alexametrics

PSBB Surabaya Raya Berlaku hingga Lebaran

10 Mei 2020, 09:05:50 WIB

JawaPos.com – Pembatasan sosial berskala besar (PSBB) di wilayah Surabaya Raya yang meliputi Surabaya, Sidoarjo, dan Gresik dipastikan tidak berakhir besok (11/5).

Sebab, kemarin (9/5) rapat bersama antara gubernur Jawa Timur (Jatim) dan tiga perwakilan kepala daerah tersebut menyepakati diperpanjangnya masa berlaku PSBB.

PSBB di Surabaya Raya tahap pertama berlangsung 14 hari, mulai 28 April hingga 11 Mei. Menurut Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa, kajian epidemiologis menyebutkan bahwa masa inkubasi virus korona tidak cukup 14 hari. ”Karena itu, perlu masa perpanjangan agar PSBB maksimal,” tuturnya di Gedung Negara Grahadi, Surabaya, kemarin.

Dengan kesepakatan tersebut, PSBB di Surabaya Raya berlanjut mulai 12 hingga 25 Mei mendatang. Merujuk pada kalender nasional, pembatasan untuk menekan persebaran Covid-19 itu berlaku hingga Hari Raya Idul Fitri.

Khofifah menambahkan, PSBB tahap kedua akan berbeda dengan sebelumnya. Sanksi bakal lebih tegas. Dia belum memerinci sanksi yang akan diterapkan. Hanya, beberapa sanksi akan berkaitan dengan kebutuhan administrasi masyarakat.

Sekretaris Kota Surabaya Hendro Gunawan mengatakan, diskusi dan arahan dari tim kajian epidemiologis mengerucut pada perpanjangan masa PSBB. ”Butuh waktu untuk memutus rantai persebaran virus,” ujarnya.

Sementara itu, Plt Bupati Sidoarjo Nur Ahmad Syaifuddin menjelaskan, perpanjangan PSBB di Sidoarjo disebabkan dua hal. Pertama, selama penerapan PSBB, jumlah warga yang terpapar korona tidak menurun, malah meningkat. Dari data gugus tugas Covid-19, pada hari pertama penerapan PSBB, jumlah warga yang positif korona mencapai 92 orang. Saat ini angkanya melonjak menjadi 152 orang.

Pertimbangan kedua adalah adanya temuan baru. Hasil penelitian terkini, virus SARS-CoV-2 tidak gampang mati. ”Bisa bertahan lebih dari 14 hari,” ucap pria yang akrab disapa Cak Nur itu.

Dalam rapat, kata Cak Nur, gubernur meminta tiga daerah menjalankan enam poin. Di antaranya, PSBB tahap kedua menitikberatkan pada ketegasan bagi yang melanggar aturan. Pemprov juga meminta perubahan SOP di checkpoint. Pemeriksaan harus lebih ketat. Efektivitas penyaluran bantuan juga mendapat perhatian.

PSBB Malang Raya

KESEPAKATAN BERSAMA: Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa (duduk, dua dari kanan) membahasa PSBB dengan forkopimda dari kota/kabupaten di Surabaya Raya dan Malang Raya di Gedung Negara Grahadi, Surabaya, Sabtu (9/5). (ARISKI/JAWA POS)

Pemprov Jatim akan mengusulkan pelaksanaan PSBB di wilayah Malang Raya ke Kementerian Kesehatan (Kemenkes). Hal itu berdasar masukan tim kajian epidemiologis yang memberikan rekomendasi bahwa Malang Raya layak memberlakukan PSBB.

Rapat bersama gubernur Jatim dengan forkopimda dari Kota Malang, Kota Batu, dan Kabupaten Malang berlangsung pukul 11.00 kemarin. Rekomendasi kelayakan PSBB dikupas tim kajian epidemiologis. Tim tersebut dipimpin Dr dr Windhu Purnomo, pakar epidemiologi dari Universitas Airlangga.

Windhu menyebutkan, ada tujuh parameter yang menjadi penentu daerah dinyatakan layak PSBB. Antara lain pertambahan kasus, jumlah kematian, dan perbandingan jumlah kasus dengan jumlah penduduk. ”Masing-masing parameter itu memiliki skor,” kata dia. Selanjutnya, skor tujuh parameter tersebut akan dihitung. Posisi Malang Raya mencapai angka 10. Jumlah itu tergolong rawan.

