alexametrics

PSBB Surabaya Raya: Melanggar Jam Malam, Tak Bisa Urus SIM dan SKCK

11 Mei 2020, 13:00:39 WIB

JawaPos.com – Pembatasan sosial berskala besar (PSBB) tahap kedua di Surabaya Raya (Surabaya, Sidoarjo, dan Gresik) yang dimulai besok (12/5) lebih ketat. Terutama dalam penindakan terhadap pelanggar aturan pembatasan. Sanksi bukan sekadar administrasi atau peringatan.

Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa menyatakan, untuk pelaksanaan PSBB tahap kedua wilayah Surabaya Raya, akan ada peningkatan sanksi yang diterapkan. Pemprov sudah berkoordinasi dengan kepolisian. Salah satunya terkait dengan pelanggaran jam malam.

Masyarakat yang melanggar jam malam akan dikenai sanksi tidak bisa memperpanjang SIM (surat izin mengemudi) selama enam bulan. Hal itu juga berlaku untuk pengurusan SKCK (surat keterangan catatan kepolisian). ’’Jadi, yang melanggar nanti tidak bisa mengurus SKCK selama enam bulan ke depan terhitung sejak tanggal pelanggaran dilakukan,’’ terang dia kemarin (10/5).

Sebagaimana diketahui, tiga daerah yang masuk wilayah Surabaya Raya memberlakukan jam malam sejak pelaksanaan PSBB tahap pertama. Selama pukul 21.00–04.00, masyarakat dilarang berkegiatan di luar rumah. Yang menjadi atensi adalah tempat-tempat nongkrong maupun minimarket yang masih buka pada jam tersebut.

Khofifah berharap masyarakat di wilayah Surabaya Raya lebih disiplin dan patuh terhadap aturan yang ditetapkan. Dengan demikian, persebaran Covid-19 bisa ditekan secara maksimal. ’’Kuncinya ada pada kesadaran masyarakat yang harus terus ditingkatkan,’’ jelas mantan menteri sosial tersebut.

Koordinator Protokol Komunikasi Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Surabaya M. Fikser menyatakan, pemerintah tidak bisa berjalan sendiri untuk menekan persebaran virus korona jenis baru. Partisipasi masyarakat sangat diperlukan. ”Yang paling penting harus mau mematuhi imbauan dari pemerintah,” tuturnya kemarin (10/5).

Pihaknya akan menjalin komunikasi lebih lanjut dengan tim gugus tugas yang lain. ”Di dalam gugus tugas ini kan ada banyak pihak. Kami tangani lintas sektor. Tentu teknisnya bakal dibicarakan bersama,” jelas kepala dinas komunikasi dan informatika (diskominfo) tersebut.

Dalam PSBB tahap kedua, kepolisian akan lebih banyak dilibatkan dalam penindakan.

Menurut Kabidhumas Polda Jatim Kombespol Trunoyudo Wisnu Andiko, polisi tidak bisa menerapkan sanksi selain pasal 93 Undang-Undang Karantina Kesehatan dan pasal 216 KUHP. Sebab, belum ada pijakan hukum atas kebijakan sanksi lainnya. ”Gubernur mengatakan penundaan penerbitan SKCK dan perpanjangan SIM. Jika memang perlu, harus ada peraturan pemerintah, baik dari provinsi maupun bupati atau wali kota,” kata dia.

Sementara itu, penerapan PSBB tahap pertama belum mampu menekan angka persebaran Covid-19 di Sidoarjo. Jumlah warga yang terpapar virus korona jenis baru justru bertambah. Itulah catatan untuk penerapan PSBB tahap kedua yang dimulai besok (12/5).

Kapolresta Sidoarjo Kombespol Sumardji menyebutkan, ada dua wilayah yang menjadi perhatian, yakni Waru dan Taman. Di dua kawasan perbatasan tersebut, jumlah warga yang positif Covid-19 melonjak. ”Target mengurangi persebaran korona meleset,” katanya kemarin (10/5).

Di Waru, misalnya, jumlah warga yang positif tertular korona mencapai 40 orang. Angka itu melampaui wilayah kota. ”Jadi, persebaran korona di Waru betul-betul menjadi momok,” tegasnya.

Kondisi itu tidak jauh berbeda dengan wilayah Taman. Angka warga yang terpapar virus SARS-CoV-2 terus bergerak. Data posko gugus tugas percepatan penanganan Covid-19 menunjukkan bahwa 22 orang positif korona.

