JawaPos Radar

Sederet Pihak yang Di-OTT KPK di Bulan Ramadan

17/05/2018, 13:00 WIB | Editor: Kuswandi
Penyidik KPK
Ilustrasi: Penyidik KPK saat sedang melakukan penggeledahan di kantor firma hukum Fredrich Yunadi (Teguh/JawaPos.com)
Share this image

JawaPos.com – Bulan Ramadan seharusnya menjadi momentum umat Islam untuk memperbaiki diri dari segala dosa yang kerap dilakukan. Namun, sayangnya tak jarang masih ada yang tak menghargai bulan suci ini dan melakukan perbuatan yang dilarang agama seperti korupsi.

Akibatnya, tak sedikit para pihak penyelenggara negara dan penegak hukum yang terjerat operasi tangkap tangan (OTT) di bulan Ramadan.

Berikut catatan JawaPos.com terkait beberapa pihak yang diciduk lembaga antirasuah ini sepanjang tahun 2012-2018 selama bulan Suci Ramadan.

Barbuk OTT KPK
Penyidik KPK memperlihatkan barang bukti OTT (Issak Ramadhan/JawaPos.com)

1. Penangkapan dua hakim adhoc Pengadilan Tipikor Semarang, Kartini Marpaung dan Heru Kusbandono.

Keduanya ditangkap usai menerima uang suap pada peringatan hari Kemerdekaan, 17 Agustus 2012, atau dua hari sebelum lebaran. Keduanya kedapatan menerima suap dari Sri Dartutik terkait dengan penanganan perkara dugaan korupsi pemeliharaan kendaraan dinas yang menjerat Ketua DPRD Grobogan M Yaeni.

Untuk diketahui, suap hakim adhoc Tipikor ini memiliki rekam jejak yang suram karena sering membebaskan terdakwa dalam kasus korupsi. Total ada lima orang. Keduanya kini sudah divonis bersalah dan dijatuhi hukuman penjara. Kartini Julianna Marpaung divonis 8 tahun penjara sedangkan kepada Heru Kisbandono menjatuhkan vonis 6 tahun penjara.

2. Penangkapan pegawai MA, Djodi Supratman.

Dia tertangkap tangan saat menerima suap dari pengacara Mario C Bernaldo yang merupakan pengacara pada kantor advokat Hotma Sitompul. Saat itu juga terjadi pada pertengahan Ramadan 1437 Hijriah, tepatnya pada Kamis (24/7/2013).

Saat ditangkap, Djodi tengah naik ojek di daerah Gambir, Jakarta Pusat yang saat itu tengah membawa uang suap. 

Suap dilakukan untuk mengatur perkara di tingkat kasasi dengan terdakwa Hutomo Wijaya Onggowarsito. Mario dan Djodi sudah dijatuhi hukuman. Djodi Supratman, divonis 2 tahun penjara dan denda Rp 100 juta subsider 4 bulan kurungan penjara, sedangkan Mario selama 4 tahun dan pidana denda senilai Rp 200 juta. Apabila tidak dibayar diganti kurungan penjara selama 6 bulan.

3. Penangkapan Bupati Karawang Ade Swara bersama sang istri, Nurlatifah.

Pasutri ini diamankan pada bulan Ramadan, tepatnya pada 17 dan 18 Juli 2014 silam. Mereka terjerat kasus pemerasan terkait izin pembangunan sebuah mal di Karawang. Saat penangkapan, uang bernilai miliaran rupiah dalam pecahan dolar Amerika ikut diamankan. Dalam perjalanan kasusnya, Ade Swara juga dijerat dengan pasal pencucian uang.

Saat ini, keduanya sudah dijatuhi vonis oleh majelis hakim Pengadilan Tipikor Bandung. Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bandung menjatuhkan vonis 6 tahun penjara dan denda Rp 400 juta subsider 4 bulan penjara kurungan kepada Ade Swara. Sedangkan sang istri, Nurlatifah, dihukum 5 tahun penjara dan denda Rp 300 subsider 3 bulan kurungan.

4. Penangkapan Anggota DPRD dan Kepala Dinas di Kabupaten Musi Banyuasin.

Mereka tertangkap saat melakukan praktik suap. Penangkapan juga dilakukan saat bulan puasa. Operasi penangkapan itu dilakukan pada Jumat (19/6/2015) malam di rumah Bambang Karyanto (BK) anggota DPRD dari Fraksi PDIP yang berada di Palembang. 

Saat ditangkap, mereka tengah melakukan praktik suap terkait pembahasan RAPBD di Musi Banyuasin. Uang senilai Rp 2,6 miliar ikut diamankan. Uang itu merupakan pemberian kedua bagi anggota DPRD untuk memuluskan pembahasan RAPBD Musi Banyuasin tahun 2015. 

