60 Persen Penumpang Suroboyo Bus Bayar Pakai Botol Plastik

JawaPos.com - Tahun ini tidak terasa skema pembayaran menggunakan botol plastik di Suroboyo Bus (SB) memasuki usia empat tahun. Dinas perhubungan (dishub) bersikukuh mempertahankan sistem botol plastik hingga kini. Dishub memadukan dua skema pembayaran, yaitu botol plastik dan uang elektronik (cashless).

Kepala Dishub Tundjung Iswandaru mengatakan, 60 persen pengguna SB membayar dengan menggunakan botol plastik. Sisanya, 40 persen pengguna, membayar pakai uang elektronik.

Saat ini pihaknya masih mengkaji lebih dalam sistem pembayaran yang ideal untuk SB. ”Ada beberapa usulan. Salah satunya tiket langganan. Kami masih timbang-menimbang,” tuturnya.

Ada 26 SB dan 2 bus tingkat. Rute Purabaya–Rajawali paling laris manis. Rata-rata menyerap penumpang 78 persen. Sekitar 4.500 penumpang per hari dan diakomodasi oleh 12 unit bus. Per 12 September (data mulai Agustus 2021–2022), SB melayani 62.032 penumpang. Dari angka itu, jumlah penumpang yang menggunakan botol plastik sebanyak 30.306 orang.

Untuk menyerap penumpang lebih banyak, pekerjaan rumah dishub tidak hanya memikirkan skema pembayaran yang ideal seperti apa. Pemilihan rute juga menjadi problematika yang harus diselesaikan. Tundjung menyebutkan, jika pagi, penumpang SB sampai berdesakan. Terutama di rute Purabaya– Rajawali. ”Rute-rute yang dibutuhkan penumpang bisa mendulang pendapatan dishub,” ujarnya.

Terpisah, Wakil Ketua Komisi C Aning Rahmawati menuturkan, persentase pengguna botol plastik hingga 60 persen menjadi angka yang bagus. Artinya, masyarakat Surabaya membutuhkan transportasi massal yang murah dan bersih. Namun, lanjut dia, pemkot perlu memperhatikan beban retribusi sebagai pendongkrak pendapatan asli daerah (PAD).

Menurut politikus PKS itu, karena moda transportasi merupakan jenis layanan, pemkot perlu mendorong pendapatan dari retribusi lain. Bukan dari retribusi transportasi massal. Dia menilai, ada pos-pos retribusi lain seperti parkir tepi jalan atau dari pos pajak lain, pajak reklame, PBB, hingga BPHTB yang lebih bisa menyokong PAD.

”Kalau hanya mengandalkan retribusi parkir kecil, realisasinya sampai sekarang baru Rp 11 miliar dari target Rp 35 miliar,” paparnya.