Polresta telah melakukan penelaahan untuk PSBB tahap kedua. Sanksi di dalam Peraturan Bupati (Perbup) Nomor 32 Tahun 2020 terkait dengan penanganan korona diusulkan untuk direvisi. Namun, Sumardji belum bersedia membeberkannya. ”Kuncinya adalah ketegasan supaya ada efek jera.”

Ketegasan, kata dia, sudah membuahkan hasil. Contohnya, di wilayah kota, warga mematuhi aturan selama penerapan PSBB. Saat jam malam, jarang ada yang keluyuran. Toko, warkop, serta warung makanan pun patuh aturan. Langkah lain adalah meminta bantuan tokoh masyarakat dan pemuka agama. Polresta berharap mereka membantu keberhasilan PSBB.

Penambahan checkpoint juga diperlukan. Menurut Sumardji, masih ada jalan-jalan di Waru dan Taman yang ramai seolah tidak ada PSBB. Rencananya, polisi menggeser checkpoint di zona hijau ke wilayah Waru dan Taman.

Di Gresik, keputusan untuk memperpanjang PSBB diikuti dengan pengetatan di sejumlah checkpoint. Misalnya, saat tim gabungan melakukan razia kendaraan di checkpoint perbatasan Gresik-Lamongan kemarin (10/5). Persisnya di Jalan Raya Duduksampeyan.

MASIH MOKONG: Petugas gabungan berpatroli di wilayah hukum Manyar mengawal penerapan PSBB. (Ludry Prayoga/Jawa Pos)

Razia tersebut dipimpin langsung oleh Kapolres Gresik AKBP Kusworo Wibowo. Operasi yang dimulai pukul 15.00 itu juga melibatkan anggota BKO Satuan Brimob Polda Jatim. Semua kendaraan dari Lamongan yang hendak masuk ke Duduksampeyan diperiksa secara ketat.

Petugas gabungan sempat menghentikan dua minibus berisi rombongan tenaga kerja Indonesia (TKI) asal Malaysia yang hendak menuju Nusa Tenggara Barat (NTB). Setelah menjalani pemeriksaan intensif, termasuk pengecekan dokumen penyerta seperti surat keterangan bebas Covid-19, mereka diperbolehkan melanjutkan perjalanan.

Menurut Sahi, salah seorang TKI, dirinya sudah mendapat surat keterangan bebas Covid-19 dari Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP) Pontianak. Sahi mengaku hendak pulang ke NTB.

Sementara itu, Kapolres Gresik AKBP Kusworo Wibowo optimistis masyarakat Gresik akan mematuhi aturan selama PSBB tahap kedua. ”Saya kira, sekarang masyarakat sudah mengerti apa yang harus dilakukan. Kemudian, jam malam juga makin tertib. Hanya satu dua yang masih kucing-kucingan. Begitu tahu ada petugas, mereka tutup. Sudah kita berikan teguran,” tegasnya.

Jika masih ada yang bandel, sanksi akan dijatuhkan. ”Nanti diatur lebih dalam lagi teknisnya,’’ kata Kusworo.

PSBB Malang Raya

Usulan PSBB untuk wilayah Malang Raya sudah diajukan ke Kementerian Kesehatan. Sebagai persiapan, Pemprov Jatim akan membangun lumbung pangan di Balai Budaya Kota Malang.

Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa mengaku sedang memetakan beberapa titik yang bakal dijadikan lumbung pangan di Malang. Untuk sementara, yang sudah disepakati adalah balai budaya. ’’Kita ingin memastikan bahwa stok pangan untuk itu (menghadapi PSBB, Red) sudah siap dan sangat mencukupi,’’ ujarnya.

Namun, ada beberapa hal yang dievaluasi. Berdasar hasil survei dari lumbung pangan Surabaya, masih banyak warga yang memilih belanja offline. Padahal, pemprov sudah menyiapkan jasa antar tanpa biaya dengan jarak maksimal 20 kilometer. ’’Itu sedang kami kaji kembali, apakah jarak antar itu bisa dimaksimalkan lagi,’’ kata Khofifah.

Menurut dia, lumbung pangan itu tidak hanya dipersiapkan untuk PSBB. Tetapi juga menjadi program substitusi dari operasi pasar. ’’Karena situasi seperti ini, kami tidak mungkin melakukan operasi pasar. Jadi, kami menyiapkan lumbung pangan dengan harga barang di bawah pasaran,’’ paparnya.

Saksikan video menarik berikut ini:

 

 

Editor : Ilham Safutra

Reporter : adi/den/aph/yad/c14/c19/c10/fal

Alur Cerita Berita

Lihat Semua


Close Ads