alexametrics

Solusi Mendapat Layanan Kesehatan bagi Warga Miskin: Segera Daftar MBR

9 Oktober 2019, 16:16:22 WIB

JawaPos.com – Warga yang selama ini menjadi peserta Jaminan Kesehatan Nasional-kartu Indonesia sehat (JKN-KIS) kategori penerima bantuan iuran (PBI) perlu mengecek status kepesertaannya. Terutama yang dibiayai dari APBD Kota Surabaya. Sebab, sejauh ini pemkot sudah menonaktifkan 100.157 peserta karena dianggap sudah lepas dari kategori masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Bila masih ingin masuk kategori MBR, warga bisa segera mengajukan diri ke pemkot melalui kelurahan. Sebab, data MBR memang bisa berubah setiap saat bergantung hasil verifikasi dan validasi. Sementara itu, pendaftaran peserta JKN-KIS kategori PBI yang dibiayai Pemkot Surabaya dibatasi tanggal 20 tiap bulan.

Kepala Dinas Kesehatan Surabaya Febria Rachmanita menjelaskan bahwa pengecekan kepesertaan itu cukup mudah. Salah satunya melalui aplikasi mobile JKN. Tinggal mengetik nama dan nomor peserta, langsung terlihat warga tersebut masih tercatat sebagai peserta PBI atau tidak. ”Mengecek ke puskesmas juga bisa,” ungkap pejabat yang akrab disapa Feni itu.

Dalam sepekan terakhir, memang ada gejolak warga yang kebingungan karena tidak bisa berobat dengan menggunakan kartu JKN-KIS kategori PBI. Bukan hanya yang dibiayai APBD, melainkan juga yang didanai APBN. Mereka mengeluh karena kepesertaan dinonaktifkan. Warga yang tak mendapatkan sosialisasi terkait penonaktifan status tersebut merasa dirugikan. Terutama mereka yang harus berobat secara berkala. Misalnya, pasien cuci darah.

Setelah sepekan persoalan itu muncul di permukaan, pemkot pun memberikan solusi jangka pendek dengan penerbitan surat keterangan miskin (SKM). Berbekal surat tersebut, asalkan warga Surabaya, biaya pengobatannya ditanggung Pemkot Surabaya. Feni mengungkapkan, pada 1–5 Oktober sudah ada 135 SKM yang diterbitkan.

”Pelayanan kesehatan tidak akan terganggu. Mereka yang tak mampu bisa langsung ke puskesmas ketika sakit. Tapi, kalau tidak sakit, bisa ke kelurahan untuk didaftarkan PBI,” ungkap Feni.

Penentuan seseorang layak masuk kategori PBI memang tidak hanya melibatkan dinas kesehatan, tapi juga dinas sosial. Sebab, dinas itulah yang mendata seseorang masuk kategori MBR atau tidak. Dinsos memiliki sekitar 130 petugas survei. Namun, mereka juga mendapatkan tugas untuk memverifikasi ulang data 799.540 MBR.

Mekanisme berbeda diterapkan untuk PBI yang didanai APBN. Ada tim khusus dari Kementerian Sosial yang diterjunkan untuk mendanai PBI tersebut. Feni mengakui bahwa 100.157 orang yang dikeluarkan dari daftar PBI itu memang berasal dari hasil survei dinsos. Jumlah tersebut sangat mungkin bertambah, tapi tentu juga bergantung pada hasil survei. ”Sampai Oktober ini peserta PBI 448 ribu. September sekitar 570 ribu. Bisa berkurang lagi kalau saat disurvei nanti ternyata orang mampu,” imbuh dia.

Tiap bulan Pemkot Surabaya harus mengeluarkan anggaran sekitar Rp 50 miliar untuk membiayai peserta PBI. Iuran saat ini untuk peserta PBI yang ditanggung pemkot Rp 23 ribu per orang per bulan. Wacana menaikkan iuran BPJS Kesehatan tentu akan membuat dana pemerintah yang dikucurkan lebih besar.

