JawaPos Radar

Menristekdikti Ultimatum Dosen Penyebar Paham Radikal

Sanksi Pemecatan Disiapkan

18/05/2018, 20:13 WIB | Editor: Sari Hardiyanto
Menristekdikti Mohammad Nasir
Menristekdikti Mohammad Nasir saat memberikan keterangan kepada wartawan di TPI Kejawanan, Kota Cirebon, Jumat (18/5). (Wildan Ibnu Walid/JawaPos.com)
Share this image

JawaPos.com - Menristekdikti Mohamad Nasir menegaskan bakal mengeluarkan dosen Perguruan Tinggi Negeri yang terbukti kedapatan menyebarkan paham radikalisme dan terorisme di lingkungan kampus.

Hal ini dilakukan lantaran adanya dugaan sejumlah dosen yang terindikasi menyebarkan paham radikal dan terorisme di perguruan tinggi. Kemenristekdikti pun kini mengawasi ketat pergerakan paham radikalisme yang diduga telah menyusup di kampus-kampus.

"Tidak boleh dibiarkan paham radikalisme berkembang di kampus. Kalau ada, kami akan terus mengawasi penyebab radikalisme berkembang di kampus," ungkapnya usai menghadiri acara

Pameran dan Uji Terap Hasil Litbang Energi Maritim di TPI Kejawanan, Kota Cirebon, Jumat (18/5).
Nasir mengatakan, dugaan keterlibatan beberapa dosen yang disinyalir menjadi konsultan kelompok teroris di Palembang, Sumatera Selatan dan di Kampus ITS, Surabaya mengindikasikan bahwa paham radikalisme sudah menyasar ke perguruan tinggi.

Kondisi demikian, dirinya akan menindak tegas pemimpin perguruan tinggi yang gagal membendung atau menyebar radikalisme di kampus. Sanksinya, bisa sampai pemecatan hingga diproses secara hukum. 

"Kami akan menindak tegas dosen perguruan tinggi yang terlibat penyebaran paham terorisme. Sanksinya bisa dikeluarkan dari PNS, bahkan diproses hukum," tegasnya.

Pengawasan terhadap penyebaran paham radikalisme dan terorisme di kampus terus berjalan. Dia berharap, perguruan tinggi terbebas dari paham radikalisme.

Dari jumlah 4.579 perguruan tinggi di Indonesia, sudah beberapa dosen yang terduga menyebarkan paham radikalisme sedang diproses hukum dan ada yang sudah dikeluarkan.

"Sudah ada surat edaran kepada rektor-rektor untuk mengawasi dosen di kampus. Memang sudah ada yang terlibat. Kalau ada lagi, saya bisa nonaktifkan," ujarnya.

(wiw/JPC)

Berita Terkait

Rekomendasi

berita hari ini

Sign In

Belum memiliki aku? Sign Up