alexametrics

Dugaan Penyimpangan BPNT, Mensos Minta Dinsos Gresik Buat Laporan

2 Agustus 2020, 18:18:20 WIB

JawaPos.com – Kasus dugaan penyimpangan penyaluran bantuan pangan nontunai (BPNT) selama masa pandemi Covid-19 di Gresik akhirnya sampai juga ke Menteri Sosial (Mensos) Juliari P. Batubara. Dia pun meminta dinas sosial (dinsos) daerah, Gresik maupun Jatim, untuk membuat laporan melalui surat kepada pemerintah pusat.

”Kalau di lapangan tidak sesuai aturan, silakan berkirim surat ke kami,” ujar Juliari kepada Jawa Pos, Sabtu (1/8).

Laporan melalui surat resmi tersebut dimaksudkan agar pihak Kemensos juga bisa memantau dan memberikan evaluasi penyaluran BPNT di lapangan. Sebab, yang mengetahui dan bertanggung jawab atas penyaluran bantuan sosial tersebut adalah instansi di daerah masing-masing. ”Ya kirim surat biar ada penjelasan lebih rinci apa yang terjadi di lapangan,” tuturnya.

Seperti pernah diberitakan, sebetulnya melalui Permensos Nomor 20 Tahun 2020, sudah diatur dengan gamblang mekanisme penyaluran BPNT. Namun, hasil penelusuran tim Jawa Pos, realisasi di lapangan jauh panggang dari api. Di antaranya, bahan pangan sudah diberikan dalam bentuk kemasan atau paket. Padahal, sesuai pedoman, para keluarga penerima manfaat (KPM) seharusnya berbelanja di agen atau e-warong sesuai kebutuhan dengan menggunakan kartu keluarga sejahtera (KKS).

Yang lebih memprihatinkan, sudah bantuan diberikan dalam bentuk paket, ada margin atau selisih harga sembako pula. Dari perhitungan tim Jawa Pos dengan membandingkan harga sembako di pasaran, nilai paket yang didapat KPM tidak sampai Rp 200 ribu. Dari setiap kemasan, selisih harga Rp 30 ribu hingga Rp 40 ribu. Sementara itu, yang mendapat BPNT di Kabupaten Gresik sebanyak 92.529 KPM.

BPNT itu sebetulnya tidak hanya diberikan selama masa pandemi Covid-19, melainkan sejak dua tahun silam. Namun, selama masa pandemi, alokasi anggaran naik menjadi Rp 200 ribu dari semula Rp 150 ribu di awal tahun. Saat mendapat sorotan dan atensi banyak pihak, mulai DPRD hingga aparat penegak hukum, Dinsos Jatim pun sudah turun tangan ke Gresik untuk melaksanakan evaluasi. Toh, di beberapa lokasi, belum juga ada perbaikan penyaluran BPNT.

Dihubungi secara terpisah, Koordinator Daerah (Korda) BPNT Gresik Suwanto belum memberikan informasi terbaru tentang kapan pelaksanaan rapat bersama seluruh tim koordinator (tikor) kecamatan. ”Masih libur Lebaran. Yang pasti dalam minggu ini. Nanti kami informasikan jika sudah pasti,” ujarnya kemarin.

Yang jelas, lanjut Suwanto, rapat tersebut bertujuan mengevaluasi dan memperbaiki permasalahan distribusi BPNT yang selama ini terjadi. Baik dalam hal update data, kualitas dan kuantitas sembako, maupun kendala-kendala lain. ”Kami usahakan semua pihak yang terlibat ikut hadir agar tidak terjadi miskomunikasi,” ucap dia.

Kasus dugaan penyimpangan penyaluran BPNT di Gresik juga sudah bergulir ke aparat penegak hukum. Polres Gresik melalui unit tindak pidana korupsi (tipikor) satreskrim sudah memeriksa beberapa orang. Selain Suwanto, pejabat di Dinsos Gresik juga diperiksa. Dalam perkara BPNT itu, Polda Jatim juga memberikan atensi. Aparat penegak hukum tidak ingin ada pihak yang bermain-main dengan bantuan sosial di masa pandemi. (son/yog/c11/hud)

Saksikan video menarik berikut ini:

Editor : Dhimas Ginanjar



Close Ads