alexametrics

Pemkot Surabaya Tegakkan Protokol Kesehatan, Denda Buat Efek Jera

10 Januari 2021, 13:26:38 WIB

Pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) berlaku mulai besok (11/1). Namun, Pemkot Surabaya sudah lebih dulu membuat regulasi untuk menekan angka persebaran Covid-19.

PEMBERLAKUAN Peraturan Wali Kota (Perwali) Nomor 67 Tahun 2020 sempat menuai pro dan kontra. Ada yang setuju. Tidak sedikit pula yang menolaknya. Sebab, di dalam aturan yang mulai berlaku 22 Desember 2020 itu, tercantum sanksi denda bagi para pelanggar. Baik perorangan maupun pelaku usaha.

Plt Wali Kota Surabaya Whisnu Sakti Buana mengatakan, perwali tersebut muncul bukan tanpa dasar. Kebijakan yang diambil pada masa Wali Kota Tri Rismaharini itu diputuskan melalui tahapan yang panjang. ”Kita melakukan kajian yang mendalam sebelum membuat kebijakan dan memberlakukannya,” ujar dia kemarin (9/1).

Sejatinya kondisi Covid-19 di Surabaya sudah cukup bagus menjelang Desember 2020. Namun, di pengujung tahun, jumlah penderita tiba-tiba melonjak. Rumah sakit kewalahan. Untungnya, tingkat kesembuhan juga tinggi dibanding penderita baru yang terkonfirmasi positif.

Kondisi tersebut tentu menjadi perhatian pemerintah. Berdasar hasil evaluasi dan kajian satuan tugas (satgas) Covid-19, salah satu penyebab meningkatnya jumlah penderita adalah tingkat kepatuhan dan kesadaran masyarakat yang masih rendah. Masih banyak juga pelaku usaha yang mengabaikan protokol kesehatan (prokes).

Karena itu, tim satgas bersama OPD (organisasi perangkat daerah) terkait merapatkan kondisi tersebut. Pasal demi pasal disusun untuk merampungkan regulasi yang berujung pada Perwali 67/2020 itu. ”Jadi, ini tidak ujug-ujug muncul. Prosesnya panjang sebelum akhirnya diundang-undangkan,” kata Whisnu.

Khusus untuk poin denda, wakil ketua DPD PDIP Jatim tersebut menegaskan bahwa itu merupakan bentuk keseriusan pemerintah dalam menegakkan disiplin prokes. Pemerintah tidak ingin ada masyarakat yang membayar denda. Karena itu, jangan sampai ada yang melanggar aturan pencegahan Covid-19 yang sudah ditetapkan pemerintah.

Menurut Whisnu, mematuhi prokes sejatinya bukan hal sulit. Hanya, masih banyak yang merasa tidak terbiasa atau tidak nyaman. Jika sudah menjadi kebiasaan, hal itu tidak akan sulit. ”Minimal pakai masker. Daripada bayar denda? Kita juga tidak ingin membebani masyarakat dengan denda. Karena itu, harapannya tidak ada warga yang melanggar,” tuturnya.

Sanksi denda juga berlaku bagi para pelaku usaha yang melanggar prokes. Dari hasil evaluasi, banyak pelaku usaha yang tidak patuh terhadap aturan prokes. Misalnya tempat makan atau kafe. Memang tempat duduknya sudah diberi tanda silang. Namun, faktanya tetap saja tempat duduk tersebut dipakai.

Di dalam Perwali 67/2020, sanksi denda bagi para pelaku usaha yang melanggar prokes dibagi menjadi empat kategori, yakni usaha mikro, kecil, menengah, dan besar. Nominal yang dikenakan mulai Rp 500 ribu sampai Rp 25 juta.

Baca Juga: Kopaska Temukan Pecahan Pesawat Sriwijaya Air di Kedalaman 23 Meter

Whisnu kembali menegaskan bahwa tujuan utamanya tetap memberikan efek jera. Harapannya, para pelaku usaha membantu pemerintah dalam memerangi virus korona yang tak kunjung hilang. ”Kami sudah berupaya maksimal. Namun, apa yang sudah kami lakukan tentu tidak akan maksimal tanpa dukungan dari semua pihak. Jadi, sekali lagi kami berharap tidak ada yang kena denda dengan mematuhi aturan yang sudah ditetapkan,” tuturnya.

ASAL PATUH, BUKAN BEBAN

Nominal denda bagi para pelanggar prokes

– Denda perorangan: Rp 150 ribu

– Usaha mikro: Rp 500 ribu

– Usaha kecil: Rp 1 juta

– Usaha menegah: Rp 5 juta

– Usaha besar: Rp 25 juta

Kriteria usaha mikro, kecil, menengah, dan besar

– Usaha mikro: Kekayaan bersih usaha Rp 50 juta dengan tingkat penjualan tahunan Rp 300 juta

– Usaha kecil: Kekayaan bersih usaha Rp 50 juta–Rp 500 juta dengan penjualan tahunan Rp 300 juta–Rp 2,5 miliar

– Usaha menengah: Kekayaan bersih usaha Rp 500 juta–Rp 10 miliar dengan penjualan tahunan Rp 2,5 miliar–Rp 50 miliar

– Usaha besar: Kekayaan bersih usaha Rp 10 miliar dengan penjualan tahunan di atas Rp 50 miliar

Sumber: Perwali 67/2020

Saksikan video menarik berikut ini:

Editor : Dhimas Ginanjar

Reporter : adi/c9/ady

Saksikan video menarik berikut ini:




Close Ads