JawaPos Radar

Terkait Kasus Suap Bupati Bengkulu Selatan, KPK Geledah 3 Lokasi Ini

18/05/2018, 18:42 WIB | Editor: Kuswandi
Dirwan Mahmud
Bupati Bengkulu Selatan Dirwan Mahmud saat tiba di kantor KPK Rabu (16/5) (Muhammad Ali/ Jawa Pos)
Share this image

JawaPos.com - Komisi Pemberantasan Korupsi melakukan penggeledahan di tiga lokasi berbeda terkait kasus yang melilit Bupati Kabupaten Bengkulu Selatan, Dirwan Mahmud. Ihwal adanya hal ini dikatakan juru bicara KPK Febri Diansyah.

"Sejak pagi ini pukul 09.30 WIB, tim KPK secara paralel melakukan penggeledahan di 3 lokasi, yaitu rumah pribadi tersangka di Jl. Gerak Alam, kantor bupati dan Kantor Dinas PUPR," ungkap juru bicara KPK Febri Diansyah pada awak media, Jumat (18/5).

Hingga saat ini penggeledahan masih berlangsung, sehingga lembaga antirasuah belum dapat menyampaikan informasi apa saja yang disita dari lokasi tersebut.

Sebelumnya, Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi menetapkan Bupati Kabupaten Bengkulu Selatan, Dirwan Mahmud sebagai tersangka. Selain Dirwan, penyidik juga menetapkan tersangka terhadap beberapa pihak lain antara lain, istri Dirwan, Hendrati, Kasie pada dinas Kesehatan Kabupaten Bengkulu Selatan Nursilawati dan seorang pihak kontraktor atas nama Juhari.

“Setelah melakukan pemeriksaan 1x24 jam dilanjutkan dengan gelar perkara, disimpulkan adanya dugaan tindak pidana korupsi menerima hadiah atau janji oleh Bupati Bengkulu Selatan secara bersama-sama terkait pengadaan insfrastruktur di Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan tahun 2018," terang Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan, dalam konferensi pers di kantornya, Rabu (16/5) malam.

Dirwan kata Basaria, diduga menerima uang total Rp 98 juta. "Uang tersebut merupakan bagian dari 15 persen commitment fee yang disepakati sebagai setoran kepada bupati atas lima proyek penunjukkan langsung pekerjaan insfrakstruktur (jalan dan jembatan) yang di janjikan di Pemkab Bengkulu senilai total Rp 750 juta (Rp 112.500 juta)," ujar mantan jenderal polisi bintang dua tersebut.

Atas perbuatannya, sebagai pihak pemberi, Juhari disangka melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau huruf b atas Pasal 13 UU No.31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU No.20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke -1KUHpidana.

Sementara sebagai pihak penerima Dirwan, Hendrati dan Nursilawati disangka melanggar Pasal 12 huruf a atau huruf b atas Pasal 11 UU No.31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU No.20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke -1KUHpidana.

(ipp/JPC)

Berita Terkait

Rekomendasi

berita hari ini

Sign In

Belum memiliki aku? Sign Up