Setelah mendengar penjelasan kajian tersebut, ketiga daerah sepakat untuk menerapkan PSBB. ”Mereka sudah sepakat menerapkan PSBB,” kata Khofifah. Pemprov kini menunggu penyelesaian lampiran-lampiran yang akan disertakan pada usulan PSBB ke Kemenkes.

Ada tahapan yang akan dilewati setelah usulan tersebut diterima. Yakni pembuatan peraturan gubernur, keputusan gubernur, dan peraturan bupati/peraturan wali kota. Aturan tersebut akan disinkronkan sehingga pelaksanaan di lapangan selaras. Mengacu sinkronisasi aturan PSBB Surabaya Raya, dibutuhkan waktu sepekan sejak usulan itu disetujui Kemenkes. Apabila persetujuan dari Kemenkes turun dalam rentang sepekan ke depan, terbuka kemungkinan PSBB Malang Raya berlaku sebelum Lebaran.

Bupati Malang Sanusi mengatakan, awalnya Malang sudah mengusulkan PSBB. Namun belum memenuhi syarat berdasar kajian epidemiologis. Perkembangan terakhir, kondisi di Malang Raya makin parah. ”Kami sudah siapkan penanganan dampak sosialnya,” ucap dia.

Wali Kota Malang Sutiaji menambahkan, sejak awal penanganan wabah korona di Kota Malang sudah sesuai aturan PSBB. Karena itu, dia tidak mempermasalahkan ketika PSBB akan diberlakukan di wilayahnya.

Hal yang sama disampaikan Wali Kota Batu Dewanti Rumpoko. Dia menegaskan bahwa PSBB hanya pembatasan. Pedagang di pasar tetap bisa berjualan. ”Tapi, mereka harus disiplin mematuhi standar yang ditetapkan,” tuturnya.

Survei PSBB

Kemarin Lingkaran Survei Indonesia (LSI) menyampaikan hasil survei mengenai PSBB. Hasilnya, di antara 18 daerah yang disurvei, termasuk Surabaya, tidak ada satu pun yang bisa dikatakan sukses besar. Sebab, masih banyak pelanggaran yang dilakukan masyarakat terhadap kebijakan tersebut.

Survei tim LSI mengategorisasi penerapan PSBB dalam empat tipologi. Yakni, tipologi A untuk istimewa, B untuk baik, C untuk cukup, dan D untuk penerapan yang kurang. ’’Belum ada satu pun wilayah yang saat ini menerapkan PSBB masuk dalam tipologi A,’’ ungkap pendiri LSI Denny J.A. kemarin.

Paling tinggi, saat ini ada 4 di antara 18 daerah survei yang masuk tipologi B. Yakni, DKI Jakarta, Kota Bogor, Kabupaten Bogor, dan Kabupaten Bandung Barat. Empat daerah itu mengalami penurunan kasus secara gradual, tapi tidak drastis.

Di kategori C yang penambahan kasusnya cenderung turun tetapi belum konsisten alias terkadang masih naik, ada lima wilayah. Yakni, Kota Bandung, Kabupaten Bandung, Kabupaten Sumedang, Kota Tangerang Selatan, dan Kabupaten Tangerang. Sementara itu, Kota Surabaya masuk kategori D. Yakni, wilayah yang grafis kasusnya belum berubah jika dibandingkan dengan masa sebelum PSBB. Bahkan, cenderung naik di beberapa waktu tertentu. Selain Surabaya, ada Provinsi Sumbar, Kota Depok, Kota Bekasi, Kabupaten Bekasi, Kota Cimahi, Kota Pekanbaru, Kota Banjarmasin, dan Kota Tangerang.

Ada beberapa hal yang membuat PSBB tidak bisa berjalan maksimal. Problem utama di daerah adalah pelanggaran dalam hal kegiatan keagamaan dan kegiatan di tempat umum. Belum lagi pasar tradisional yang pengunjungnya masih berjubel.

Sementara itu, pemerintah menekankan bahwa penurunan kurva kasus infeksi korona hanya bisa terjadi jika masyarakat tetap disiplin dalam menjalankan protokol kesehatan.

Saksikan video menarik berikut ini:

 

 

Editor : Ilham Safutra

Reporter : riq/aph/byu/tau/c9/c10/fal

Alur Cerita Berita

Lihat Semua


Close Ads