alexametrics

Bupati Gresik Sambari: Semua Perusahaan Wajib Rapid Test Mandiri

9 Mei 2020, 19:19:40 WIB

JawaPos.com – Grafik kasus Covid-19 di Gresik memang jauh lebih landai jika dibandingkan dengan kota tetangga. Baik Kota Surabaya, Sidoarjo, maupun Lamongan. Namun, Bupati Sambari Halim Radianto tidak ingin lengah. Jumat (8/5) dia mengumpulkan seluruh wakil perusahaan. Terutama perusahaan dengan jumlah tenaga kerja yang besar.

Di wilayah Gresik, ada puluhan perusahaan berskala besar. Jumlah karyawan mereka pun ratusan bahkan ribuan orang. Nah, kemarin yang diundang ke kantor bupati hanya perwakilan 16 perusahaan. Rata-rata perusahaan itu memang mempekerjakan banyak karyawan.

Sambari tidak ingin perusahaan di Gresik kecolongan terkait dengan kasus Covid-19. Tindakan itu belajar dari kondisi salah satu perusahaan di Kota Surabaya. Yang dimaksud bupati tidak lain industri rokok Sampoerna. ”Hanya karena satu orang yang terkonfirmasi positif sampai menular kepada banyak karyawan lain,” jelasnya.

Tidak hanya berdampak pada aspek sosial. Dampak lainnya, perusahaan yang bersangkutan harus ditutup untuk keselamatan bersama. Nah, Sambari tidak ingin hal serupa terjadi di Gresik. Karena itu, pihaknya meminta seluruh perusahaan di wilayahnya untuk mengadakan rapid test mandiri bagi para tenaga kerja. ”Jangankan perusahaan, pasar sekalipun kalau sudah terkonfirmasi positif pasti akan kami tutup,” tegas alumnus program doktoral Unair itu.

Keinginan Sambari untuk melaksanakan rapid test bagi karyawan perusahaan tersebut mendapat respons positif. Hampir semua perusahaan menyatakan siap dan segera berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan (Dinkes) Gresik. Bahkan, PT Petrokimia Gresik telah lebih dulu start dengan melakukan rapid test kepada 91 persen karyawan.

Demikian juga PT Wilmar Nabati Indonesia. Perusahaan pengolahan kelapa sawit tersebut mengaku sudah melaksanakan rapid test kepada 30 persen karyawan. PT KAS, Garuda Food, dan PT Smelting juga menyatakan siap melaksanakan rapid test.

Sebelumnya, Pemkab Gresik melalui surat yang ditandatangani Wabup M. Qosim juga sudah menyebarkan imbauan kepada seluruh perusahaan. Salah satu isinya meminta seluruh perusahaan mengadakan rapid test bagi para pegawai atau karyawan. Dengan demikian, persebaran virus korona baru bisa diantisipasi sejak dini. Tidak sampai menyebar ke mana-mana.

Kasubbaghumas Pemkab Gresik Reza Pahlevi menjelaskan, tidak ada batas waktu pelaksanaan rapid test mandiri di perusahaan-perusahaan tersebut. Yang jelas, lebih cepat tentu lebih baik. Dia mengatakan, tindakan itu juga merupakan salah bentuk tanggung jawab perusahaan kepada para karyawan. ”Kalau sampai kebobolan, ada sanksi tegas, bahkan sampai pencabutan izin usaha,” terangnya.

Meskipun demikian, lanjut Reza, perusahaan bisa melakukan rapid test mandiri secara berkala. Misalnya, rapid test dilakukan secara bergantian agar tidak mengganggu aktivitas produksi. ”Pelaksanaan rapid test mandiri tersebut akan dikawal langsung oleh tim gugus tugas. Misalnya ada temuan terpapar, protokol Covid-19 pun langsung diterapkan,” jelasnya.

Sementara itu, terkait dengan update persebaran kasus Covid-19 di Gresik, kemarin (8/5) kembali ada kabar menggembirakan. Dua pasien positif telah dinyatakan sembuh. Mereka adalah warga Desa Purwodadi, Sidayu, dan warga Dusun Medangan, Desa Metatu, Benjeng. ”Meski sembuh, pemantauan tetap dilakukan sesuai protokol,” kata drg Syaifuddin Ghozali, juru bicara Gugus Tugas Covid-19 Gresik.

