alexametrics

Pemkot Surabaya Deadline BPJS Kesehatan hingga Pekan Depan

12 Januari 2020, 20:07:57 WIB

JawaPos.com – Pemkot masih memiliki piutang Rp 62 miliar dari BPJS Kesehatan. Padahal, uang tersebut dibutuhkan untuk operasional rumah sakit (RS) milik pemkot. Pemkot memberikan deadline agar tunggakan itu dilunasi pada minggu kedua bulan ini.

Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Surabaya drg Febria Rachmanita mengatakan, klaim dari BPJS Kesehatan yang belum terbayar berasal dari dua rumah sakit milik pemkot. ’’Itu dari RSUD Bhakti Dharma Husada (BDH) dan RSUD dr Soewandhie,’’ ujarnya.

Pejabat yang akrab disapa Feny itu mengatakan sudah ada rapat yang membahas masalah tunggakan tersebut. Pihak BPJS Kesehatan sudah menyanggupi melunasinya pada minggu kedua Januari. Artinya, pekan depan tunggakan itu harus dibayarkan.

Sebab, kata Feny, tunggakan tersebut memunculkan dua masalah Pertama, perputaran uang di rumah sakit terganggu. Akibatnya, pihak manajemen rumah sakit sulit mengadakan obat-obatan.

Untuk menyiasati cash flow tersebut, pemkot memberikan subsidi. Bentuknya dana segar. Uang itu dipakai untuk pengadaan obat. ’’Tapi tetap bermasalah. Tentu, kami tidak bisa menunggu subsidi terus. Plot anggaran dari APBD untuk itu terbatas. Jadi, harus dilunasi,’’ papar Feny.

Selain itu, pembayaran uang jasa pelayanan (jaspel) untuk dokter dan tenaga kesehatan lain terhambat. Feny menuturkan, banyak tenaga medis yang sambat. Sebab, uang jaspel belum dibayarkan selama empat bulan terakhir. Dari September sampai Desember.

Karena itu, dia berharap pihak BPJS Kesehatan tidak menunda pembayaran klaim layanan kesehatan. ’’Itu hanya dua rumah sakit tadi. Untuk (pembayaran klaim, Red) puskesmas tidak ada masalah,’’ tuturnya.

Di sisi lain, Kepala BPJS Kesehatan Cabang Surabaya Herman Dinata Mihardja mengungkapkan belum bisa memastikan kapan tunggakan itu dilunasi. Sebab, anggaran untuk membayar klaim rumah sakit atas layanan pasien BPJS berasal dari pusat. Kantor cabang hanya bertugas mendistribusikannya ke pihak rumah sakit.

Herman mengatakan, memang ada mekanisme yang membuat proses klaim selalu terlambat. Salah satunya verifikasi berkas administrasi. Pengecekan berkas hingga selesai dilakukan dan diajukan ke pusat bisa sampai 25 hari. ’’Karena itu, pengajuan klaim bulan ini baru bisa dicairkan bulan depannya,’’ jelasnya.

Terkait tunggakan yang mencapai empat bulan, Herman menilai ada dua faktor yang menjadi penyebab masalah tersebut. Pertama, pihak rumah sakit terlambat mengajukan klaim. Kedua, pencairan di pusat terlambat. ’’Tapi, kami tetap upayakan. Semoga pekan depan bisa turun anggarannya,’’ paparnya

Editor : Dhimas Ginanjar

Reporter : adi/c15/ady


Close Ads