JawaPos.com- Dinas pendidikan (dispendik) Surabaya mendorong seluruh sekolah menggelar pembelajaran tatap muka (PTM). Sebab, tidak lama lagi Surabaya menghelat PTM dengan kapasitas 100 persen. Namun, tentu tetap ada sejumlah persyaratan wajib dipatuhi. Sejauh ini, masih ada beberapa satuan pendidikan yang belum siap.
Dari data dispendik, total SMP di Surabaya berjumlah 250 sekolah. Baik SMP negeri maupun swasta. Yang sudah mengantongi rekomendasi asesmen PTM baru 145 sekolah. Artinya, ada sebanyak 105 satuan pendidikan belum mendapatkan rekomendasi. Selain itu, terdapat PTM di 39 SMP ditangguhkan karena belum memenuhi persyaratan.
Plt Kabid Sekolah Menengah (Sekmen) Dispendik Surabaya Triaji Nugroho menjelaskan, sekolah yang hendak menggelar PTM harus memenuhi sejumlah ketentuan. Aturan tersebut ditetapkan dalam standar operasional prosedur (SOP). ”Ada SOP yang harus diikuti,” tegasnya.
Beberapa di antaranya, tiap sekolah wajib menggelar tes PCR bagi guru dan siswa. Selanjutnya, satuan pendidikan itu harus melengkapi prosedur administrasi. Misalnya, mendapat persetujuan orang tua, menggelar simulasi PTM, hingga mengirim dokumentasi selama simulasi pembelajaran di kelas berlangsung.
Aji ‒sapaan akrab Triaji Nugroho‒ mengatakan, banyak sekolah yang sudah mendapat rekomendasi asesmen. Namun, ada juga yang belum memperoleh lampu hijau. Sebab, syarat administrasi belum terpenuhi. Contohnya, hasil tes PCR yang belum diterima sekolah. Selain itu, surat pernyataan orang tua tentang kesediaan mengantar, menjemput, dan izin mengikuti PTM belum lengkap. ”Karena ada yang belum mengisi, rekomendasi asesmen belum keluar,” ucapnya.
Untuk membantu sekolah yang masih menghadapi kendala administrasi, dispendik pun siap turun tangan. Caranya dengan menyampaikan detail apa saja yang kurang dari persyaratan dari sekolah bersangkutan. Informasi secara otomatis muncul dalam sistem milik dispendik. ”Kami memiliki aplikasi Siap Tatap Muka Jaga Surabaya (STMJ) untuk PTM,” ucapnya.
Lewat aplikasi tersebut, sekolah yang hendak menggelar PTM diminta meng-upload persyaratan. Kemudian, dispendik melakukan telaah. Ketika kebutuhan membuka pembelajaran di kelas sudah lengkap, satgas turun ke sekolah untuk melakukan pengecekan.
Ketua MKKS SMP Swasta Surabaya Wilayah Timur Wiwik Wahyuningsih menuturkan, simulasi PTM terus digelar di sejumlah sekolah. Jumlah siswa yang hadir di kelas beragam. Persentasenya di bawah 50 persen. ”Memang seharusnya dilakukan bertahap. Tidak bisa jika harus dilakukan langsung 100 persen karena kondisi tiap sekolah juga berbeda,” ucapnya.
Terkait rencana penambahan kapasitas PTM hingga 100 persen, Wiwik berharap dispendik memberikan acuan pelaksanaan kegiatan. Dengan begitu, sekolah tak kesulitan untuk beradaptasi dengan kebijakan baru tersebut. ”Kami juga berharap hasil evaluasi PTM disampaikan sebagai gambaran untuk sekolah,” tutur kepala SMP 17 Agustus 1945 itu.
