alexametrics

Soal Karanggayam, Ketua Komisi C: Jangan Cuma Fokus Pada Konflik

17 November 2020, 18:50:25 WIB

JawaPos.com – Manajemen Persebaya Surabaya akhirnya bisa bernapas lega. Sengketa lahan Wisma Persebaya akhirnya dimenangkan oleh PT Persebaya Indonesia (PTPI).

Awalnya, Persebaya sudah memenangkan kasus tersebut di Pengadilan Negeri Surabaya. PN Surabaya memutuskan hak kepemilikan Karanggayam berada di tangan PT Persebaya Indonesia. Keputusan itu diketok pada 10 Maret lalu. Tapi, pihak pemkot kemudian melakukan banding.

Banding itu dibawa ke Pengadilan Tinggi (PT) Surabaya. Bukannya menang, pemkot justru kalah. Pengadilan Tinggi Surabaya menolak banding tersebut. Majelis hakim malah menguatkan putusan Pengadilan Negeri Surabaya yang dibuat pada 10 Maret lalu. Pengadilan Tinggi Surabaya juga mewajibkan pemkot membayar biaya perkara sebesar Rp 150 ribu.

Namun, ada tuntutan PT Persebaya Indonesia yang tidak dikabulkan. Tuntutan itu adalah ganti rugi Rp 700 juta untuk kerusakan bangunan tribun dan tembok Wisma Persebaya. Selain itu, pihak PT Persebaya Indonesia meminta kerugian imaterial sebesar Rp 1 miliar.

Tim pengacara PT Persebaya Indonesia mengaku belum menerima salinan putusan. ’’Tapi, hasil keputusan sudah di-upload di situs resmi Mahkamah Agung. Sehingga publik bisa melihat dengan jelas,’’ kata Yusron Marzuki, kuasa hukum PT Persebaya Indonesia, saat dihubungi Jawa Pos.

Bukan hanya dirinya yang belum menerima salinan putusan. Yusron yakin pemkot juga belum mendapat salinan putusan yang resmi. ’’Karena kami belum menerima salinan putusan resmi, untuk sementara kami belum bisa menentukan sikap ke depan seperti apa,’’ tambah Yusron.

Namun, Yusron sadar pemkot tidak akan tinggal diam. Akan ada kans pemkot untuk melakukan kasasi. Soal itu, Yusron memilih kalem. ’’Kasasi itu hak pemkot. Kalau mau kasasi, ya silakan. Yang jelas, kami belum bisa bersikap selama belum menerima salinan putusan,’’ ucap Yusron.

Sementara itu, Ketua Komisi C DPRD Surabaya Baktiono mengatakan Pemkot Surabaya sampai hari ini belum menerima salinan keputusan hukum tertulis terkait hasil banding tersebut.

“Jadi, sebaiknya semua pihak bersabar dan mengikuti proses hukum. Juga taat terhadap proses hukum yang akan ditempuh oleh masing-masing pihak,” kata Baktiono saat dikonfirmasi.

Baktiono menolak keras anggapan bahwa Pemkot Surabaya hendak mematikan pembibitan pesepak bola muda dengan adanya proses hukum di Karanggayam ini.

Menurut Baktiono, Pemkot Surabaya sangat berkomitmen dalam olahraga. Dari data Baktiono yang didapatkan dari Dinas Pemuda dan Olahraga Surabaya, pemkot membangun 548 lapangan multifungsi. Itu digunakan untuk futsal, voli, dan basket. Fasilitas itu tersebar di seluruh Surabaya.

Lapangan olahraga itu berada di 31 kecamatan, 154 kelurahan, dan terbagi di RW maupun RT. Kalau daerahnya besar, maka Pemkot membangun fasilitas lapangan sepak bola. Seperti yang ada di Surabaya Barat. Pemkot juga memberikan tambahan fasilitas berupa lampu.

“Saya kira tidak ada daerah lain yang punya komitmen sebesar ini. Bahkan DKI Jakarta pun tidak,” klaim Baktiono.

“Semua pihak harus berkonsentrasi untuk mewujudkan Surabaya yang berprestasi di semua bidang. Jadi jangan terkonsentrasi hanya di satu titik di wisma dan lapangan Persebaya saja,” saran Baktiono.

Baktiono mengatakan bahwa soal konflik Karanggayam ini, Pemkot berpegang pada surat yang jelas. Yakni Sertifikat Hak Pakai No. 5/Kelurahan Tambaksari seluas 49.400 meter persegi atas nama Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya. Surat itu keluar pada tanggal 28 Maret 1995.

“Lapangan Karanggayam ini kan sudah ada sejak tahun 1970-an. Dan itu memang digunakan untuk tim amatir yang dikelola Pemkot. Saya ingat betul karena saya asli Surabaya. Kalau sekarang yang berkonflik manajemen tim profesional ya beda lagi. Tetapi apapun, kita harus menghormati keputusan hukum yang berlaku. Jangan fokus pada konfliknya,” kata Baktiono.

Editor : Ainur Rohman

Reporter : gus/c17/ali



Close Ads