alexametrics

Pengembang Bangun Rusunami, Lahan dari Pemerintah

Kerja Sama Atasi Problem Permukiman Surabaya
3 Juli 2022, 18:00:03 WIB

JawaPos.com – Tidak bisa dimungkiri harga properti di Surabaya terus meningkat. Pada saat yang sama, masih banyak warga yang belum memiliki hunian. Problem permukiman tersebut masih berusaha diselesaikan Pemkot Surabaya dengan berbagai cara.

Pemkot tahun depan berencana merealisasikan pembangunan 31 blok rumah susun sederhana milik (rusunami). Hal itu dilakukan sebagai salah satu jawaban untuk memberikan peluang bagi warga yang memiliki keterbatasan secara ekonomi untuk memiliki rumah di Surabaya.

Direktur PT Yekape Surabaya Hermien Roosita mengatakan, seiring dengan perbaikan ekonomi, pasar properti di Surabaya turut naik. Hal itu ditunjukkan dengan angka penjualan yang juga mengalami peningkatan. Dengan kondisi tersebut, harga rumah tapak di Surabaya untuk kawasan Surabaya Timur, misalnya, yang termurah bisa sampai Rp 1 miliar.

’’Sekarang paling banyak dicari adalah tipe 60 dan 80. Ini biasanya para milenial yang suka dengan rumah yang tidak terlalu besar. Untuk price list-nya ada di antara Rp 1 miliar ke atas,’’ ujarnya.

Dia menjelaskan, salah satu faktor kenaikan harga properti adalah harga bahan baku yang juga naik. Mau tidak mau harga properti ikut terkerek. Belum lagi permintaan yang tinggi akan membuat persaingan harga kian ketat.

’’Justru saat ini yang lebih murah ada di kawasan pinggiran kota dan perbatasan (Surabaya-Gresik, Surabaya-Sidoarjo, Red). Untuk yang perbatasan luar Surabaya misalnya, ada di kisaran harga Rp 500 juta,’’ ungkapnya.

Senada dengan hal itu, Ketua REI Jatim Soesilo Efendy mengatakan, perkembangan harga di Surabaya memang sangat pesat. Hal itu berkaitan dengan infrastruktur dan kemudahan mengakses berbagai fasilitas.

’’Di tengah kota misalnya, tidak ada harga Rp 1 miliar. Justru harga ini banyak yang di pinggiran dan perbatasan kota. Sementara harga setiap waktu juga terus naik,’’ katanya.

Pihaknya pun mengapresiasi Pemkot Surabaya yang mencari alternatif agar harga properti bisa dijangkau masyarakat yang ekonominya terbatas. Menurut dia, pembangunan rusunami menjadi salah satu yang masuk akal untuk diwujudkan. REI juga siap mendukung mewujudkan hunian tersebut.

’’Yang pasti, kami meminta Pemkot Surabaya memastikan ketersediaan lahannya. Sementara itu, untuk harga maksimal program rusunami berada di kisaran maksimal Rp 250 juta. Kalau lokasinya di Surabaya, pasti akan banyak peminatnya,’’ terangnya.

Sementara itu, Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi mengatakan, pihaknya memang berniat segera merealisasikan rusunami. Pembicaraan dengan berbagai pihak yang berkaitan sudah dilakukan. Mulai Kementerian PUPR hingga perbankan. Eri menganggap ini salah satu jawaban atas akses untuk hunian di Surabaya yang lebih terjangkau.

’’Konsepnya rusunami ini Pemkot Surabaya yang menyediakan lahannya. Sementara bangunannya akan dikerjakan bersama melalui skema kerja sama pemerintah dan badan usaha (KPBU). Jadi, unit hunian menjadi hak milik warga dan mereka yang menanggung operasionalnya,’’ jelas Eri.

Pemkot Jangan Rugi, Masyarakat Harus Diuntungkan

RENCANA pembangunan rusunami yang digagas pemkot mendapatkan catatan dari para legislator di DPRD Surabaya. Selain besarnya anggaran yang dialokasikan, para legislator menyoroti sasaran program tersebut.

Wakil Ketua Komisi C Aning Rahmawati meminta pemkot tetap memperhatikan beberapa hal. Pertama, mengenai harga rusunami. Apakah dengan anggaran Rp 5,8 triliun itu, rusunami segera beres dan mampu menampung masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Seperti tujuannya, pendirian rusunami dimaksudkan untuk mengentaskan MBR. Supaya MBR memiliki hunian yang laik, tapi dengan harga terjangkau.

Karena itu, menurut dia, pemkot perlu memetakan MBR. Pendapatan MBR tiap bulan berbeda-beda. ’’Itu akan berkaitan dengan berapa subsidi yang harus disiapkan pemkot,” tuturnya.

Kedua, lanjut Aning, karena pendanaan bersumber dari kerja sama pemerintah dan badan usaha (KPBU), artinya badan usaha tetap membutuhkan profit. Anggota Badan Anggaran DPRD Surabaya itu meminta kepada pemkot agar menghitung dengan detail dan terperinci harga rusunami yang dijual. Kembali lagi, dia menegaskan bahwa harga harus terjangkau.

