JawaPos Radar

Atasi Terorisme, Istana Akan Aktifkan Lagi Koopsusgab TNI

17/05/2018, 13:09 WIB | Editor: Ilham Safutra
Atasi Terorisme, Istana Akan Aktifkan Lagi Koopsusgab TNI
Mobil Baracuda dan kendaraan kepolisi lainnya bersiaga ketika ada serangan teror di Polda Riau, Rabu (16/5) (Defizal/Riau Pos/Jawa Pos Group)
Share this image

JawaPos.com - Aksi teror yang terus berlangsung membuat pemerintah terus mencari cara untuk menyelesaikannya. Salah satu opsi yang saat ini diambil ialah mengaktifkan lagi Komando Operasi Khusus Gabungan (Koopssusgab) TNI yang diperbantukan ke Polri.

Kemarin pagi (16/5), Mapolda Riau diserang lima orang teroris. Menyusul serangkaian di Surabaya pada Minggu dan Senin lalu yang menewaskan puluhan orang. Peristiwa di Riau menyebabkan seorang polisi gugur dan empat teroris tewas.

Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Jenderal TNI Purnawirawan Moeldoko menyampaikan, rencana pembentukan kembali Koopssusgab sudah mendapat lampu hijau. "Sudah direstui presiden dan diresmikan kembali oleh panglima TNI," ujarnya di Istana Negara, Jakarta, kemarin (16/5).

Atasi Terorisme, Istana Akan Aktifkan Lagi Koopsusgab TNI
Tim Jihandak Gegana Satuan Brimob Polda Riau memeriksa mobil Avanza yang digunakan para terduga pelaku teroris saat berupaya menyerang Markas Polda Riau. (Defizal/Riau Pos/Jawa Pos Group)

Untuk diketahui, Koopssusgab merupakan pasukan TNI yang bertugas sebagai antiteror. Komando tersebut berasal dari pasukan khusus yang dimiliki tiga matra TNI. Yakni Sat-81 Gultor Komando Pasukan Khusus (Kopassus) TNI-AD, Detasemen Jalamangkara (Denjaka) TNI-AL, dan Satbravo 90 Komando Pasukan Khas (Paskhas) TNI-AU. Dibentuk pada 2015, Koopssusgab sempat nonaktif di era Panglima TNI Jenderal Purnawirawan Gatot Nurmantyo.

Dengan diterjunkannya pasukan khusus yang terlatih, Moeldoko berharap upaya pemberantasan terorisme bisa lebih efektif. "Pasukan itu dipersiapkan dengan baik. Secara infrastruktur, secara kapasitas, mereka setiap saat bisa digerakkan ke penjuru mana pun," imbuhnya.

Terkait teknis kerjanya agar tidak berbenturan dengan Densus 88 Antiteror Polri, Moeldoko enggan membeberkan. Pasalnya, hal itu merupakan persoalan teknis yang berkaitan dengan strategi aparat dan prajurit. Dia menyebutkan, pelibatan TNI sangat diperlukan bila skala teror sudah pada tingkat menengah dan tinggi. "Kalau spektrumnya sudah menuju medium sampai high intensity, ya di situlah kira-kira pelibatannya," tambah dia.

Moeldoko menilai kondisi aktivitas teroris yang akhir-akhir ini terjadi di Surabaya, Sidoarjo, dan Riau sudah termasuk dalam kategori medium.

Lantas, apa dasar hukum pengaktifan Koopssusgab? Mantan panglima TNI itu menyebutkan, pembentukan Koopssusgab tidak memerlukan dasar hukum. "Bahasanya, saat ini terjadi situasi darurat bahwa itu adalah hukum alam, hukum aksi dan reaksi. Begitu teroris melakukan aksi, kita beri aksi," jelasnya.

Atas dasar itu, Moeldoko meminta masyarakat tidak terlalu panik dengan rangkaian teror yang berlangsung belakangan. Sebab, pemerintah tengah mengerahkan seluruh upaya demi terciptanya stabilitas nasional.

Menyangkut hal teknis dan taktis, Menko Polhukam Jenderal TNI Purnawirawan Wiranto juga enggan membeberkan secara detail. Saat ditanya soal Koopssusgab yang diaktifkan lagi oleh pemerintah, dia menyampaikan bahwa itu termasuk hal teknis.
"Nggak bisa dijelaskan. Teknis kok dijelaskan kepada publik," tuturnya. Menurut dia, tidak semua strategi penanggulangan terorisme bisa dibeberkan kepada masyarakat luas.

Sementara itu, Kadivhumas Polri Irjen Pol Setyo Wasisto menerangkan, setelah insiden kericuhan yang berlanjut penyanderaan di Mako Brimob Depok, Jawa Barat, TNI sudah terlibat dalam sejumlah operasi penangkapan terduga teroris yang dilakukan Densus 88. "Kami sudah bekerja sama dengan Kopassus. Penangkapan-penangkapan ini sudah melibatkan Kopassus," ungkapnya kepada awak media kemarin.

(far/jun/syn/c7/c9/ano/ang)

Berita Terkait

Rekomendasi

berita hari ini

Sign In

Belum memiliki aku? Sign Up