Kepala Bappeko Surabaya Eri Cahyadi menuturkan, pemkot tidak akan membiarkan warga miskin tak mendapatkan akses pelayanan kesehatan. Tapi, mereka juga harus terikat dengan berbagai aturan. Misalnya, orang tersebut harus ber-KTP Surabaya. ”Kalau bukan orang Surabaya, nanti kami malah keliru,” jelasnya

Pasien Bisa Dilayani sembari Lengkapi Persyaratan

Surat keterangan miskin (SKM) yang sudah diterbitkan dan dilegalisasi kelurahan tidak hanya bisa digunakan warga untuk berobat di rumah sakit (RS) pemerintah. Tetapi juga bisa dipakai pasien yang periksa ke RS swasta.

Salah satunya RSI Jemursari. Pihak rumah sakit menegaskan bahwa warga yang terimbas penonaktifan Jaminan Kesehatan Nasional-kartu Indonesia sehat (JKN-KIS) akan dilayani sebagaimana pasien pada umumnya. Tentu dengan syarat membawa SKM yang sudah dilegalisir lurah. Juga, lampiran penunjang seperti fotokopi kartu keluarga (KK) yang sudah dilegalisir, fotokopi kartu keluarga (KK), dan surat rujukan dari puskesmas. Masing-masing tiga lembar.

Kendala yang kerap muncul, pasien SKM datang ke RS dengan persyaratan yang tidak sesuai. Ada saja berkas yang tidak dilampirkan. Selain itu, salah satu berkas kadang tidak sesuai dengan syarat yang diterapkan ’’Misalnya, yang pernah terjadi belum lama ini, pasien cuci darah membawa SKM yang format rujukan puskesmasnya tidak sesuai. Juga, tidak ada legalisir resminya,’’ ujar Kabid Asuransi RSI Jemursari Kinanti Setyastuti.

Petugas rumah sakit lantas meminta pihak keluarga kembali ke puskesmas untuk meminta stempel legalisir. Meski begitu, bukan berarti pasien yang berkasnya kurang lengkap atau tidak sesuai langsung dipulangkan begitu saja. ’’Tetap dilakukan tindakan. Misalnya, harus cuci darah, bisa masuk di gelombang dua sekitar jam 11 siang. Kami rawat sembari menunggu pihak keluarga segera melengkapi berkas SKM dan kembali ke RS,’’ paparnya.

Kinanti menuturkan, pekan lalu atau pada hari-hari awal penonaktifan BPJS PBI, pihaknya memberikan solusi kepada pasien. Yakni, beralih ke BPJS mandiri dengan mengurus pengalihan itu ke dinkes atau pergi ke kelurahan untuk mengurus SKM. Untuk opsi kedua, pengurusannya sangat mungkin lama dan berhari-hari alias ribet.

’’Kalau dari kami, selama berkasnya lengkap, langsung dilayani. Tidak menunda,’’ jelasnya. Humas RSI Jemursari Agustina Ekawati menerangkan, untuk pasien rawat inap, ketentuannya malah diberi kelonggaran sampai 3 x 24 jam untuk melengkapi berkas yang kurang.

Sementara itu, RS swasta lain yang juga menerima pasien yang membawa SKM adalah RS PHC. Meski kepesertaannya sudah terputus, pihak rumah sakit tidak menolak warga yang membutuhkan pengobatan. Hanya, pihak RS menekankan agar pemerintah bisa melibatkan rumah sakit swasta.

Direktur Utama PT PHC Group Agus Akhmadi menuturkan, pasien SKM tetap diterima dan tidak bayar. Terkait hal itu, Agus menjelaskan bahwa sekitar 50–60 persen kunjungan ke RS PHC merupakan pasien BPJS. Mereka datang dengan penyakit-penyakit kronis yang membutuhkan biaya besar. Misalnya, cuci darah, jantung, dan kanker. ’’Selain itu, rawat inap paling penuh di sini kelas tiga dari peserta PBI,’’ tuturnya.

Lalu, apakah tidak khawatir pengajuan klaimnya sulit jika pasien diterima dan diobati? Agus mengatakan akan mengajukan ke pemkot. ’’Diubernya ke pemkot. Karena itu, saran saya, rumah sakit dikumpulkan melalui Persi (Persatuan Rumah Sakit Indonesia),’’ tuturnya.

Sejauh ini, kata Agus, belum ada pasien yang membawa SKM. Jika ada yang datang membawa SKM, pihaknya tidak menolak.

Editor : Dhimas Ginanjar

Reporter : hay/puj/jun/git/c7/c15/git



Close Ads