Catatan Merah dari DPRD Surabaya untuk BUMD Pemkot

6 Juli 2022, 20:43:04 WIB

JawaPos.com- Catatan merah dari DPRD Surabaya untuk sejumlah Badan Usaha Milik Daerah  (BUMD) Pemkot Surabaya. Penilaian itu berdasar minimnya perolehan pendapatan serta dividen yang disetor ke kas daerah. Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi berjanji segera mengevaluasi serta melebur perusahaan daerah yang kinerjanya tak maksimal.

Kritik lemahnya kinerja BUMD itu disampaikan Fraksi PSI saat sidang paripurna pandangan akhir fraksi atas laporan pertanggungjawaban (LPj) 2021 Selasa (5/7). Tjutjuk Supariono selaku juru bicara (Jubir) mendorong perusahaan pemkot untuk meningkatkan performa BUMD.

Dia mengingatkan, selain memberikan pelayanan, BUMD memiliki fungsi lain, yaitu menyetor pendapatan asli daerah (PAD). ”Apalagi, kasus positif di Surabaya sudah berkurang. Kami berharap kinerjanya semakin digenjot,” ucap ketua Fraksi PSI itu.

Fraksi Gerindra juga menyoroti kinerja BUMD. Jubir Fraksi Gerindra Ajeng Wira Wati mengatakan, pemkot perlu membenahi perusahaan daerah. Baik dari segi pengelolaan keuangan maupun manajemen sumber daya manusia (SDM). ”Supaya sumbangsih retribusi dari pengelolaan aset daerah bisa lebih optimal,” ujarnya.

Menurut Ajeng, ada beberapa BUMD yang kinerjanya belum optimal. Salah satunya Perusahaan Derah Pasar Surya (PDPS). Setiap tahun, PDPS terus merugi. Alhasil, mereka tidak menyumbang laba perusahaan ke pemkot.

Menurut Ajeng, PDPS seharusnya mampu menjadi garda terdepan dalam membangkitkan perekonomian di Kota Surabaya. ”Dengan catatan dividen harus positif,” tutur wakil ketua Komisi D DPRD Surabaya itu.

Jubir Fraksi Demokrat-Nasdem Elok Cahyani menyatakan, pemkot belum optimal dalam memetakan sumber-sumber pendapatan. Contohnya, tahun lalu target pendapatan daerah semula Rp 9,82 T. Namun, saat perubahan anggaran keuangan (PAK), targetnya diturunkan menjadi Rp 7,81 T. ”Pengurangannya Rp 2 T. Seharusnya pemkot mengkaji lebih dalam,” tuturnya.

Di pertengahan rapat, tepatnya pukul 14.00 WIB, Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi meninggalkan ruang sidang paripurna. Eri menyampaikan, dirinya harus menyambut tamu di balai kota. ”Kalau rapatnya tadi on time pukul 12.00, estimasinya sekarang selesai (pukul 14.00, Red),” katanya.

Menanggapi kritik dewan itu, Eri mengatakan bahwa pemkot masih menunggu perda BUMD yang baru segera disahkan. Saat ini regulasi tersebut masih dibahas DPRD Surabaya. ”Di dalam aturan itu nanti ada klausul, perusahaan daerah yang performanya tidak optimal akan dievaluasi dan dilebur,” tegasnya.

Selain kinerja BUMD, minimnya jumlah sekolah negeri, khususnya SMPN, ikut disorot. Sekretaris Daerah Pemkot Surabaya Hendro Gunawan menuturkan, pihaknya berupaya mengakomodasi seluruh siswa Surabaya agar tetap bersekolah. Pemkot punya program beasiswa.

Editor : M. Sholahuddin

Reporter : sam/c19/aph

Saksikan video menarik berikut ini: