alexametrics

APBD Sidoarjo untuk Tangani Covid-19 Tersedot Rp 671 Miliar

9 Mei 2020, 03:30:14 WIB

JawaPos.com ‒ Bagaimana nasib program-program pembangunan di Sidoarjo? Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengalokasikan anggaran yang signifikan untuk penanganan pandemi Covid-19. Sidoarjo menyiapkan Rp 671 miliar. Beragam program terancam.

Saat ini anggaran penanganan Covid-19 di Sidoarjo baru sekitar Rp 114 miliar. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Sidoarjo pun memfokuskan kembali (refocusing) anggaran untuk penambahan kebutuhan itu.

Awalnya, tambahan yang disiapkan Rp 406 miliar. Lantas, total jumlahnya menjadi Rp 520 miliar. ”Lalu, kami refocusing lagi. Ada tambahan Rp 151 miliar,” kata Kepala Bappeda Heri Soesanto kemarin. Jadi, total untuk penanggulangan Covid-19 mencapai Rp 671 miliar.

Ketua Gugus Tugas Penanganan Covid-19 Nur Achmad Syaifudin mengatakan, penambahan anggaran tersebut berdasar arahan Kemenkeu. ”Daerah diminta mengurangi belanja modal, barang, dan jasa sampai Rp 50 persen. Arahannya begitu,” ujar Cak Nur, sapaannya.

Menurut dia, kebijakan itu tidak mengenakkan. ”Tapi, arahan tersebut dari pusat,” ucapnya. Sebenarnya, lanjut Cak Nur, untuk penanganan Covid-19, disediakan dana secukupnya saja. Proposional. Seluruh kebutuhan preventif, kuratif, maupun dampak sosial disediakan.

Artinya, jangan sampai pembangunan tidak jalan. ”Kita juga punya sisa dari dana silpa (sisa lebih penggunaan anggaran, Red) sekitar Rp 200 miliar,” tuturnya. Silpa diharapkan bisa dialokasikan untuk Covid-19. Nah, itu tidak dipandang oleh Kemenkeu. ”Silpa tidak akan mengubah arahan yang 50 persen itu,” ungkapnya.

Cak Nur memerinci. Silpa APBD Sidoarjo lebih dari Rp 1 triliun. Yang Rp 800 miliar sudah dianggarkan untuk program. Sisanya Rp 200 miliar. Kalau tidak dianggarkan, nanti dana Rp 200 miliar itu menjadi silpa lagi. ”Harapan saya, silpa tersebut dihitung, tapi ternyata tidak,” jelasnya.

Bagaimana nasib pembangunan Sidoarjo? Cak Nur memastikan proyek-proyek urgen tetap jalan. Misalnya, peningkatan jalan rusak dan pembangunan RSUD Sidoarjo Barat. Sebab, RSUD sudah masuk rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD). ”Karena itu, kalau Covid-19 selesai, kita langsung PAK. Secepatnya. Untuk mengembalikan program yang sudah di-refocusing itu,” kata mantan anggota DPRD Sidoarjo itu.

Heri Soesanto menambahkan, arahan Kemenkeu adalah refocusing anggaran belanja modal, barang, dan jasa. Mulai 35–50 persen. Termasuk ada perhitungan penurunan pendapatan asli daerah. Penurunan PAD di Sidoarjo mencapai Rp 545 miliar. ”Nah, nominal Rp 671 M itu sudah lebih dari 35 persen. Sudah sesuai arahan Kemenkeu,” ujarnya.

Heri mengakui, memang sangat banyak yang dialihkan. Misalnya, proyek jalan beton dan seluruh perjalanan dinas. ”Semua perjalanan dinas diambil 50 persen. Termasuk perjalanan luar negeri,” ucapnya. Namun, proyek yang sudah kontrak tetap jalan. ”Yang sebagian belanjanya sudah proses tindak lanjut tetap jalan. Misalnya, RSUD Barat dan sebagian frontage road,” ungkapnya.

Saksikan video menarik berikut ini:

Editor : Dhimas Ginanjar

Reporter : uzi/c20/roz

Alur Cerita Berita

Lihat Semua


Close Ads