alexametrics

Pos Penjagaan PSBB Surabaya Longgar Bikin Tren Kasus Positif tak Turun

9 Mei 2020, 17:48:18 WIB

JawaPos.com – Pelaksanaan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) di Kota Surabaya menjadi sorotan. Sebab, selama 12 hari terakhir jumlah kasus positif belum menunjukkan tren menurun. Hal itu menjadi perhatian banyak pihak.

Bukan hanya pemerintah provinsi, dewan pun meminta penjagaan di pos perbatasan diperketat.

Berdasar hasil evaluasi pelaksanaan PSBB di tiga daerah, kondisi persebaran Covid-19 di Surabaya masih dinilai mengkhawatirkan. Berbeda dengan Kabupaten Gresik dan Sidoarjo. Tren penambahan jumlah penderita baru mulai landai. Jumlahnya tidak signifikan.

Berdasar pengamatan Jawa Pos selama lima hari terakhir, penjagaan di beberapa pos perbatasan memang masih longgar. Posko PSBB di Osowilangun misalnya. Kemarin (8/5) pemeriksaan hanya berlangsung pagi. Pukul 09.00 ke atas, petugas sudah bersantai. Pengendara roda dua yang berboncengan dibiarkan melintas tanpa diperiksa.

Kondisi serupa terlihat di posko PSBB bundaran Waru-Jalan Ahmad Yani. Penjagaan di pos tersebut sejatinya sudah cukup bagus. Bahkan, Rabu (6/5) petugas mendapati satu orang positif asal Tulungagung yang berkeliaran dan hendak masuk ke Surabaya. Sayang, di jam-jam tertentu penjagaan posko tersebut juga longgar. Penjagaan tidak seketat pagi dan sore.

Selain itu, masih ada titik yang menjadi ”jalan tikus” bagi para pengendara yang ingin masik Surabaya tanpa pemeriksaan. Di perbatasan Sidoarjo-Surabaya, tepatnya di perbatasan Jambangan-Sepanjang, Kecamatan Taman, Sidoarjo, pengguna jalan bebas keluar-masuk. Tidak ada posko pemeriksaan di titik tersebut.

Ketua Pelaksana Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Surabaya Eddy Christijanto memastikan akan melakukan evaluasi dalam waktu dekat. Namun, hingga kini belum ada perubahan atas longgarnya PSBB yang sudah berlangsung selama lima hari terakhir. ”Nanti pasti kami evaluasi. Kami setiap hari ada evaluasi,” ucapnya.

Eddy menyatakan, jumlah petugas gabungan sejatinya sudah cukup. Ada rolling supaya petugas bisa bergantian beristirahat. Sebab, pemeriksaan sejatinya harus dilakukan selama 24 jam. Tujuannya, meminimalkan potensi ODP (orang dalam pemantauan) atau bahkan OTG (orang tanpa gejala) yang masuk ke wilayah Surabaya.

Di sisi lain, anggota Komisi A DPRD Surabaya Mochamad Machmud menilai evaluasi pelaksanaan PSBB harus ditindaklanjuti dengan aksi yang lebih nyata. Kondisi yang longgar selama lima hari sejatinya sudah terlalu lama dibiarkan. ”Itu kan ada evaluasi harian. Seharusnya tidak dibiarkan berlarut-larut seperti ini,” katanya.

Sebab, menurut Machmud, kondisi Surabaya sedang menjadi sorotan nasional. Kemarin tiga jenderal dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) diutus Presiden Joko Widodo untuk melihat langsung pelaksanaan PSBB di Surabaya. ”Artinya, kondisi seperti itu sudah menjadi perhatian serius,” ucapnya.

Politikus Demokrat itu menuturkan, PSBB harus bisa memberikan dampak positif terkait dengan tren persebaran virus korona. Minimal, tren persebaran atau penularannya menurun. Hal itu bisa dibuktikan melalui data penambahan PDP (pasien dalam pengawasan) dan yang terkonfirmasi positif.

Jika dua kategori itu masih menunjukkan peningkatan, apalagi angkanya signifikan, pelaksanaan PSBB bisa dianggap gagal. ”Untuk apa PSBB kalau hasilnya seperti ini? Rakyat sudah menderita. Banyak pabrik dan kantor tutup, karyawan sengsara, tidak sedikit yang di-PHK (pemutusan hubungan kerja, Red). Tapi, virusnya tidak menurun. Itu berarti kan ada yang salah,” paparnya.

Karena itu, diperlukan evaluasi secara komprehensif. Machmud tidak berharap PSBB diperpanjang. Namun, harus ada solusi yang konkret atas kondisi saat ini. ”Sekarang memang situasinya serba-tidak pasti. Tapi, minimal pemerintah bisa memberi kepastian. Misalnya, bantuan ya harus segera diserahkan. Kalau memang ada pengadaan sembako, ya dipakai anggarannya. Ini yang dibagikan kan baru sembako hasil bantuan pihak ketiga,” tuturnya.

Wakil Ketua DPRD Surabaya A.H. Tony menilai sinergi antara pemerintah kota dan provinsi maupun pusat harus sejalan. Sebab, PSBB bukanlah keputusan atau kebijakan politik. Penerapannya dilakukan berdasar kajian epidemiologi yang jelas. ”Jadi, jangan dibenturkan. Yang harus dipikirkan ini kepentingan rakyat. Ayo bareng-bareng melawan pandemi ini,” ucapnya.

Toni mengakui bahwa pihaknya sempat melakukan sidak ke beberapa titik. Salah satunya exit toll Margomulyo. Di titik tersebut, tidak ada posko PSBB maupun petugas yang berjaga. Selain itu, dia melihat, masih banyak warung kopi di Jemursari dan Wonocolo yang ramai pengunjung. ”Nah, yang seperti ini seharusnya menjadi perhatian serius. Bagaimana penderita bisa turun kalau penanganan atau pelaksanaan PSBB tidak serius?” ucap dia.

Dia mengatakan, keberhasilan PSBB memang tidak hanya bergantung kepada pemerintah. Masyarakat justru harus mengambil peran lebih. Yakni, mematuhi protokol kesehatan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. ”Itu kuncinya. Batasi diri untuk tidak keluar rumah. Batasi jarak aman ketika kontak dengan orang lain. Kalau semua itu dipatuhi, tren jumlah penderita pasti menurun,” jelasnya. 

Saksikan video menarik berikut ini:

Editor : Dhimas Ginanjar

Reporter : adi/c11/ady

Alur Cerita Berita

Lihat Semua


Close Ads