alexametrics

Satgas Minta Bantuan PPATK Audit Keuangan Joko Driyono

19 Februari 2019, 10:25:16 WIB

JawaPos.com – Joko Driyono (Jokdri) diminta mundur dari posisinya sebagai pelaksana tugas (Plt) ketua umum PSSI. Begitu pula semua pengurus otoritas sepak bola tertinggi di tanah air itu yang tidak profesional dalam bekerja.

“Ya sudahlah, sudah tersangka, mundur. Seperti ketua umumnya (Edy Rahmayadi, Red) gentle mundur,” cetus Ketua Dewan Pembina Persija Jakarta Syafruddin di kantor Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) di Jakarta kemarin (18/2).

Syafruddin yang juga menteri PAN-RB menilai Edy patut menjadi contoh. Mundur meskipun tidak bersalah. Menurut Syafruddin, Edy mundur lantaran merasa di dalam organisasi yang dipimpinnya ada yang tidak beres.

Satgas Minta Bantuan PPATK Audit Keuangan Joko Driyono
Karopenmas Divhumas Polri Brigjen Dedi Prasetyo (Miftahulhayat/Jawa Pos)

Mantan Wakapolri itu menambahkan, persoalan di tubuh PSSI harus diselesaikan. Bagi Syafruddin, masalah hukum harus ditegakkan. Siapa pun yang terlibat harus dihukum. Tidak peduli apa jabatannya. “Ternyata Plt Ketum (PSSI, Red) tersangka. Siapa lagi? Silakan diusut. Habiskan,” katanya.

Syafruddin menuturkan, persoalan di tubuh PSSI harus dibersihkan. Apalagi, saat ini dunia persepakbolaan Indonesia sedang bagus. Antusiasme publik juga positif dan tidak boleh dicederai. “Karena itu, pengurus yang jelek, yang berengsek, dibersihkan. Yang merasa tidak profesional harus mundur.”

Satgas Antimafia Bola menyebutkan, Jokdri telah melanggar empat pasal KUHP. Antara lain pasal 363 terkait pencurian dan pemberatan serta pasal 232 tentang perusakan pemberitahuan dan penyegelan. Lalu pasal 233 tentang perusakan barang bukti dan pasal 235 KUHP terkait perintah palsu untuk melakukan tindak pidana yang disebutkan di pasal 232 dan 233.

Pasal berlapis itu dikenakan karena Jokdri menjadi dalang perusakan dokumen yang dilakukan tiga tersangka sebelumnya: Musmuliadi dan Abdul Gofur, office boy Rasuna Office Park, serta Muhammad Mardani, sopir Jokdri. Ketiganya pun sudah mengaku melakukan perusakan dan penghilangan dokumen atas perintah mantan CEO PT Liga Indonesia tersebut.

Sementara itu, kemarin Jokdri datang tepat waktu pukul 10.00 untuk memenuhi panggilan Satgas Antimafia Bola di Mapolda Metro Jaya. Pria dengan rekam jejak sangat panjang di persepakbolaan Indonesia itu terlihat te­nang. Dia ditemani dua pengacara.

Jokdri hanya tersenyum dan enggan menjawab pertanyaan wartawan yang menunggu sejak pagi. Dia berjalan perlahan menuju ruang penyidik tanpa melontarkan sepatah kata pun.

Ketua Tim Media Satgas Antimafia Bola Kombes Argo Yuwono menjelaskan, ada sedikitnya 32 pertanyaan yang disiapkan penyidik untuk Jokdri. Pertanyaan itu masih terkait dengan keterkaitannya dalam kasus perusakan barang bukti. “Garis besarnya itu, berkaitan dengan yang bersangkutan menyuruh stafnya mengambil suatu barang di dalam police line. Situasi penguasaan penyidik dari situ,” terangnya.

Tapi, Argo tidak menampik bahwa 32 pertanyaan tersebut bisa saja berkembang. Sebab, ada beberapa pertanyaan juga terkait dokumen-dokumen yang disita dari apartemen Jokdri Kamis lalu (14/2). “Jadi, nanti bisa diketahui kaitan dokumen-dokumen itu tentang apa,” ungkapnya.

Dikonfirmasi terpisah, Karopenmas Divhumas Polri Brigjen Dedi Prasetyo mengatakan, dalam upaya mendeteksi kemungkinan keterlibatan Jokdri pada kasus pengaturan skor, Satgas Antimafia Bola akan meminta bantuan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). Tujuannya ialah mengaudit transaksi keuangan Jokdri.

Menurut Dedi, ada dua hal yang paling penting dalam kasus perusakan barang bukti itu: rekam jejak keuangan dan jejak digital. Saat penggeledahan apartemen Jokdri, banyak catatan keuangan dan kartu kredit yang ditemukan. “Maka perlu diaudit kembali,” tuturnya.

Karena itu, dibutuhkan kerja sama dengan PPATK untuk melakukannya. Sehingga bisa diketahui kemungkinan lainnya. “Audit semacam ini perlu proses yang panjang,” ujarnya di kantor Divhumas Polri, Jakarta, kemarin.

Dedi menjelaskan, dalam barang bukti yang disita di apartemen Jokdri terdapat uang Rp 300 juta. Nah, yang diduga terkait dengan pidana berjumlah Rp 160 juta. “Uang yang tersisa (yang tak terkait pidana, Red) itu telah dikembalikan. Kami profesional. Yang terkait pidana dan tidak terkait dibedakan,” katanya.

Untuk jejak digital, diketahui ada beberapa barang bukti yang didapatkan saat penggeledahan, misalnya laptop dan sejumlah handphone. Semua isinya akan dikloning dan dibaca ulang. “Ada beberapa flash disk juga.”

Menurut Dedi, jejak digital tersebut akan dianalisis untuk menemukan bukti yang dibutuhkan. “Masih proses ya,” ucap mantan Karo SDM Polda Kalimantan Tengah tersebut.

Terkait perkembangan kasus match fixing atau pengaturan skor lainnya, Dedi menerangkan bahwa setelah Jokdri ini akan ada penetapan tersangka baru. Mungkin penetapan tersangka itu dilakukan pekan ini. “Ada juga kemungkinan laporan kasus baru, baik berasal dari satgas ataupun masyarakat,” ujarnya. 

Editor : Ilham Safutra

Reporter : (wan/rid/idr/c9/ttg)

Copy Editor :

Alur Cerita Berita

Lihat Semua
Satgas Minta Bantuan PPATK Audit Keuangan Joko Driyono