Hingga kemarin, jumlah pasien positif tetap tidak berubah jika dibandingkan dengan sehari sebelumnya. Total, ada 37 pasien. Perinciannya, 10 pasien sembuh, 21 pasien dalam perawatan, dan 6 lainnya meninggal. Namun, di sisi lain, kabar duka juga kembali datang. Dua pasien dalam pengawasan (PDP) meninggal dunia. Mereka berasal dari Desa Boteng, Menganti, dan Desa Pekelingan, Gresik. ”Status keduanya masih PDP karena hasil tes swab belum keluar,” ujarnya. 

Dewan Minta Evaluasi Pelaksanaan PSBB

Masa pelaksanaan PSBB dua hari lagi berakhir. PSBB diberlakukan sejak 28 Maret lalu dan bakal berakhir lusa (11/5). Selama penerapan PSBB, petugas memang telah bekerja all-out. Mulai bekerja di sejumlah dapur umum, bertugas di checkpoint, hingga melakukan razia berskala besar. Namun, titik-titik kerumunan masih dijumpai di sejumlah lokasi. Khususnya saat menjelang berbuka puasa. Selain itu, masih ada sebagian warga yang nongkrong saat jam malam.

Evaluasi lain terkait dengan lambannya distribusi bantuan. Terutama bantuan langsung tunai (BLT) dana desa dan jaring pengaman sosial (JPS). BLT dana desa, misalnya. Meski bupati sudah menginstruksikan kepada pemerintah desa untuk mencairkan dana itu, toh masih sangat banyak desa yang bergeming. Dari 330 desa se-Kabupaten Gresik, yang patuh menyalurkan BLT bisa dihitung dengan jari. Sedangkan untuk JPS, masih ribut soal pendataan calon penerima.

Wakil Ketua Komisi IV DPRD Gresik Muhammad mengapresiasi semua jajaran yang selama dua bulan ini bekerja dalam penanganan pandemi Covid-19. Namun, selama penerapan PSBB, di lapangan masih kerap dijumpai kucing-kucingan antara warga dan aparat penegak hukum. ”Kasus positif masih berpeluang terjadi. Jika dirata-rata, setiap hari bertambah satu. Perlahan namun pasti,” ujarnya.

Dia menegaskan, untuk menekan angka persebaran Covid-19, memang salah satu caranya adalah menindak tegas para pelanggar sesuai Perbup Nomor 12 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan PSBB di Gresik. ”Nah, ini perlu jadi evaluasi bersama, apakah langkah yang dilakukan selama ini sudah efektif. Jika belum efektif, mau tidak mau PSBB pasti diperpanjang karena hasilnya belum signifikan,” jelasnya.

Muhammad berharap tim gugus tugas yang juga beranggota aparat penegak hukum ke depan mempertegas upaya-upaya pencegahan. Dengan demikian, ada efek jera. Masyarakat akan berpikir ulang kalau melanggar aturan dalam PSBB. ”Tempat yang berpotensi menjadikan kerumunan harus ditutup. Karena itu sudah dijamin undang-undang dalam situasi darurat seperti sekarang,” ungkapnya.

Wakil Ketua Komisi I DPRD Gresik Syaikhu Busiri mengatakan, pihaknya juga berharap kecamatan proaktif dalam persoalan pendataan warga terdampak. Misalnya, melakukan supervisi intensif dalam pendataan calon penerima bantuan. Mereka harus all-out berkoordinasi dengan desa. Sebab, bupati sudah menginstruksikan agar bantuan itu cepat sampai. ”Ini PSBB sudah mau berakhir, tetapi bantuan belum semua tersalurkan,” ungkapnya.

Dihubungi secara terpisah, Bupati Sambari Halim Radianto menyatakan, pemkab belum bisa menentukan apakah perlu dilakukan perpanjangan penerapan PSBB di Gresik. ”Karena PSBB tersebut inisiasi dari provinsi, keputusannya nanti dibahas bersama tiga daerah lain,” jelasnya.

Saksikan video menarik berikut ini:

Editor : Dhimas Ginanjar

Reporter : yog/c11/hud

Alur Cerita Berita

Lihat Semua


Close Ads