JawaPos.com- Wali Kota Eri Cahyadi memastikan pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Gunung Anyar berjalan tahun ini. Skema pengerjaan yang dipilih ialah kerja sama pemerintah dan badan usaha (KPBU). Proyek prioritas itu ditargetkan rampung akhir tahun ini.
Rencana pembangunan RSUD Gunung Anyar sejatinya telah lama bergulir. Tepatnya dua tahun lalu, sebelum pandemi merebak. Saat virus korona mengganas, pemkot terpaksa mengalihkan anggaran proyek fisik itu untuk penanganan Covid-19. ’’Pembangunan rumah sakit baru kita laksanakan tahun ini. Tapi, prosesnya kita lakukan bersama investor. Melalui skema KPBU,’’ ujar Eri.
Mantan kepala Bappeko Surabaya itu mengatakan, RSUD Gunung Anyar sangat dibutuhkan. Sebab, dua RSUD milik pemkot yang lain, yaitu RSUD dr Mohamad Soewandhie dan RSUD Bhakti Dharma Husada (BDH), sudah overload. Selain itu, lokasi dua faskes tersebut jauh dari kawasan Surabaya Selatan dan Timur.
Namun, pembangunan RSUD Gunung Anyar tidak bisa dilakukan setengah-setengah. Harus maksimal. ’’Kan sayang kalau seperti itu. Kita sudah sampaikan ke DPRD. Juga investor untuk menjalin KPBU dengan kita. Kita jalankan karena rumah sakit ini harus jadi,’’ ungkapnya.
Untuk mewujudkan RSUD Gunung Anyar, pemkot membutuhkan anggaran cukup besar. Nilainya mencapai Rp 120 miliar. Faskes itu dibangun di lahan aset milik daerah. Luasnya hampir 2 hektare (ha).
Dari hasil perhitungan, pembangunan dengan skema KPBU menghabiskan dana lebih besar ketimbang memakai APBD. Sebab, ada konsekuensi dengan bunga yang harus dibayar. Menurut Eri, hal itu wajar. Jika dipaksakan dengan APBD, ada prioritas program pemkot lain yang bakal terganggu karena dana tersedot untuk membangun RSUD Gunung Anyar.
’’Kalau memaksa semua menggunakan uang pemkot, pengangguran dan kemiskinan tidak bisa tersentuh. Tapi, di sisi lain saya punya prioritas. Rumah sakit harus tetap jadi dan pengangguran tetap tersentuh,’’ ujar pria 44 tahun itu.
Soal bunga yang harus dibayar, hal itu sudah menjadi kewajiban pemkot. Menurut Eri, hal tersebut seimbang dengan kualitas dan kepentingan umat yang bisa diselesaikan. ’’Investor yang berminat sudah ada. Nanti dilelang,’’ ujarnya.
Sementara itu, anggota Komisi D DPRD Surabaya Herlina Harsono Njoto mengatakan, sah-sah saja jika pemkot menggunakan skema KPBU dalam pembangunan RSUD Gunung Anyar. Namun, menurut dia, yang perlu diingat terkait prinsip pelayanan. ’’KPBU atau dikenal PPP (public private partnership, Red) ini pasti tetap ada unsur profit. Itu yang harus diperhatikan,” tuturnya.
Yang jelas, lanjut dia, rumah sakit jangan hanya mengedepankan keuntungan. Politikus Demokrat itu meminta, RSUD Gunung Anyar membuka pelayanan pasien BPJS Kesehatan seluas-luasnya. ’’Keberadaan rumah sakit, terutama di wilayah timur, pasti memberikan dampak positif,’’ ujarnya.
Saat ini Surabaya baru memiliki dua rumah sakit daerah yang dikelola pemkot. Yakni, RSUD dr Mohamad Soewandhie dan RSUD BDH. ’’Ketika nanti dalam penentuan investor, pemkot jangan hanya menunggu investor datang. Yang jelas, adakan beauty contest supaya tahu penawaran apa saja yang menguntungkan bagi pemkot juga,” papar Herlina.
Sementara itu, lokasi yang diplot sebagai lahan rumah sakit masih tampak terbengkalai. Rumput dan ilalang menutup seluruh area lahan. Bahkan terkesan sebagai lahan yang ditinggalkan.
