alexametrics

33.603 Pekerja Surabaya Dapat Bantuan Subsidi Upah Rp 1 Juta

9 September 2021, 13:13:31 WIB

JawaPos.com – Ribuan pekerja di Surabaya sudah menikmati bantuan subsidi upah (BSU). Hingga Rabu (8/9), sebanyak 33.603 pekerja di Kota Pahlawan sudah menerima transfer dana. BSU dicairkan sekaligus sebesar Rp 1 juta. Pencairan melalui rekening pekerja masing-masing.

’’Ini pencairan batch pertama,’’ kata Deputi Direktur Wilayah BPJS Ketenagakerjaan Jatim Deny Yusyulian kepada Jawa Pos kemarin.

Dia menjelaskan, bakal ada pencairan tahap berikutnya. Yaitu, pencairan sampai batch kelima pada Oktober. Dengan begitu, jumlah pekerja yang menerima BSU akan semakin banyak.

Saat ini masih dilakukan verifikasi data tenaga kerja kandidat penerima BSU. Proses verifikasi dilakukan secara cermat agar tepat sasaran. Verifikasi meliputi nama perusahaan tempat bekerja, nomor induk kependudukan (NIK), tempat tanggal lahir, nomor ponsel, hingga nama ibu kandung yang bersangkutan. ’’Masih proses verifikasi untuk batch berikutnya,’’ papar Deny.

Wilayah Jatim, sambung dia, mendapat alokasi 821.570 pekerja. Dia memastikan bahwa pekerja di Kota Surabaya paling banyak terdata sebagai calon penerima BSU. Itu disebabkan di Kota Pahlawan paling banyak jumlah perusahaan dan industrinya.

Data terakhir yang dilansir BPJS Ketenagakerjaan Jatim menyebutkan, total sudah ada 113.668 pekerja se-Jatim yang menerima BSU. Mayoritas penerima adalah pekerja Surabaya. Yaitu, 33.603 pekerja.

Selain Surabaya, daerah lain yang penerima BSU-nya cukup banyak adalah Sidoarjo, Gresik, Pasuruan, dan Mojokerto. Di daerah-daerah tersebut memang tersebar banyak perusahaan dan industri berskala besar dan sedang.

Deny menjelaskan, kriteria penerima BSU pada 2021 tertuang dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) Nomor 16 Tahun 2021. Selain WNI, syarat calon penerima dana BSU, antara lain, harus memiliki upah di bawah Rp 3,5 juta. Kemudian berada atau bekerja di wilayah PPKM level 3 dan PPKM level 4.

Yang bersangkutan juga bukan penerima bantuan sosial (bansos) lain dari pemerintah. Misalnya, kartu prakerja, program keluarga harapan (PKH), dan bantuan produktif usaha mikro (BPUM). ’’Wajib memenuhi semua persyaratan itu. Makanya, kami verifikasi,’’ imbuhnya.

Deny mengingatkan perusahaan pemberi kerja untuk tertib kepesertaan Jamsostek. Juga selalu menjaga validitas data. Para pekerja pun harus memastikan telah mendapat perlindungan BPJamsostek.

Editor : Dhimas Ginanjar

Reporter : mar/c7/git

Saksikan video menarik berikut ini: