alexametrics

Komite AdHoc Integritas Akan Beri Sanksi Tambahan untuk Joko Driyono

26 Maret 2019, 11:00:05 WIB

JawaPos.com – Komite AdHoc Integritas harusnya sudah bergerak terkait kasus perusakan barang bukti yang menjerat Plt Ketua Umum PSSI Joko Driyono. Harusnya sudah berpikir untuk memberikan sanksi. Tapi, hingga Jokdri ditetapkan sebagai tahanan oleh Satgas Antimafia Bola, Komite AdHoc belum bertindak.

Hanya saja, hal tersebut dibantah oleh Ketua Komite AdHoc Integritas Ahmad Riyadh. Dia menyebut selama ini timnya tidak diam atas kasus yang menimpa Jokdri. Bahkan, dia sudah pernah menanyai langsung yang bersangkutan, seperti halnya yang dilakukan oleh Satgas Antimafia Bola.

Masalahnya, kasus yang menjerat Jokdri tidak melanggar statuta. Artinya, kasus perusakan barang bukti sama sekali tidak disalahkan atau berhak disanksi jika merujuk pada Statuta PSSI.

“Kalau pengaturan skor baru bisa disanksi statuta. Pasalnya berbeda dengan tersangka lain, Beliau kan hanya menyuruh OB dan Sopirnya untuk ambil laptop dan dokumen, spontanitas saja motifnya,” jelasnya.

Riyadh menambahkan di statuta PSSI sekalipun, tidak mengenal istilah tersangka ataupun ditahan. Hal tersebut berdasarkan Pasal 1 Ayat 8. Di dalamnya mengandung arti tindak pidana yang tidak boleh atau melanggar statuta adalah tindak pidana yang sudah diputuskan oleh pengadilan.

Artinya harus menunggu berkas dari kasus perusakan barang bukti itu P21 terlebih dahulu dan disidangkan. “Tapi dengan adanya Pak Joko ditahan, maka kegiatan PSSI harus merujuk pada orang yang ditunjuk. Exco harus segera rapat meskipun Gusti sudah ditunjuk untuk itu, tapi kekuasaannya tidak sebesar Ketua Umum kan,” jelasnya.

Pihaknya juga akan bergerak setelah Jokdri ditahan yakni mencari bukti-bukti baru terkait kasus yang menjerat Jokdri. Jika memang nantinya pria asal Ngawi tersebut melakukan pengaturan skor, pihaknya tidak segan meminta Komisi Disiplin ataupun Komite Etik PSSI untuk menurunkan sanksi. “Sekali lagi sanksinya tetap sesuai mekanisme PSSI ya,” lanjutnya.

Pihaknya sendiri masih menunggu keputusan sidang. Artinya, bukti-bukti yang nanti dipaparkan dalam persidangan akan jadi bahan untuknya dalam menurunkan sanksi kepada Jokdri. “Kami sudah menyiapkan perangkat yang nantinya baik untuk PSSI,” tuturnya.

Dia berharap masyarakat tidak menganggap Komite AdHoc Integritas tidak bekerja. Pihaknya sudah bekerja, tapi memang tidak bisa disamakan dengan kinerja Satgas Antimafia Bola. Konteks ranah yang disentuh oleh kedua pihak juga berbeda. Jika Satgas Antimafia Bola dari sisi hukum positif, pihaknya hanya menganalisis lalu membedakan mana yang berhak masuk Komisi Disiplin ataupun tidak.

Sejauh ini, memang hanya Jokdri yang bebas dari sanksi Komdis PSSI. Sebanyak 12 tersangka dalam 3 kasus yang ditangani oleh Satgas Antimafia Bola sudah diberi sanksi oleh Komdis PSSI. Yang pertama adalah Mantan Anggota Exco PSSI Hidayat yang justru dijatuhi sanksi sebelum Satgas Antimafia Bola menetapkannya sebagai tersangka untuk kasus suap pertandingan PSS Sleman melawan Madura FC.

Selanjutnya adalah Vigit Waluyo atau biasa dikenal dengan VW. Kasus laporan Tipe A Satgas Antimafia Bola itu disanksi seumur hidup tidak boleh berkecimpung di sepak bola nasional oleh Komdis PSSI. alasannya, VW terlibat mengatur skor dengan melakukan penyuapan kepada wasit dan pemain.

Kasus Manajer Persibara Banjarnegara Lasmi Indaryani yang paling banyak dijatuhi hukuman oleh Komdis PSSI. 10 tersangka yang ditetapkan oleh Satgas Antimafia Bola, seluruhnya disanksi seumur hidup tidak boleh beraktivitas di sepak bola nasional. Sebut saja Anggota Exco PSSI Johar Lin Eng dan Anggota Komdis PSSI sendiri Dwi Irianto alias Mbah Putih.

Editor : Edy Pramana

Reporter : rid

Komite AdHoc Integritas Akan Beri Sanksi Tambahan untuk Joko Driyono