anggota komisi D DPRD Surabaya Juliana Eva Wati meminta pemkot tidak tergesa-gesa membuka sekolah. Sebab, sedikit saja salah perhitungan, risikonya bisa sangat berbahaya bagi anak-anak dan keluarganya. ’’Jangan dipaksakan karena nanti tidak elok,’’ tutur dia.

Suntik Motivasi Guru untuk Hadapi New Normal

Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini yang didampingi Kepala Dinas Pendidikan (Dispendik) Surabaya Supomo memberikan semangat kepada sedikitnya 500 guru. Khususnya para guru yang mengajar di sekolah-sekolah di Surabaya Utara. Risma mengingatkan para guru sekolah dasar (SD) tersebut untuk tidak lelah dan lengah menjaga protokol kesehatan.

Protokol kesehatan yang harus dilakukan, antara lain, selalu memakai masker, menjaga jarak, dan sering-sering mencuci tangan dengan sabun. Peralatan pelengkap seperti face shield dan sarung tangan juga harus dipakai bila memiliki. Selain protokol utama tersebut, Risma mengingatkan para guru untuk mengurangi aktivitas keluar rumah. Bila pulang ke rumah, mereka harus langsung membersihkan diri, mandi, dan keramas.

Risma juga meminta tidak ada lagi pembagian makanan di sekolah. Berjabat tangan untuk sementara juga tidak perlu dilakukan untuk mencegah penularan Covid-19. ’’Kalau tidak membagi makanan dan berjabat tangan, bukan berarti kita tidak sopan. Justru ini dilakukan demi melindungi kita bersama,’’ ujarnya.

Jika ada guru yang sakit, tidak perlu takut izin libur dulu. Mereka bisa memeriksakan diri ke fasilitas layanan kesehatan terdekat. Bila ada gejala Covid-19 seperti demam atau batuk, mereka bisa mengikuti tes swab. Biaya kesehatan akan ditanggung pemkot.

Guru-guru yang memiliki penyakit penyerta atau komorbid juga harus lebih berhati-hati. Mereka diperkenankan izin tidak masuk kantor dengan berkirim surat kepada dispendik. ’’Tidak apa-apa. Saya izinkan karena ini bahayanya besar sekali,’’ katanya.

Motivasi untuk sehat itu memberikan semangat bagi para guru yang sedang berjuang menjadi pendidik yang baik di tengah pandemi.

Ketua Kelompok Kerja Kepala Sekolah (K3S) SD Kecamatan Semampir Bambang mengungkapkan, kawasan Surabaya Utara memang sedang berjuang melawan Covid-19. Penularan masih cukup banyak. ’’Ada satu sekolah yang 37 orang di dalamnya sampai harus isolasi karena ada yang kena,’’ ungkap Bambang.

Dia menuturkan, motivasi dari Risma itu menjadi sumbangan moral yang besar bagi para guru sekaligus pengingat agar terus menerapkan protokol kesehatan dan menjaga imunitas dengan asupan gizi yang berimbang. Kalau perlu, minum vitamin.

’’Saya punya rumus tiga S. Semangat, senang, dan sehat. Ada dokter yang bilang bahwa 70 persen penyakit itu berasal dari pikiran. Jadi, kita harus tetap semangat,’’ tutur dia.

Sementara itu, Kepala Dispendik Kota Surabaya Supomo menuturkan bahwa pembekalan kepada para guru itu diberikan untuk menghadapi new normal. Dia berharap para guru bisa mempersiapkan diri dengan penuh kesadaran untuk menjalankan protokol kesehatan. ’’Diharapkan dapat membekali dirinya di tengah pandemi ini sehingga nanti ada perubahan perilaku,’’ tutur Supomo.

Total peserta telekonferensi itu memang hanya 500 akun. Namun, jumlah peserta bisa lebih dari 500 orang karena ada yang menyiapkan layar lebar. Jadi, bisa lebih banyak guru yang ikut serta. ’’Pembekalan semacam ini akan terus kami gelar supaya para guru siap menghadapi new normal. Kita berharap mereka semuanya selalu sehat,’’ ujar mantan kepala dinas sosial tersebut.

SEKOLAH DI MASA PANDEMI

Kendala Sekolah Daring

  • Pembelajaran kurang efektif karena tidak ada tatap muka.
  • Orang tua yang bekerja kerepotan mendampingi anaknya.
  • Keluhan biaya kuota internet mahal.
  • Keluhan kebutuhan gadget untuk siswa.

Alternatif Solusi

  • Pembelajaran melalui televisi terjadwal.
  • Rencana balai RW dan fasilitas publik yang diberi fasilitas internet bisa diakses siswa kurang mampu.
  • Dana BOS digunakan untuk membantu siswa. Belum semua sekolah berani mengalokasikan karena belum ada petunjuk teknis.
  • Pembukaan 21 SMP masih dalam perencanaan.

Saksikan video menarik berikut ini:

Editor : Dhimas Ginanjar

Reporter : jun/aph/c14/ady




Close Ads