alexametrics

Mumet saat PPDB, 25 Kelurahan di Surabaya Belum Miliki SMPN

4 Juli 2022, 17:30:21 WIB

JawaPos.com- Lewat selembar kertas, Komisi A DPRD Surabaya meminta seluruh lurah menuliskan persoalan yang mereka hadapi di wilayahnya. Sebanyak 25 lembar berisi belum memiliki sekolah negeri, terutama SMPN.

Wakil Ketua Komisi A DPRD Surabaya Camelia Habiba mengatakan, berdasar kertas yang diterima dari lurah, ada 25 kelurahan yang belum memiliki SMPN. ”Saya nggak terlalu hafal kelurahan mana saja, tapi saya ingat jumlah kelurahannya,” tuturnya.

Menurut Habiba, terbatasnya SMPN selalu dikeluhkan setiap kali penerimaan peserta didik baru (PPDB) dihelat. Warga khawatir anaknya tidak tertampung di sekolah negeri dan melanjutkan pendidikan ke sekolah swasta. ”Bagi warga yang tidak mampu, mencukupi biaya pendidikan di sekolah swasta jelas berat,” terangnya.

Sejatinya, dewan berkali-kali meminta pemkot mencukupi jumlah sekolah negeri. Caranya, membangun SDN dan SMPN baru. Namun, masukan itu terkendala keterbatasan lahan dan besarnya kebutuhan anggaran.

Ketua Fatayat NU Surabaya Habina mendorong pemkot mencari solusi lain. Misalnya, merger atau menjalin kerja sama dengan sekolah swasta. ”Supaya PPDB tidak selalu menjadi permasalahan rutin di setiap tahun ajaran baru,” paparnya.

Keluhan warga yang anaknya tak bisa masuk sekolah negeri juga banyak diterima Wakil Ketua DPRD Surabaya Reni Astuti. Dia meminta pemkot membenahi sistem PPDB zonasi serta menyamakan kualitas pendidikan. ”Sekolah negeri dan swasta tak ada yang berbeda. Kualitasnya sama,” tuturnya.

Editor : M. Sholahuddin

Reporter : sam/c6/aph

Saksikan video menarik berikut ini: