JawaPos Radar

Revisi UU Teroris Harus Kedepankan Aspek Pencegahan

17/05/2018, 14:15 WIB | Editor: Saugi Riyandi
Revisi UU Teroris Harus Kedepankan Aspek Pencegahan
Penjagaan di lokasi teror bom surabaya. (Dok. JawaPos.com)
Share this image

JawaPos.com - Ditengah desakan untuk segera merevisi UU Tindak Pidana Teroris, Asosiasi Doktor Hukum Indonesia (ADHI) memberi beberapa saran. Salah satunya, UU ini harusnya mengedepankan aspek pencegahan daripada penindakan.

Hal ini disampaikan Ketua Dewan Pembina Asosiasi Doktor Hukum Indonesia (ADHI) Adjat Sudrajat di Jakarta, Kamis (17/5).

Menurut Adjat, revisi Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2003 tentang pemberantasan tindak pidana terorisme pada peristiwa peledakan bom di Bali pada 12 Oktober 2002, harus memberikan cakupan yang lebih luas.

"Penanggulangan terorisme selama ini hanya mendahulukan tindakan represif daripada preventif, hal ini yang menyebabkan penyelesaian permasalahan terorisme di negara kita tidak pernah tuntas," ujar Adjat.

Padahal, roh UU Nomor 15 tahun 2003 harusnya mengedepankan pencegahan daripada penindakan. Adjat juga menjelaskan kedua UU ini bersifat khusus, namun dalam implementasinya belum sepenuhnya dilaksanakan secara khusus.

"Oleh karena itu diperlukan kebijakan pembaharuan terhadap UU Terorisme yang ada agar implementasinya lebih komprehensif dan menyeluruh, melibatkan semua pemangku kepentingan dan partisipasi masyarakat," tandasnya.

Mantan Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen Kejagung ini juga menilai kebijakan pembaharuan juga diperlukan terhadap lingkup perbuatan tindak pidana yang tercantum dalam Bab III UU Nomor 15 Tahun 2003. Disana, hanya mengatur perbuatan teroris terhadap pesawat udara dengan segala fasilitasnya.

"Ke depan juga harus mengatur perbuatan terorisme terhadap kapal laut dengan segala fasilitasnya karena perbuatan terorisme dapat terjadi diatas kapal angkut manusia dan barang," jelasnya.

Sementara itu, menurut Adjat, beberapa ahli hukum melihat tindak pidana terorisme sebagai political criminal. Di mana, aktivitas kejahatannya dilakukan untuk tujuan yang sifat ideologis.

"Kejahatan tersebut dilakukan bukan atas dasar motivasi nafsu dan keinginan pribadi, tetapi atas keyakinan pelaku bahwa mereka sedang memperjuangkan atau mempercayai suatu moralitas yang dianggap lebih tinggi agar dapat menggantikan moralitas pada masyarakat dan rezim yang ada," ungkap Adjat.

Tidak hanya itu. dia menambahkan ada empat hal dalam UU Tindah Pidana Teroris yang belum tercakup pembahasan hukumnya. Pertama, mengenai penetapan pidana terhadap perbuatan yang mendukung aksi terorisme. Kedua, tentang perbuatan penyebaran kebencian dan permusuhan. Ketiga, mengenai masuknya seseorang ke dalam organisasi terorisme, dan keempat, mengenai rehabilitasi pelaku terkait.

"Semangat untuk menyempurnakan UU Nomor 15 Tahun 2003 lebih pada upaya mengubah wajah undang-undang yang terkesan represif menjadi suatu aturan campuran dengan berbasis awal pada aturan yang preventif, sebagai kekuatan berimbang dari produk regulasi bagi penanggulangan ancaman terorisme," pungkasnya.

(srs/JPC)

Berita Terkait

Rekomendasi

berita hari ini

Sign In

Belum memiliki aku? Sign Up