Aning menambahkan, penggunaan sistem KPBU pun perlu ditimbang dengan benar. Supaya tidak merugikan pemkot, harus dihitung sejak awal, baik risiko dalam pengerjaan maupun saat beroperasi. Dia mengusulkan agar pemkot tak hanya memilih badan usaha yang menawarkan harga paling rendah. Nilai keuntungan yang didapat masyarakat juga wajib diperhatikan. Mulai fasilitas sosial (fasos) hingga fasilitas umum (fasum).

Ketiga, terkait perawatan. Menurut Aning, rusunami memiliki beban anggaran perawatan yang lebih besar dibandingkan flat sewa (rusunawa). ’’Kemudian kalau mau SHM (sertifikat hak milik, Red) harus di luar aset pemkot,” tambahnya.

Berbicara mengenai rusunami, Ketua Komisi C Baktiono mengusulkan agar status Flat Urip Sumoharjo diubah menjadi rusunami. Bukan lagi flat yang disewakan (rusunawa). Menurut politikus PDI Perjuangan itu, pertimbangannya adalah sistem penarikan dana yang dobel.

Penghuni Flat Urip Sumoharjo bertahun-tahun menanggung dua sistem pembayaran. Bayar PBB dan retribusi. Masyarakat menjerit dan meminta pemkot mengkaji lagi sistem pembayaran yang ditanggung. Sebab, masyarakat menilai, tanah yang digunakan sebagai flat adalah tanah asli mereka. Masyarakat dibangunkan flat karena terdampak kebakaran pusat perbelanjaan pada 1980-an. ’’Seharusnya cukup satu sistem pembayaran. Itu ubah saja pembayaran PBB, kasihan,” ungkap Baktiono.

20 Persen Nilai Apartemen Dialokasikan untuk Hunian MBR

INTERVENSI pemerintah untuk mengatasi problem permukiman sangat dibutuhkan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) juga kelas ekonomi menengah ke bawah.

Salah satunya dengan konsep hunian berimbang. Pengembang diminta memenuhi kewajibannya mengalokasikan 20 persen dari apartemen yang dibangun untuk kalangan tersebut.

Kepala Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman serta Pertanahan (DPRKPP) Surabaya Irvan Wahyudradjad mengatakan, sudah ada aturan yang melandasi pelaksanaan hunian berimbang tersebut. Regulasi itu tertuang dalam Peraturan Pemerintah 12/2021 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman. Salah satunya, menyediakan alokasi bagi warga dengan ekonomi lemah.

Untuk sistem sewa, pemkot punya sistem rusunawa atau rumah susun sederhana sewa yang sering disebut dengan flat. Nah, yang berlandas sistem kepemilikan disebut rusunami atau rumah susun sederhana milik.

’’Jadi, ini salah satu alternatif dalam pembiayaan untuk penyediaan rusunami ke depan. Kalau tidak bisa pakai kerja sama pemerintah dan badan usaha (KPBU), bisa dengan hunian berimbang. Pengembang membangun apartemen misalnya, maka 20 persen untuk yang MBR,’’ ucapnya.

Namun, alokasi 20 persen itu tidak mutlak menyediakan unit di apartemen yang dibangun tersebut atau di lokasi yang sama. Bisa juga dengan pembangunan di tempat lain. Misalnya, nilai investasi apartemen Rp 200 miliar, 20 persennya atau senilai Rp 40 miliar bisa dialokasikan hunian bagi MBR terpisah di tempat lain.

’’Untuk kebijakan ini sekarang sedang kita tarik ke perda dan perwali sehingga bisa segera dilaksanakan di Surabaya.

Selain itu, untuk meringankan kepemilikan rusunami, Irvan menyatakan bahwa pemberian kredit oleh perbankan bakal diperpanjang. Bila umumnya range kredit perumahan rakyat (KPR) berkisar 15–20 tahun, rusunami bisa sampai 30 tahun.

’’Umur bangunan rusunami bisa sampai 60 tahun. Melihat hal itu, angsuran 30 tahun masih bisa diterapkan. Untuk hal ini, komunikasi dengan perbankan juga sudah dilakukan,’’ terangnya.

Bagaimana dengan rumah susun sewa (rusunawa) atau flat, Irvan mengatakan bahwa bangunan-bangunan itu tetap difungsikan. Hanya, sifatnya tidak jangka panjang dalam menampung warga Surabaya. Dia menginginkan flat hanya menjadi tempat transit. Hunian sementara bagi yang tidak mampu secara ekonomi.

’’Warga yang masuk diintervensi pemkot untuk mengentaskan mereka dari kategori MBR. Skill ditingkatkan agar income meningkat. Harapannya, sebelum lima tahun, mereka sudah keluar dari flat dan memiliki hunian sendiri,’’ ujarnya.

ANGGARAN BESAR UNTUK PERMUKIMAN

– Pemkot menyiapkan lahan aset di 9 lokasi untuk membangun 31 blok.

– Tiap-tiap tower yang dibangun memiliki minimal 16 lantai.

– Butuh dana hingga Rp 188 miliar untuk merealisasikan satu blok.

– Harga rusunami dipatok maksimal Rp 250 juta.

– Spesifikasi bangunan antara 1 kamar 1 kamar mandi atau 2 kamar 1 kamar mandi.

Editor : Dhimas Ginanjar

Reporter : sam/gal/c17/ady

Saksikan video menarik berikut ini: