JawaPos Radar

Sengke Pilwali Kota Makassar 2018

KPU Makassar Tetap Berpedoman Pada Putusan MA

17/05/2018, 11:31 WIB | Editor: Sofyan Cahyono
Panwaslu Makassar
Aksi unjuk rasa masing-masing tim pendukung dan simpatisan paslon di depan kantor Panwaslu Makassar beberapa waktu lalu. (Sahrul Ramadan/JawaPos.com)
Share this image

JawaPos.com - Sengketa Pemilihan Wali (Pilwali) Kota Makassar memasuki babak baru. Pengawas Pemilu (Panwaslu) Makassar mengeluarkan putusan nomor 002/PS/PWSL.MKS/27.01/V/2018 tertanggal 13 Mei 2018.

Adapun amar putusan dibacakan ketua majelis hakim Nursari dalam sidang musyawarah sengketa Pilwali Kota Makassar, Minggu (13/5) lalu. Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Makassar selaku termohon diminta segera menerbitkan surat pengesahan pemulihan pasangan Calon Wali Kota-Calon Wakil Wali Kota (Cawali-Cawawali) nomor urut 2 Mohammad Ramdan Pomanto-Indira Mulyasari (DIAmi).

Panwaslu juga memerintahkan KPU Makassar segera mengeluarkan surat penetapan terkait kedua pasangan calon yang memenuhi syarat dalam Pilwali Kota Makassar 2018. Dalam hal ini pasangan nomor urut 1 Munafri Arifuddin-Andi Rachmatika Dewi (Appi-Cicu), dan pasangan nomor urut 2 Mohammad Ramdan Pomanto-Indira Mulyasari (DIAmi).

Menyikapati adanya putusan Panwaslu, KPU Makassar tetap berpedoman pada putusan Mahkamah Agung (MA). Keputusan KPU Makassar telah bersifat final dan mengikat. Bahkan tak lagi bisa diganggu gugat.

Keputusan KPU Makassar Nomor 64/P.KWK/HK.03.1-Kpt/7371/KPU-Kot/IV/2018 merupakan tindak lanjut pelaksanaan putusan MA nomor 250 K/TUN/Pilkada/2018. Serta tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara berdasarkan ketentuan Pasal 2 huruf (e) Undang Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang dapat dimintakan pembatalan.

Keputusan itu juga diambil setelah pihak KPU menggelar rapat pleno di Kantor KPU Sulsel pada Rabu (16/5) hingga Kamis dini (17/5) hari. Putusan Panwas Kota Makassar atas obyek sengketa keputusan KPU Kota Makassar Nomor 64/P.KWK/HK.03.1-Kpt/7371/KPU-Kot/IV/2018, dinyatakan tidak berhubungan dengan ketentuan Pasal 144 ayat 2 UU Nomor 10 Tahun 2016.

"Dimana ayat tersebut menyebutkan bahwa KPU Provinsi dan atau KPU Kabupaten atau Kota wajib menindaklanjuti putusan Bawaslu Provinsi dan atau putusan Panwas Kabupaten Kota mengenai penyelesaian sengketa Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 paling lambat 3 hari," terang Komisioner KPU Makassar Abdullah Manshur melalui keterangan resmi yang diterima JawaPos.com, Kamis (17/5).

Keputusan itu berdasarkan pasal 154 ayat 10 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016. Secara tegas menyebutkan bahwa putusan MA sebagaimana dimaksud pada ayat 9 bersifat final dan mengikat serta tidak dapat dilakukan upaya hukum peninjauan kembali (PK).

Abdullah Manshur menambahkan, sikap KPU Makassar dalam menindaklanjuti putusan Panwas merupakan hasil konsultasi secara berjenjang. "Ini adalah hasil konsultasi kami di KPU Provinsi Sulsel dan KPU RI. Sikap ini juga telah dituangkan dalam Berita Acara Rapat (BAP) Pleno kemarin yang dihadiri 4 komisioner," tutupnya.

(rul/JPC)

Berita Terkait

Rekomendasi

berita hari ini

Sign In

Belum memiliki aku? Sign Up