Dalam perkembangannya, KPK pun menetapkan Bupati Musi Banyuasin Pahri Azhari dan istrinya, Lucianty sebagai tersangka. Atas perbuatannya, Pahri Azhari divonis 3 tahun penjara. Sedangkan istri Pahri, divonis 1,5 tahun.

5. OTT Anggota Komisi III DPR dari Partai Demokrat, I Putu Sudiartana.

Ini juga terjadi saat bulan suci Ramadhan 29 Juni 2016. OTT itu terjadi di rumah dinas Putu di Ulujami, Jakarta. Dalam persidangan Putu akhirnya terbukti menerima suap sebesar Rp 500 juta dari pengusaha Yogan Askan. Uang suap terkait pengaturan anggaran untuk Provinsi Sumatera Barat. Atas perbuatannya itu Putu kemudian divonis hukuman 7 tahun penjara dan denda sebesar Rp 200 juta subsider 6 bulan kurungan.

6. OTT Auditor BPK Rochmadi Saptogiri dan Ali Sadli. 

Keduanya ditangkap usai diduga menerima uang suap dari Inspektur Jenderal Kementerian Desa, Pembangunan Desa Tertinggal, dan Transmigrasi, Sugito, dan anak buahnya, Jarot Budi Prabowo. OTT ini terjadi pada 26 Mei 2017 atau tepat pada malam pertama bulan Ramadan 1438 H.

Diduga ada uang senilai Rp 240 juta terkait pemberian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) kepada Kementerian Desa, Pembangunan Desa Tertinggal, dan Transmigrasi. Uang itu disebut berasal dari saweran Dirjen-Dirjen yang berada pada Kementerian tersebut.

Atas perbuatannya, Kepala Sub Auditorat III Auditorat Keuangan Negara Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Ali Sadli divonis 6 tahun penjara. Dia juga diwajibkan membayar denda Rp 250 juta subsider 4 bulan kurungan.

7. OTT Sejumlah Pimpinan DPRD Jatim

Masih pada bulan Ramadan, tepatnya Pada 5 Juni 2017, KPK kembali melakukan operasi tangkap tangan. Kali ini, penangkapan dilakukan di daerah, tepatnya di Surabaya Jawa Timur.

Enam orang ditangkap dalam operasi ini. Mereka adalah Mochamad Basuki (Ketua Komisi B DPRD Jatim), Santoso (staf DPRD), Rahman Agung (staf DPRD), Bambang Heryanto (Kepala Dinas Pertanian), Anang Basuki Rahmat (ajudan Bambang), dan Rohayati (Kadis Peternakan). 

Dugaan ada pemberian uang terkait pembahasan revisi peraturan daerah tentang pengendalian ternak sapi dan kerbau betina produktif pada Dinas Peternakan.

KPK mengamankan barang bukti uang sebesar Rp 150 juta yang diduga sebagai suap. Berdasarkan pemeriksaan, diketahui bahwa uang itu diduga sebagai bagian dari setoran rutin yang diberikan setiap triwulan dari Dinas kepada DPRD. 

Diketahui ada komitmen sebesar Rp 600 juta dari dinas-dinas yang menjadi mitra kerja Komisi B DPRD Jatim terkait pengawasan dan pemantuan dewan tentang penggunaan anggaran Jatim tahun 2017.

Selain itu, tim KPK juga menemukan uang Rp 100 juta yang juga diduga terkait suap, namun dengan tujuan yang berbeda di luar komitmen yang diberikan secara triwulan. 

8. OTT Pimpinan DPRD Mojokerto

Masih dalam bulan Ramadan, tepatnya Pada 17 Juni 2017, KPK menangkap beberapa anggota dewan di daerah, yakni anggota DPRD Kota Mojokerto. Mereka adalah Ketua DPRD Kota Mojokerto Purnomo yang berasal dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P), Wakil Ketua DPRD Umar Faruq dari Partai Amanat Nasional (PAN), dan Wakil Ketua DPRD Abdullah Fanani dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)

Penangkapan yang dilakukan KPK terkait pengurusan anggaran. Ketiganya ditangkap karena menerima suap dari Kepala Dinas PU dan Penataan Ruang Pemkot Mojokerto Wiwiet Febryanto. Atas perbuatannya, para pihak tersebut telah divonis bersalah.

9. OTT Bupati Bengkulu Selatan

Di tahun 2018, tepatnya dua hari menjelang bulan suci Ramadan 1439 H, KPK mengamankan Bupati Kabupaten Bengkulu Selatan, Dirwan Mahmud dan Istri Bupati Hendrati, Kasie pada dinas Kesehatan Kabupaten Bengkulu Selatan dan Kontraktor Juhari pada Selasa (15/5). Kasus ini masih bergulir karena beberapa pihak yang ditangkap telah ditetapkan tersangka dan menjalani proses penyidikan.

(ce1/ipp/JPC)

Berita Terkait

Rekomendasi

berita hari ini

Sign In

Belum memiliki aku? Sign Up