alexametrics

Masuk Raperda, Swalayan di Surabaya Bisa Dilarang Buka hingga 24 Jam

Warga Bisa Bingung Penuhi Kebutuhan Malam
13 Januari 2020, 21:32:40 WIB

JawaPos.com – Aturan tentang pusat perbelanjaan bakal direvisi DPRD Surabaya. DPRD Surabaya menyampaikan usulan tersebut dalam rapat paripurna 6 Januari lalu. Pansus dibentuk dalam waktu dekat.

Salah satu pasal dalam draf raperda itu melarang swalayan buka 24 jam. Persoalan tersebut pernah mencuat tahun lalu. Anggota DPRD Surabaya periode 2014–2019 lantas membentuk draf raperda mengenai pusat perbelanjaan. Namun, mereka tak sempat membentuk pansus untuk membahas raperda itu.

”Akhirnya kami yang meneruskan. Ide-idenya berasal dari anggota dewan lama,” ujar Wakil Ketua Badan Pembentukan Perda (BPP) DPRD Surabaya Ibnu Shobir Minggu (12/1).

Aturan jam buka dalam draf raperda tersebut diperinci secara mendetail. Dikelompokkan berdasar hari. Hari biasa supermarket hingga hipermarket hanya boleh buka pukul 10.00 hingga pukul 21.00. Toko hanya boleh buka 11 jam. Sementara itu, untuk hari libur pusat perbelanjaan hanya boleh buka sampai pukul 23.00. Khusus minimarket, ada perbedaan jam buka. Yakni pukul 09.00.

Mayoritas minimarket tak boleh buka 24 jam. Hanya minimarket di jalan arteri yang dipebolehkan. Misalnya, Jalan Raya Darmo, Diponegoro, A. Yani, MERR, Mayjen Sungkono dll. Itu pun harus seizin wali kota.

Usulan itu muncul gara-gara banyak keluhan pedagang pasar dan toko kelontong tahun lalu. Mereka merasa kalah bersaing dengan swalayan. Komisi B yang mendapat keluhan itu lantas mengusulkan pembuatan revisi perda pusat perbelanjaan tersebut.

Shobir mengatakan, draf yang sudah dibikin anggota dewan lama tersebut bersifat masih usulan. Sangat mungkin berubah. Semua bergangung dinamika pembahasan dalam pansus nantinya. ”Sepertinya akan dibahas komisi B lagi. Tapi, dengan komposisi anggota yang baru,” kata politikus PKS tersebut.

Dia memprediksi pembahasan mengenai jam buka bakal menuai pro dan kontra. Di satu sisi pedagang tradisional ingin ada pembatasan jam buka toko swalayan. Di sisi lain, banyak warga yang membutuhkan keberadaan swalayan selama 24 jam.

Masyarakat bisa mengisi token listrik ke swalayan selama 24 jam. Kebutuhan lain seperti obat, susu bayi, popok, makanan, minuman, dan kebutuhan lainnya juga tersedia di swalayan. ”Yang soal jam buka ini pasti ramai,” lanjutnya.

Anggota komisi D tersebut menerangkan bahwa ada sejumlah pasal lain yang akan diubah. Salah satunya mengenai kepegawaian. Pengusaha diharuskan merekrut tenaga kerja dari lingkungan sekitar.

Menurut analisisnya, pebisnis tidak akan ambil pusing terkait pekerjanya. Siapa yang dianggap cocok bekerja di swalayan bakal lolos. Tidak didasarkan pada kedekatan lokasi. Karena itu, banyak pekerja swalayan yang berasal dari luar kota.

Di sisi lain, masyarakat sekitar ingin penyerapan tenaga kerja didasarkan pada kedekatan wilayah. Apalagi, selama masa reses, dewan mendapatkan banyak keluhan soal pengangguran. ”Ini perlu jalan tengah. Tidak mungkin semua pegawainya dari kampung sekitar. Perlu pembagian persentasi biar win-win,” urainya.

Kepala Dinas Perdagangan (Disperdag) Wiwiek Widayati belum mau banyak berkomentar terkait perda usulan dewan tersebut. Dia menunggu hingga aturan tersebut dibahas di pansus. ”Kebetulan saya juga tidak pegang drafnya. Jadi nanti saja biar dibahas dalam dinamika pansus,” ungkapnya.

Wiwiek sependapat dengan Shobir. Menurut dia, semua pihak harus dilibatkan dalam pembahasan pansus nanti. Baik pengusaha maupun perwakilan warga.

Bendahara Yayasan Lembaga Perlindungan Konsumen (YLPK) Jatim Saleh Alhasni menyatakan sangat butuh keberadaan toko yang buka 24 jam. Apa pun bentuknya. Baik toko swalayan maupun toko kelontong. Karena itu, dia menilai pembatasan jam buka perlu dikaji ulang. ’’Apalagi ini kota sebesar Surabaya. Sulit kalau enggak ada yang buka 24 jam,’’ katanya.

Dia menilai teori dan fakta di lapangan kadang sangat bertolak belakang. Misalnya, teori bahwa jika swalayan dibatasi, pedagang kecil bisa kembali berkembang. Faktanya, sangat jarang pedagang kecil yang berjualan selama 24 jam.

Secara aturan, hanya swalayan di jalan arteri yang boleh buka 24 jam. Hal tersebut diperlukan untuk meminimalkan kriminalitas. Sebab, minimarket menjadi pusat keramaian. ’’Masalahnya yang di lapangan yang rawan kriminalitas, bukan arteri. Nah, itu bagaimana? Perlu dipikirkan,’’ ujar Saleh.

Usulan Baru Aturan Pusat Perbelanjaan

Jam buka hypermarketdepartement store, dan supermarket tak boleh 24 jam.

Senin–Jumat: Pukul 10.00–21.00

Sabtu–Minggu: Pukul 10.00–23.00

Tanggal merah/libur keagamaan: Pukul 10.00–23.00

Jam buka minimarket

Senin–Jumat: Pukul 09.00–22.00

Sabtu–Minggu: Pukul 09.00–23.00

Tanggal merah/libur keagamaan: Pukul 09.00–23.00

Jarak pusat perbelanjaan minimal 500 meter dari pasar tradisional terdekat.

Wajib mendapatkan rekomendasi dari lurah dan kecamatan.

Menyediakan fasilitas UMKM.

Menyediakan fasilitas parkir.

Sumber: Draf Raperda Pusat Perbelanjaan Surabaya.

Editor : Dhimas Ginanjar

Reporter : sal/c25/c15/git


Close Ads