alexametrics

Khilafatul Muslimin Surabaya Raya Janji Setia ke NKRI

1 Juli 2022, 15:06:55 WIB

JawaPos.com – Sebanyak 53 anggota Khilafatul Muslimin menyatakan ikrar setia terhadap NKRI dan Pancasila. Mereka juga mengakui UUD 1945 dan Bhinneka Tunggal Ika sebagai landasan bernegara. Ikrar itu dibacakan di Balai Pemuda, Kamis (30/6).

Pembacaan ikrar disaksikan Kapolda Jawa Timur Irjen Pol Nico Afinta serta Pangdam V/Brawijaya Mayjen TNI Nurchahyanto. Hadir juga Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi, Kapolrestabes Akhmad Yusep Gunawan, dan unsur forkopimda lainnya. ”Warga Khilafatul Muslimin mengakui NKRI berdasarkan Pancasila, UUD 1945, dan Bhinneka Tunggal Ika,’’ kata Khoiri Hidayat, salah seorang anggota, yang diikuti warga Khilafatul Muslimin lainnya.

Ikrar itu berisi lima poin pernyataan. Mereka menyatakan tidak anti dengan Pancasila, NKRI, dan tidak anti kebinekaan. Khilafatul Muslimin juga tidak memusuhi Pancasila sekaligus bukan musuh Pancasila. Dalam ikrar pernyataan juga disebutkan bahwa mereka hanya jemaah taklim, bukan sebuah negara. Mereka siap hidup berdampingan dengan segenap lapisan masyarakat secara harmonis dan menjunjung tinggi asas kebinekaan.

”Bersama seluruh elemen negeri, kami bertekad siap menjaga dan mempertahankan Pancasila,’’ tegas mereka.

Sebanyak 53 anggota Khilafatul Muslimin yang berkumpul kemarin datang dari sejumlah daerah. Selain Surabaya, ada yang berasal dari Sidoarjo, Gresik, Mojokerto, Jombang, Pasuruan, Malang, Bondowoso, Bangkalan, Pamekasan, dan Sumenep.

Kapolda Jatim Irjen Pol Nico Afinta mengapresiasi deklarasi tersebut. Dia menyatakan, selama ini warga Surabaya dan Jatim pada umumnya hidup rukun dalam bingkai NKRI. Para pendiri bangsa, lanjut dia, sudah sepakat menjadikan Pancasila sebagai landasan berbangsa dan bernegara.

”Tapi jika dalam satu keluarga ada anak yang nakal, tentu kita jewer. Supaya tetap berada di jalan yang benar,’’ katanya memberi perumpaan.

Nico pun mengajak warga Khilafatul Muslimin untuk hidup dalam bingkai NKRI sepenuhnya. Yaitu, menerima Pancasila, UUD 1945, dan Bhinneka Tunggal Ika sebagai landasan bermasyarakat.

Berbagai perbedaan pandangan yang bisa menunjukkan resistensi harus disudahi.

Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi menyampaikan, pemkot akan melakukan pendampingan kepada warga Khilafatul Muslimin. Salah satunya, mendata mereka yang masuk daftar masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Mereka akan diberi intervensi melalui pemberdayaan.

Adapun untuk kelangsungan lembaga pendidikan di bawah Khilafatul Muslimin, pemkot akan memfasilitasi. Caranya, menggandeng Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, dan Majelis Ulama Indonesia (MUI).

Editor : Dhimas Ginanjar

Reporter : mar/c6/git

Saksikan video menarik berikut ini: