Dugaan Pungli di SMA Wahid Hasyim 2 Sidoarjo: Potongan Dana PIP hingga Rp500 Ribu per Siswa

JawaPos.com - Praktik dugaan pungutan liar (pungli) mencoreng dunia pendidikan di Jawa Timur. Kali ini, dugaan tersebut mencuat di SMA Wahid Hasyim 2, Kecamatan Taman, Sidoarjo. Salah satu wali murid melaporkan bahwa dana Program Indonesia Pintar (PIP) yang diterima siswa dipotong hingga Rp500 ribu untuk keperluan yang tidak jelas.

 

Laporan ini disampaikan langsung oleh salah satu wali murid melalui pesan kepada Ronald Sinaga, yang dikenal aktif menyoroti isu pendidikan di media sosial. “Di sekolahan adik saya, SMA Wahid Hasyim 2 Kecamatan Taman, Sidoarjo, dari yang awalnya dana PIP Rp1,8 juta dipotong Rp100 ribu, lalu dipotong lagi Rp400 ribu untuk siswa lain yang kurang mampu. Jadi total potongannya Rp500 ribu per siswa,” tulis wali murid tersebut, Kamis (26/12).

 

Menurut pengakuannya, pengumuman ini disampaikan secara lisan oleh wali kelas 12 F10, Amirotul Mu’minah, saat rapat pengambilan rapor pada 21 Desember 2024. “Pengumumannya dalam bentuk lisan, semacam pengarahan saat rapat,” tambah wali murid itu.

 

 

Dugaan pungli ini memicu keresahan di kalangan orang tua siswa. Banyak yang merasa keberatan karena dana PIP adalah hak siswa kurang mampu yang seharusnya diterima penuh tanpa potongan apa pun. “Dana PIP itu hak anak kami untuk keperluan pendidikan, bukan untuk kepentingan lain. Apalagi disebutkan untuk partai politik, ini sangat tidak pantas,” ujar salah satu orang tua siswa yang enggan disebutkan namanya.

 

Dana PIP, yang merupakan program pemerintah untuk membantu siswa dari keluarga kurang mampu, didistribusikan tanpa potongan berdasarkan ketentuan resmi. Potongan apa pun yang dilakukan oleh pihak sekolah untuk keperluan di luar aturan jelas bertentangan dengan peraturan dan mencederai hak siswa.

 

Kasus ini menimbulkan pertanyaan serius mengenai transparansi pengelolaan dana bantuan pendidikan di SMA Wahid Hasyim 2. Jika dugaan ini terbukti, praktik tersebut tidak hanya melanggar aturan tetapi juga dapat merusak kepercayaan masyarakat terhadap institusi pendidikan.

 

Kasus dugaan pungli dana PIP ini menjadi pengingat pentingnya pengawasan ketat terhadap distribusi bantuan pendidikan. Transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana harus dijaga agar hak siswa kurang mampu tetap terjamin, serta kepercayaan masyarakat terhadap program pemerintah tidak terkikis.

 

JawaPos.com – Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai NasDem Sidoarjo, Muh. Zakaria Dimas Pratama, memastikan tidak ada potongan atau pungutan liar dalam penyaluran beasiswa Program Indonesia Pintar (PIP) jalur aspirasi Dewan. Hal ini ditegaskan sebagai komitmen partainya untuk menjaga transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan program pemerintah tersebut.

Zakaria Dimas mengajak masyarakat Sidoarjo untuk aktif mengawasi dan melaporkan jika menemukan penyimpangan dalam penyaluran dana beasiswa PIP. “Kami mengimbau masyarakat untuk melaporkan jika ada potongan atau penyimpangan. Dana beasiswa ini adalah hak siswa dan harus diterima utuh tanpa pengecualian,” ujar Zakaria Dimas pada Selasa (31/12/2024).

Penegasan itu muncul untuk merespons dugaan adanya pungutan liar di salah satu sekolah di Sidoarjo. Dalam pernyataannya, DPD Partai NasDem Sidoarjo menegaskan bahwa beasiswa PIP jalur aspirasi diberikan langsung kepada wali murid penerima beasiswa tanpa potongan.

Dalam surat resmi Partai Nasdem bernomor 083/SP/DPD-NasDem-Sda/XII/2024 yang diterima JawaPos.com, Nasdem menegaskan bahwa DPD Partai NasDem Sidoarjo dalam penyaluran beasiswa PIP jalur aspirasi Dewan tersebut menegaskan tidak ada potongan sama sekali kepada wali murid penerima beasiswa.

Dijelaskan bahwa Partai Nasdem menyalurkan beasiswa kepada 4.369 siswa dari jenjang Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), hingga Sekolah Menengah Atas (SMA), dengan total nilai Rp 4.274.700.000. Sesuai Peraturan Sekjen Kemendikbudristek Nomor 14 Tahun 2022 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Indonesia Pintar Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah, nominal yang diterima adalah Rp 450.000 untuk siswa SD, Rp 750.000 untuk siswa SMP, dan Rp 1.800.000 untuk siswa SMA.

Selain memastikan tidak adanya pungutan, Zakaria juga menegaskan bahwa pihaknya akan bekerja sama dengan Aparat Penegak Hukum (APH) untuk menindak tegas oknum yang terbukti melakukan penyimpangan. “Jika ada oknum, baik dari pihak sekolah maupun internal partai, yang melakukan potongan, proses hukum sudah di depan mata. Tidak ada toleransi,” tambahnya.

DPD Partai NasDem Sidoarjo juga telah membuka jalur komunikasi khusus untuk masyarakat yang ingin melaporkan dugaan penyimpangan. Pengaduan dapat dilakukan melalui akun Instagram resmi @sidoarjo.nasdem.id, akun pribadi Zakaria Dimas @zakariadimaz, atau langsung ke Kantor DPD Partai NasDem Sidoarjo.

Sebagai langkah preventif, Partai NasDem Sidoarjo akan mengadakan sosialisasi kepada masyarakat, termasuk orang tua siswa penerima beasiswa, untuk memberikan pemahaman terkait hak mereka dan prosedur pencairan dana. Sosialisasi ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat dan mencegah mereka menjadi korban oknum yang tidak bertanggung jawab.

“Kami ingin masyarakat memahami hak-haknya agar tidak mudah tertipu oleh oknum yang memanfaatkan ketidaktahuan mereka. Program ini harus benar-benar memberikan manfaat maksimal bagi penerima,” tegas Zakaria Dimas.

Dengan adanya langkah-langkah ini, DPD Partai NasDem Sidoarjo menunjukkan komitmennya untuk mendukung program pemerintah yang pro-rakyat, sekaligus menjaga integritas dalam pelaksanaannya.

"Tak pandang bulu, jika ada kader Partai NasDem Sidoarjo yang bermain dalam penyaluran Beasiswa PIP, maka proses hukum sudah didepan mata. Sebab Partai NasDem dalam penyaluran Beasiswa PIP tidak ada potongan sepeserpun," ungkapnya.

“Kami ingin masyarakat lebih paham dan tidak mudah tertipu oleh oknum-oknum yang memanfaatkan ketidaktahuan mereka. Sosialisasi ini akan melibatkan berbagai pihak, termasuk sekolah, guru, dan tokoh masyarakat,” tambahnya.

Zakaria Dimas menegaskan bahwa Partai Nasdem berkomitmen penuh untuk mendukung program pemerintah yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sebagai partai yang menjunjung tinggi restorasi Indonesia, Partai Nasdem bertekad untuk menjadi garda terdepan dalam menjaga integritas program-program pro-rakyat seperti PIP.