alexametrics

Wacanakan Tunda Perpanjangan SIM serta SKCK Pelanggar PSBB Surabaya

11 Mei 2020, 17:17:27 WIB

JawaPos.com – Pemerintah telah mengumumkan memperpanjang masa pembatasan sosial berskala besar (PSBB) di Surabaya. Perpanjangan itu juga berdampak pada penerapan sanksi kepada para pelanggar. Meski demikian, polisi belum bisa menerapkan sanksi tersebut karena terkendala peraturan.

Kabidhumas Polda Jatim Kombespol Trunoyudo Wisnu Andiko menerangkan, polisi tidak bisa menerapkan sanksi selain sanksi dalam pasal 93 Undang-Undang Karantina dan pasal 216 KUHP. Sebab, kebijakan sanksi lainnya belum memiliki pijakan hukum.

Hanya, perwira dengan tiga melati itu menjelaskan, wacana penerapan sanksi tersebut memang sedang digaungkan. Sebab, perlu ada sanksi tegas bagi warga yang masih melanggar aturan PSBB.

”Gubernur mengatakan penundaan penerbitan SKCK dan perpanjangan SIM. Jika memang perlu, harus ada peraturan pemerintah, baik dari provinsi maupun kabupaten atau kota. Jika tidak ada, kepolisian tidak bisa menerapkannya,” tutur Trunoyudo.

Dalam satuan gugus tugas, evaluasi pada penerapan PSBB merujuk pada masih banyaknya warga yang melanggar. Berdasar data satuan lalu lintas kepolisian selama 13 hari PSBB tahap pertama, 1.522 warga dipaksa memutar balik kendaraan ke daerah asal. Itu menandakan, banyak pengendara yang belum memahami aturan PSBB.

Berbagai pelanggaran pun sering ditindaklanjuti. Misalnya pelanggaran pemudik yang secara sengaja ingin mengelabui polisi dengan menumpang kendaraan truk barang. Nah, data tersebut baru yang ada di Surabaya. ”Karena itu, ada wacana mengenai pemberian sanksi tegas dari gubernur,” ungkapnya.

Bukan hanya itu, kebijakan pemberian sanksi juga diberlakukan oleh satuan gugus tugas yang lain. Misalnya, dalam Operasi Aman Nusa II, polisi menggelar razia kerumunan di beberapa warung kopi yang masih buka. Hasilnya, ada penerapan sanksi tegas berupa penyegelan atau pemberian police line pada warung yang masih buka sampai batas waktu jam malam.

Meski demikian, lanjut Trunoyudo, bukan kepolisian yang melakukan penindakan. Melainkan satuan polisi pamong praja (satpol PP). ”Itu nanti urusan satpol PP dan pemerintah daerah. Karena penindakannya berupa perizinan. Saya nggak paham bagaimana sanksi lanjutannya. Karena bukan bagian kewenangan kepolisian,” terangnya.

Sementara itu, Dirlantas Polda Jatim Kombespol Budi Indra Dermawan menyatakan, saat ini kepolisian belum menerapkan sanksi penundaan perpanjangan SIM selama enam bulan. Sebab, tidak ada aturan untuk menerapkan sanksi tersebut. Meski demikian, hal itu bakal dikoordinasikan lebih lanjut oleh tim satuan gugus tugas Covid-19.

”Itu wacana, mungkin bisa jadi kenyataan jika memang ada aturan. Tapi, bukan kami yang membuatnya, melainkan pemerintah terkait pembuatan aturan tersebut,” ucapnya.

Sementara itu, pemkot memastikan bahwa pemberlakuan PSBB tahap kedua akan lebih ketat. Pemkot akan menggandeng kepolisian untuk penyidikan pidana. Selama ini tidak ada sanksi berarti bagi pelanggar. Kebanyakan sifatnya hanya sanksi administratif. Misalnya pemberian surat peringatan kepada pemilik usaha yang melanggar atau penyitaan meja kursi.

Nah, dalam tahap kedua nanti pihak kepolisian akan dilibatkan lebih banyak di bidang penindakan. Di peraturan gubernur dan wali kota terkait PSBB, peraturan sanksi pidana itu tidak ada. Tapi bisa dikaitkan dengan pasal 216 KUHP.

Pasal 216 KUHP ayat (1) itu menjelaskan bahwa siapa saja yang dengan sengaja tidak menuruti perintah atau permintaan yang dilakukan menurut undang-undang oleh pejabat yang tugasnya mengawasi sesuatu dapat dipidana penjara paling lama 4 bulan 2 minggu atau pidana denda paling banyak Rp 9.000.

Saksikan video menarik berikut ini:

Editor : Dhimas Ginanjar

Reporter : den/c9/ady

Alur Cerita Berita

Lihat Semua


Close Ads