alexametrics

APBD Digedok pada Hari Pahlawan, Pemkot Belanja Rp 10,3 T di 2020

11 November 2019, 18:17:06 WIB

JawaPos.com – Seluruh fraksi di DPRD Surabaya akhirnya menyetujui APBD 2020. Anggaran belanja Rp 10,3 triliun itu disahkan sesuai dengan target, yakni tepat pada Hari Pahlawan 10 November kemarin. Meski seluruhnya setuju, banyak fraksi yang mengingatkan pemkot soal dampak kenaikan target pajak bumi dan bangunan (PBB) pada 2020.

PBB menjadi penyumbang pendapatan tertinggi dari sektor pajak daerah. Targetnya menjadi Rp 1,3 triliun tahun depan, naik Rp 152 miliar dari tahun sebelumnya. Banyak yang mempertanyakan kenaikan tersebut. Sebab, pembahasan revisi tarif PBB belum tuntas.

Fraksi Demokrat-Nasdem menempatkan problem PBB itu pada poin pertama dalam pandangan akhir fraksi mereka. Mereka menganggap besarnya anggaran belanja itu sangat ditunggu warga Mulai proyek musrenbang yang nilainya nyaris setengah triliun rupiah hingga proyek JLLT dan JLLB yang menjadi solusi kemacetan.

’’Namun, jangan sampai pada 2020 nanti kita panen protes akibat tarif PBB yang naik,’’ ujar Elok Cahyani yang membacakan pandangan Fraksi Demokrat-Nasdem.

Dia juga menyinggung sektor pajak restoran dan parkir yang kenaikannya tidak sama. Pajak restoran naik 17 persen dengan total target Rp 595 miliar. Sementara kenaikan pajak parkir hanya 10 persen dengan total target Rp 107 miliar. Menurut dia, kenaikan tersebut seharusnya seimbang. Jika ada lebih banyak restoran, seharusnya kenaikan pendapatan parkir juga setara.

Fraksi PKS juga menyinggung pajak daerah. Ibnu Shobir yang membacakan pandangan fraksinya menyampaikan, pemkot perlu menjelaskan NJOP di daerah mana saja yang naik tahun depan beserta alasan harus naiknya NJOP tersebut. ’’Selama logis, warga pasti akan menerima. Tetapi, kalau tidak adil, pasti keluhan soal tarif PBB bisa muncul lagi tahun depan,’’ katanya.

Keluhan PBB paling banyak muncul pada 2017 dan 2018. Banyak warga yang mengadu ke dewan karena tagihan PBB mereka naik 2–3 kali lipat. Karena banyak yang protes, pemkot akhirnya tidak menaikkan NJOP tahun ini. Tarif PBB pun sama dengan 2018.

Rencana kenaikan NJOP tersebut pernah disampaikan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah (BPKPD) Surabaya Yusron Sumartono. Menurut dia, NJOP tersebut naik karena pada 2019 sudah tidak naik.

Jawa Pos mengonfirmasi Yusron mengenai NJOP tersebut. Kabarnya, ada perubahan sistem penilaian NJOP tahun depan. Zona penilaian NJOP bakal diperkecil sehingga lebih akurat. Sayang, Yusron enggan menerangkan hal tersebut. ’’Setelah ini, baru ada evaluasi. Soal hasil raperda APBD ini. Habis ini kami rapatkan,’’ ujarnya seusai sidang paripurna kemarin.

Persoalan Gelora Bung Tomo yang bakal menjadi salah satu venue Piala Dunia U-20 pada 2021 juga dibahas dalam sejumlah pandangan fraksi. Fraksi Golkar yang sebelumnya mempertanyakan kesiapan pemkot hingga berencana mengajukan hak interpelasi berubah sikap kemarin. ’’Kami siap mendukung digelarnya Piala Dunia U-20 di Stadion Gelora Bung Tomo,’’ tegas Juru Bicara Fraksi Golkar Surabaya Akmarawita Kadir.

Jika fraksi lain berbicara banyak soal pajak daerah dan pembangunan fisik kota, Fraksi PAN-PPP serta PKB menyinggung urusan wisata. Khususnya wisata religi yang mereka rasa kurang dipromosikan. ’’Makanya fraksi kami merasa promosi untuk wisata religi ini perlu anggaran lebih besar,’’ ucap politikus PKB Badru Tamam.

Ketua DPRD Surabaya Adi Sutarwijono menyatakan lega APBD berhasil digedok pada 10 November. Pada periode sebelumnya, tradisi itu selalu ditinggalkan. APBD selalu digedok pada akhir November. ’’Angka 10 ini angka sakral. Makanya kami bahagia bisa selesai tepat waktu,’’ ungkapnya.

Diselingi Kampanye Bawa Botol Minum

Pengesahan APBD 2020 juga disisipi deklarasi pengurangan sampah plastik di semua agenda rapat DPRD Surabaya. Karena itu, seluruh anggota dewan diminta membawa botol minum sendiri.

’’Jadi, nanti enggak disediakan lagi air minum kemasan. Bawa botol kayak kami ya,’’ ujar Pemimpin Sidang Paripurna A.H. Thony sambil mengangkat botol yang dibawa. Pimpinan sidang lainnya, Adi Sutarwijono, Laila Mufidah, dan Reni Astuti, juga membawa botol minum. Sementara itu, Wali Kota Tri Rismaharini turut serta membawa botol minum sendiri Beberapa anggota dewan juga membawa botol minum. Namun, di meja mereka masih terdapat botol air minum dalam kemasan (AMDK) yang dibagikan sebelum rapat dimulai.

Thony merasa pengurangan sampah plastik perlu dicontohkan para wakil rakyat. Dia berharap kampanye tersebut bisa dilakukan seluruh anggota dewan saat bertemu dengan para konstituennya.

Pengurangan sampah plastik juga bakal menghemat biaya pembelian AMDK untuk anggota DPRD Surabaya. Sebagai gantinya, akan disediakan minuman dalam galon yang disebar di ruang-ruang rapat. ’’Kalau enggak bawa botol, nanti disediakan gelas. Jangan khawatir,’’ lanjut politikus Partai Gerindra tersebut.

Wakil Ketua DPRD Surabaya Reni Astuti mengatakan, sampah plastik bisa semakin berkurang jika PDAM bisa menyalurkan layanan air siap minum langsung dari keran. Sudah ada ratusan pelanggan di Ngagel Tirto yang mendapatkan layanan itu. ’’Jika air tersebut disebarkan di instansi-instansi pemerintahan, efeknya akan lebih besar,’’ paparnya. Selain di DPRD Surabaya dan balai kota, dia berharap keran air siap minum disebar di kantor kecamatan, kelurahan, dan puskesmas

Editor : Dhimas Ginanjar

Reporter : sal/c5/c15/git



Close Ads