Tidak Ada Titik Temu soal UMK, Disnaker Sidoarjo Ambil Jalan Tengah

Kepastian Tunggu SK Gubernur
1 Desember 2022, 19:40:13 WIB

JawaPos.com- Dinas Ketenagakerjaan (Disnaker) Sidoarjo sudah mengirimkan usulan kenaikan upah minimum kabupaten (UMK) 2023 ke Pemprov Jatim. Jumlah UMK yang diusulkan disnaker tetap berpijak pada Permenaker Nomor 18 Tahun 2022. Yakni, ada kenaikan sekitar 7,2 persen atau Rp 300 ribu.

Sebelumnya, Kepala Disnaker Sidoarjo Ainun Amalia mengatakan, pihaknya mendapatkan usulan dari serikat buruh dan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo). Serikat buruh beberapa waktu lalu mengusulkan kenaikan sekitar Rp 500 ribu. Adapin pihak Apindo mengusulkan kenaikan sekitar Rp 200 ribu.

Akhirnya, dua usulan dari serikat buruh dan Apindo, plus hasil perhitungan disnaker sesuai dengan permenaker diserahkan kepada pemprov. ”Tiga formulasi usulan itu nantinya akan diverifikasi dewan pengupahan provinsi dan nanti akan memunculkan satu usulan,” katanya.

Lebih lanjut Amalia menjelaskan bahwa tiga usulan tersebut akan dibahas secara matang dengan melibatkan gubernur Jawa Timur juga dan diambil rata-ratanya. ”Ya, hasilnya nanti sama-sama kita tunggu saja,” tuturnya. Sesuai ketentuan dari Menaker, batas akhir keputusan UMK pada 7 Desember mendatang.

Pada tahun ini, UMK Sidoarjo sebesar Rp 4.368.581. Nominal ini tertinggi ketiga di bawah Kota Surabaya dan Gresik. UMK di wilsayah Surabaya Raya (Surabaya, Sidoarjo, dan Gresik) selama ini menjadi salah satu acuan kabupaten/kota lain. Sebab, termasuk wilayah ring satu.

Sesuai permenaker, kenaikan UMK 2023 tidak boleh lebih dari 10 persen. Rumus untuk menghitungnya bergantung pada pertumbuhan ekonomi dan inflasi tahun ini, serta alfa. Artinya, semakin baik pertumbuhan ekonomi dan inflasi tinggi, maka kenaikan nilai UMK makin besar.

Kalau mengacu kenaikan, upah minimum provinsi (UMP) Jatim yang sudah ditetapkan Gubernur Khofifah Indar Parawansa, ada kenaikan 7,8 persen.

Editor : M. Sholahuddin

Saksikan video menarik berikut ini:



Close Ads