alexametrics

Terbentur Statuta dan Syarat, APTISI Tolak Rektor Asing untuk PTS

14 Agustus 2019, 20:59:36 WIB

JawaPos.com – Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta Indonesia (APTISI) Jawa Timur menolak rencana pemerintah melakukan uji coba rektor asing di PTS. Sebab, pemilihan rektor di PTS diputuskan badan penyelenggara. Bukan pemerintah.

Ketua APTISI Jatim Prof Suko Wiyono menyatakan, hingga saat ini, PTS belum mengetahui secara pasti tentang konsep yang dibuat Kementerian Riset, Teknologi, dan Perguruan Tinggi (Kemenristekdikti) terkait dengan mendatangkan rektor asing. Apalagi, jika kebijakan tersebut akan diterapkan di PTS. ’’Saya rasa itu harus dikaji ulang oleh Kemenristekdikti,’’ ucapnya.

Suko menuturkan, PTS memiliki statuta peraturan sendiri dalam pemilihan rektor. Yakni, rektor dipilih badan penyelenggara. Bisa oleh yayasan atau perkumpulan (pemilik PTS). Jadi, pemerintah tidak bisa mengintervensi PTS. ’’Mungkin kalau diterapkan di PTN bisa saja karena memang milik pemerintah,’’ ujarnya.

Menurut Suko, syarat untuk menjadi rektor beragam. Di antaranya, harus Pancasilais, melalui proses penjaringan dan penyaringan, serta harus warga negara Indonesia (WNI). ’’Kalau rektornya asing, mana bisa Pancasilais. Itu tidak mudah,’’ katanya.

Suko menjelaskan, PTS tidak bisa diintervensi langsung oleh pemerintah. Kecuali, PTS tersebut memang bersedia atas kemauan sendiri. Begitu juga ketika PTS yang ditunjuk itu merupakan PTS di bawah badan usaha milik negara (BUMN). ’’Kalau PTS yang bebas dan tidak ada keterkaitannya dengan pemerintah susah sekali,’’ jelasnya.

Opsi lainnya, pemerintah memberikan kompensasi yang menguntungkan PTS. Contohnya, menyediakan laboratorium berskala internasional, meningkatkan sumber daya manusia (SDM), memberikan pendanaan riset yang besar, dan lain-lain. ’’Kalau tawaran pemerintah menggiurkan, mungkin saja ada PTS yang bersedia menjadi uji coba,’’ ujarnya.

Rektor Universitas Muhammadiyah Surabaya (UMS) dr Sukadiono menyatakan, PTS berada di bawah yayasan. Sementara itu, yayasan punya otoritas sendiri yang tidak bisa diintervensi orang lain. Termasuk pemerintah. ’’Jadi, kalau kemudian pemerintah mau memaksakan rektor asing ke PTS, saya rasa tidak tepat,’’ ungkapnya.

Selama ini yayasan yang menunjuk rektor dengan proses yang telah diatur undang-undang. ’’Kalau kewenangan itu dipangkas, saya rasa juga tidak tepat,’’ ujarnya.

Sukadiono menuturkan, jika benar diterapkan di PTS, justru rencana tersebut dikhawatirkan akan menimbulkan konflik baru. Apalagi, PTS berada di bawah yayasan yang sangat kuat. Sebab, kebijakan mendatangkan rektor asing tidak ada urgensinya untuk PTS. ’’Setiap PT, baik negeri maupun swasta, memang didorong untuk masuk seratus besar ranking dunia,’’ jelasnya.

Namun, selama ini PTN-lah yang mendapatkan program dana world class university (WCU), sementara PTS masih mandiri. ’’Jadi, seharusnya PTN yang lebih tepat menjadi uji coba,’’ katanya.

Editor : Dhimas Ginanjar

Reporter : ayu/c22/ady



Close Ads