alexametrics

Butuh Diskresi Seragam Gratis, Dispendik Jatim Lakukan Lelang Ulang

12 September 2019, 15:15:30 WIB

JawaPos.com – Dewan Pendidikan Jawa Timur (Jatim) mendorong agar ada kebijakan diskresi terkait dengan seragam gratis SMA/SMK negeri dan swasta di Jatim yang gagal lelang. Sebab, kebijakan seragam gratis itu hanya berlaku di Jatim.

Ketua Dewan Pendidikan Jatim Prof Akh. Muzakki menyatakan, pengadaan seragam yang diharapkan berkontribusi pada penurunan kemiskinan ternyata mengalami permasalahan teknis dalam pelelangan. Sementara itu, tahun anggaran akan tutup pada awal Desember. ’’Ini problem riil ketika masalah datang di pertengahan tahun,’’ ujarnya setelah audiensi dengan Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa di Gedung Negara Grahadi kemarin (11/9).

Karena itu, Dewan Pendidikan Jatim mendorong agar ada kebijakan diskresi dari Kemenkeu dan Kemendagri. Sebab, kata dia, tidak ada praktik yang terburuk dan praktik terbaik lantaran kebijakan seragam gratis tersebut hanya ada di Jatim. ’’Jadi, perlu sama-sama dan mem-back up kebutuhan. Sebab, kalau dibiarkan, dana itu akan jadi silpa (sisa lebih pembiayaan anggaran, Red),’’ tuturnya.

Dalam kesempatan itu, Gubernur Khofifah mengajak Dewan Pendidikan Jatim untuk mengawal program pendidikan gratis berkualitas (tistas) agar bisa berjalan dengan baik. Termasuk mengawal pendidikan vokasional untuk mendongkrak indeks pembangunan manusia (IPM) di Jatim.

Kebutuhan pendidikan vokasi perlu didukung Dewan Pendidikan Jatim. Misalnya, Magetan yang membutuhkan SMK kulit. Selain itu, Kediri membutuhkan SMK penerbangan. Juga, Pamekasan membutuhkan penguatan SMK garam. Apalagi, Jatim memiliki SMA unggulan yang bersinergi dengan AL, AU, AD, dan kepolisian. ’’Dewan pendidikan penting untuk membantu penataan pendidikan lebih komprehensif. Baik secara kualitas maupun kuantitas,’’ ujarnya.

Terkait dengan pengadaan seragam gratis, Plt Kepala Dinas Pendidikan Jatim Hudiyono menyebutkan, pihaknya mengajukan lelang baru secara online. Karena itu, semua instrumen dilengkapi secepatnya. ’’Tapi, keputusan administrasi sangat bergantung pada hasil evaluasi ULP. Yang penting, kami tetap berupaya,’’ katanya.

Prinsip kehati-hatian dalam pengadaan kain seragam memang sangat penting. Tujuannya, tidak masuk ke ranah hukum. Disinggung pengalihan alokasi kain seragam untuk kebutuhan lain, Hudiyono menuturkan bahwa hal itu masuk pada ranah kebijakan yang harus dikonsultasikan lebih dulu.

Editor : Dhimas Ginanjar

Reporter : puj/c5/end

Close Ads