alexametrics

BPJS Kesehatan Nonaktif? Tak Perlu Lagi ke Lurah, Cukup ke Ketua RW

12 Februari 2020, 18:18:29 WIB

JawaPos.com – Penonaktifan kepesertaan BPJS Kesehatan terjadi lagi. DPRD Surabaya yang mendapatkan banyak laporan warga langsung mengadakan rapat dengar pendapat dengan jajaran Pemkot Surabaya, Selasa (11/2).

Salah seorang warga yang melapor ke dewan adalah Jumain. Dia sempat mengantre di RSUD Soewandhie untuk berobat rutin di spesialis syaraf. Pria yang menderita stroke ringan itu kaget begitu tahu kepesertaannya dinonaktifkan. ”Padahal, saya sudah antre,” katanya.

Selama ini warga Karanggayam tersebut bisa berobat dengan bantuan kartu jaminan kesehatan nasional kartu Indonesia sehat (JKN-KIS). Artinya, bantuan yang dia dapat selama ini berasal dari pemerintah pusat.

Keluhan serupa ternyata banyak yang masuk ke para anggota dewan. Rata-rata kepesertaan BPJS yang dinonaktifkan berasal dari JKN-KIS. Keluhan itu mereka dapatkan setelah mengadakan reses sepekan belakangan ”Enggak satu dua lho ini. Ada banyak. Dan saya yakin teman-teman di sini juga dikeluhi persoalan yang sama di daerahnya” ujar Ketua Komisi D DPRD Khusnul Khotimah kemarin.

Pernyataan Khusnul langsung diiyakan anggota komisi D lainnya. Rupanya, dugaan Khusnul benar adanya. Semua anggota komisi D mengaku juga ditanya konstituennya soal penonaktifan BPJS bagi mereka yang mendapatkan bantuan pemerintah pusat maupun daerah. ”Kalau sudah begitu, bagaimana cara mengaktifkannya lagi?” ujar Herlina Harsono Njoto, anggota komisi D yang lain.

Kepala Dinas Kesehatan (Kadinkes) Surabaya Febria Rachmanita meminta warga tidak panik begitu kepesertaan BPJS dinonaktifkan. Itu adalah proses pembersihan data yang dilakukan pemerintah pusat. ”Enggak perlu panik. Tidak perlu juga ke lurah atau ke pemkot. Sekarang cukup lapor ke RW jika kepesertaan BPJS ternyata tiba-tiba dinonaktifkan,” ujar Feny, panggilan akrab Febria.

Dua pekan lalu pemkot mengumpulkan seluruh pengurus RW di Graha Sawunggaling. Ribuan pengurus RW tersebut diberi kewenangan baru tentang pendataan masyarakat yang butuh bantuan pemkot. Kewenangan itu selama ini berada di tangan kelurahan. Namun, lurah dan dinas sosial tentu akan sangat kewalahan karena ada ribuan pengajuan yang dilakukan warga tiap pekannya.

Dalam pertemuan itu, petugas pemkot memasangkan aplikasi khusus ke smartphone milik RW. Nah, dalam aplikasi itulah, RW bisa melaporkan data masyarakat 24 jam. ”Cukup masukkan NIK warga itu. Nah, kalau sudah masuk ke data kami, pihak kelurahan dan dinsos akan turun memverifikasi apakah yang bersangkutan memang tidak mampu,” lanjut Feny.

Setelah mendapatkan bantuan itu, warga bisa kembali mendapatkan pelayanan kesehatan. Ada 42 rumah sakit yang sudah bekerja sama dengan pemkot. Merekalah yang bisa menerima pasien BPJS maupun pasien lainnya yang biayanya di-cover dana APBD.

Feny menambahkan, bukan hanya peserta yang dinonaktifkan yang bisa meminta bantuan pemkot. Peserta BPJS mandiri juga bisa beralih ke peserta penerima bantuan iuran (PBI). ”Jadi, siapa pun boleh asalkan memenuhi persyaratan,” katanya.

Beberapa bulan ini, sudah ada 254 ribu pengajuan bantuan dari warga. Sebanyak 105 ribu sudah diproses dan bisa aktif bulan depan. Sementara itu, sisanya masih dalam proses verifikasi.

Kabag Kesra Pemkot Surabaya Imam Siswandi menambahkan, pengurus RW yang mendapat kewenangan membantu pemkot itu mendapat bantuan wifi gratis. Namun, belum semua RW mendapatkan fasilitas tersebut karena memang perlu waktu. ”Kalau bisa nanti RT juga bisa mengakses aplikasi itu. Biar masyarakat tidak perlu jauh-jauh ke kelurahan atau ke dinas untuk dapat bantuan, ” ujarnya.

Imam menambahkan, data dari RW tersebut bakal diverifikasi paling lambat dua hari. Pihak kelurahan dan dinas sosial harus memutuskan warga tersebut layak atau tidak.

Ada sejumlah hal yang dilihat tim verifikasi lapangan. Mulai penghasilan, kendaraan yang dimiliki, hingga kondisi rumah. Lantai sampai atap rumah pun dilihat agar verifikasi akurat. ”Kalau memang benar-benar tidak mampu datanya langsung masuk ke sistem,” kata mantan Camat Lakarsantri itu

Kewenangan RW untuk Warga Tidak Mampu

– Warga yang ingin mendapatkan bantuan dari pemkot disarankan melapor ke RW sesuai dengan domisili.

– RW diberi kewenangan baru untuk memasukkan NIK warga yang butuh bantuan pemkot melalui aplikasi khusus secara online.

– Selama dua pekan terakhir, data dari RW yang masuk ke pemkot:

a. Surat keterangan miskin (SKM) online: 900 berkas

b. Surat keterangan bantuan kesehatan (SKBK) online: 1.669 berkas

– Dinsos akan memverifikasi data yang dikirimkan RW.

– Surat itu bisa digunakan untuk memperoleh bantuan iuran BPJS, beasiswa, PPDB, makanan, jaminan persalinan, keringanan pajak, hingga syarat masuk flat.

Editor : Dhimas Ginanjar

Reporter : sal/c25/git


Close Ads