JawaPos Radar

Presiden Restui Hibah Aset BP Batam ke Pemkot

17/05/2018, 15:51 WIB | Editor: Sofyan Cahyono
BP Batam
Anggota 4 Deputi Bidang Bidang Sarana dan Prasarana Lainnya BP Batam Mayjen TNI Eko Budi Seopriyanto( tengah) di Media Centre BP Batam, Kamis (17/5). (Bobi Bani/JawaPos.com)
Share this image

JawaPos.com - Proses peralihan aset dari Badan Pengusahaan (BP) Batam kepada Pemerintah Kota (Pemkot) Batam mendapat restu dari presiden. Adapun restu peralihan aset melalui proses hibah itu berdasarkan surat dari Menteri Sekertaris Negara yang diterima BP Batam.

"Presiden menyetujui pemindahtanganan aset melalui hibah dari BP Batam ke pemkot. Proses akan segera kami laksanakan," kata Anggota 4 Deputi Bidang Bidang Sarana dan Prasarana Lainnya BP Batam Mayjen TNI Eko Budi Seopriyanto di Media Centre BP Batam, Kamis (17/5).

Aset-aset yang sebelumnya berada di BP Batam sebagai pengguna antara lain bangunan dan lahan Masjid Raya Batam (MRB) di Batam Centre, lahan dan bangunan Masjid Baiturrahman di Kecamatan Sekupang, bangunan Pasar Induk Jodoh di Kecamatan Lubuk Baja, dan instalasi pembuangan akhir atau Tempat Pembuangan Akhir (TPA) di Kecamatan Nongsa.

Nantinya aset-aset yang berkaitan dengan kepentingan publik akan dihibahkan ke Pemkot Batam. Sehingga bisa difungsikan secara maksimal. Beberapa aset yang sudah masuk dalam daftar untuk kembali dihibahkan antara lain gedung DPRD Kota Batam, Puskesmas, Gedung Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) dan kantor Dinas kesehatan.

Kemudian Alun-alun Engku Putri Rumah Dinas, Tempat Pemakaman Umum (TPU) di Temiang Kecamatan Sekupang dan Kecamatan nongsa, Stadion Sungai Harapan, Pusat Perkemahan di Kecamatan Nongsa, dan 669 ruas jalan kota Batam.

"Intinya aset yang memang jadi kepentingan publik akan dihibahkan. Karena nilainya di atas Rp 10 miliar, harus atas izin presiden dulu. Makanya setelah ada restu dari presiden, baru prosesnya kami lanjutkan," ulas Eko.

Empat aset yang akan diserahkan kepada Pemkot Batam pada tahap pertama hibah, nilainya sebesar Rp 196 miliar. Saat ini proses administrasi sudah selesai dari BP Batam. Tinggal menunggu dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu) sebagai pengelola aset.

"Kami belum bisa pastikan waktunya. Karena menunggu dari Kemenkeu. Semakin cepat, semakin baik. Karena Pemkot bisa segera mengambil langkah-langkah," tutur Eko.

(bbi/JPC)

Berita Terkait

Rekomendasi

berita hari ini

Sign In

Belum memiliki aku? Sign Up