JawaPos.com–Salah seorang pengurus Partai Nasional Demokrat (Nasdem) Surabaya mengirimkan pesan foto kepada JawaPos sore ini (7/2). Di dalam pesan foto itu tampak pernyataan Robert Simangunsong mundur dari kursi ketua DPD Nasdem Surabaya.
Pernyataan mundur itu disampaikan Robert di grup WhatsApp pengurus Nasdem Surabaya. Pesan itu bertulis assalamualaikum salam siang kk semuanya salam sehat salam restorasi. Dengan ini saya sampaikan kepada kakak semuanya saya selaku ketua DPD Nasdem Surabaya mengundurkan diri jabatan ketua DPD Nasdem Surabaya.
Saat dikonfirmasi, Robert tak merespons. Baik dihubungi melalui sambungan telepon atau pesan singkat.
Sementara itu, Wakil Ketua DPW Partai Nasdem Jatim Bidang Media dan Komunikasi Publik Vinsensius Awey menuturkan, Selasa (7/2), Robert telah mengirimkan surat mundur dari ketua DPD Nasdem Surabaya.
”Memang benar tadi pagi (7/2). Untuk selanjutnya (penunjukkan pengganti) kami sampaikan nanti,” tutur Awey.
Sebelumnya, ada 8 orang selaku wakil ketua di kepengurusan Robert yang tidak puas dengan kinerjanya. Hal itu disampaikan Onny Philipus selaku wakil ketua bidang pemenangan pemilu saat ditemui.
Kedelapan orang itu antara lain, Sri Hono Jularko (wakil ketua bidang kaderisasi dan pendidikan politik), Wendik Arifiyanto (wakil ketua bidang digital dan siber), Gatot Indarto (wakil ketua bidang usaha mikro kecil dan menengah), Anugrah Ariyadi (wakil ketua bidang tenaga kerja), M. Choirul Anwar (wakil ketua bidang pemuda dan olahraga), Gunawan (wakil ketua bidang kehutanan, agraria, dan tata ruang), Tatiek Effendi (wakil ketua bidang migran), serta Onny Philipus (wakil ketua bidang pemenangan pemilu).
Onny menjelaskan, ada beberapa evaluasi untuk Robert dari para kedelapan wakil ketua bidang tersebut. Antara lain, Robert dinilai tidak mampu mengonsolidasi pengurus harian DPD sesuai SK Dewan Pengurus Pusat (DPP), tidak terciptanya harmonisasi di struktur DPD, tidak mampu membentuk DPRT/ranting Partai Nasdem, hingga tidak ada transparansi dari Robert terkait penggunaan dana bantuan politik (banpol).
”Sejak 2020, kami tidak pernah tahu itu dana banpol dipakai apa. Tidak dipaparkan atau diajak rembuk banpol ini 40 persen untuk urusan sekretariat DPD dan 60 persen pendidikan politik,” jelas Onny.
